Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 atas Permohonan Uji Materiil Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terhadap Sistem Hukum Keluarga di Indonesia

Khatulistiwa, RossyNovita (2013) Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 atas Permohonan Uji Materiil Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terhadap Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan tersebut oleh Hj. Machicha Mochtar dianggap telah melanggar hak konstitusionalnya beserta anaknya Iqbal Ramadhan sehingga Hj. Machicha Mochtar mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Atas permohonan uji materiil tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 43 ayat (1) conditionally unconstitutional dan harus dibaca anak luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang berdasarkan ilmu pengetahuan dapat dibuktikan sebagai ayahnya, termasuk dengan keluarga ayahnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni mengenai kedudukan anak luar kawin menurut KUHPerdata, Hukum Islam dan Hukum adat serta Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap sistem hukum keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan tujuan. Teori yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang dibahas meliputi teori penafsiran hukum, teori utilitas dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian diperoleh bahwa anak luar kawin menurut KUHPerdata hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya saja. Dalam KUHPerdata terdapat lembaga pengesahan dan pengakuan anak luar kawin. Menurut Hukum Islam dan Hukum adat, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibu. Putusan Mahkamah Konstitusi membawa implikasi kedudukan anak luar kawin menjadi sama dengan anak sah karena dapat mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Putusan tersebut bagai dua sisi mata uang karena disatu sisi melindungi hak-hak anak khususnya anak luar kawin tetapi disisi lain terkesan melemahkan fungsi dan keberadaan lembaga perkawinan.

English Abstract

Chapter 43 verse (1) of the marital law determines that children under illegal marriage only have law relation with their mother and her relatives. Hj. Machicha Mochtar proposed a judicial review for the determination of chapter 43 verse (1) of the marital law to the constitutional court because she thought that it broke her constitutinal rights and also her son`s. Constitutional court stated that chapter 43 verse (1) was conditionally unconstitutional and should be interpreted that children under illegal marriage can have not only the law relation with their mother and her relatives, but also their biological father as well as long as it could be proved. This reserch deals with the position of children under illegal marriage according to Burgerlijk Wetbook, Islamic law and common law and also the implication of the constitutional court`s decision about chapter 43 verse (1) of the Marital law towards family law system. This normative research uses statute approach, case approach and purpose approach. Comparing the result of the research about children under illegal marriage by Burgerlijk Wetbook is different from that of Islamic and common. Burgerlijk Wetbook states that the children will only have law relation with their parents who recognize them. Islamic and common law state that children under illegal marriage only have law relation with their mother and her relatives. The implication of the constitutional court`s decision makes the equal position between illegitimate children and legitimate children as they may have the law relation with their biological father. Consequently the constitutional court`s decision implicates dilemas. On one side, it tries to protect the rights of illegitimate children, on the other side it weakens marital institution.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.016/KHA/i/041304379
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 27 Jun 2013 13:34
Last Modified: 27 Jun 2013 13:34
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156375
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item