Kurnianingsih, RinaDwi (2015) Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Pihak Ketiga Pada Perjanjian Perkawinan Yang Belum Disahkan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanan implikasi yuridis dari perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dipandang dari aspek keperdataan? 2. Bagaimana wujud perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan yang belum disahkan? hal ini dilatar belakangi adanya kelalaian dari pihak suami istri yang membuat perjanjian untuk mengesahkan perjanjian perkawinannya agar dapat mengikat pihak ketiga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam peneltian ini dapat dibagi menajdi beberapa jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada khususnya. Kedua Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku kepustakaan, artikel-artikel dan internet yang membahas mengenai perjanjian perkawinan yang belum disahkan. Hasil penelitian dari penulisan ini adalah implikasi yuridis dari perjanjian perkawinan yang tidak disahkan adalah tetap mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat pada pihak ketiga berdasarkan asas kepribadian yang ada dalam pasal 1315 jo 1340 KUHPerdata yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian itu hanya berlaku bagi pihak yang melakukan perjanjian. Kepentingan pihak ketiga yang terkait dalam perjanjian perkawinan haruslah dilindungi. bahwa perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pihak ketiha tidak dapat mengikat pihak ketiga dan pihak ketiga tidak mendapat perlindungan hukum dari perjanjian perkawina, seperti halnya suami istri yang bertikad buruk dalam perjanjian hutang pituang kepada pihak ketiga yang menyebabkan pihak ketiga mengalami kerugian. Wujud perlindungan hukum yang adil bagi pihak ketiga pada perjanjian perkawinan yang belum disahkan adalah perlindungan hukum represif yaitu pihak ketiga mengajukan tuntutan hak mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak suami istri.
English Abstract
Law issues designated in this research are: (1) How is the juridical implication from the marriage agreement that is undeclared by the marriage registrar if it is understood from civil law aspect?; and (2) How is the manifestation of law protection for third party in the undeclared marriage agreement? The background of research is the negligence of husband-wife couple in constituting marriage agreement which also binds third party. Research type is juridical normative. The approach used is statute approach. There are two types of law materials used in this research. First is primary law material. This material includes Act No.1 of 1974 about Marriage and Civil Code. Second is secondary law material which involves literatures, articles and internets which discuss the undeclared marriage agreement. Result of research indicates that the juridical implication of the undeclared marriage agreement is that it binds the constituting parties but not influences third party based on the personality principle in Article 1315 jo 1340 Civil Code, which states that parties who constitute the agreement are parties who will incur the responsibilities and the rights due to the agreement. The interest of third party in marriage agreement must be protected. The undeclared marriage agreement cannot bind third party. However, third party cannot be given law protection under marriage agreement if husband-wife couple has bad intention against debt payment to third party which then may put third party into loss position. The equitable law protection for third party in the undeclared marriage agreement is repressive law protection, through which third party can claim for just treatment or submit indictment about action against law committed by husband-wife couple.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.016/KUR/p/041502722 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Samsul Arifin |
| Date Deposited: | 24 Apr 2015 16:31 |
| Last Modified: | 24 Apr 2015 16:31 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156377 |
Actions (login required)
 |
View Item |