Fatimah, Sheila (2012) Analisis Yuridis Pertimbangan dan Implikasi Hukum Penetapan Pengadilan No 459/Pdt/P/2007/PN.JKT TMR Tentang Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dibuat pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin setelah perkawinan pernah dibuat oleh pasangan yang telah menikah sebagaimana yang ditetapkan dalam penetapan pengadilan No 459/Pdt/P/2007/PN.JKT TMR. Rumusanmasalah yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil analisis yuridis pertimbangan hukum penetapan pengadilan No 459/Pdt/P/2007/PN.JKT TMR tentang pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan dan apa implikasi hukum penetapan pengadilan No 459/Pdt/P/PN.JKT TMR yang mengabulkan permohonan pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan tersebut. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan Statute approach yang akan dianalisa dengan menggunakan analisa interpretasi gramatikal dan argumentum a contrario . Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan pengadilan ini ada 8 (delapan) dasar pertimbangan hukum dimana 5 (lima) dari dasar pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan 3 (tiga) dasar pertimbangan hukum yang lain telah sesuai akan tetapi tidak dipergunakan sebagai dasar untuk menganalisis permohonan dalam penetapan tersebut. Implikasi hukum dari penetapan pengadilan ini sesuai dengan asas res judicata pro veritate habetur adalah penetapan tersebut tetap dianggap sah sebelum ada pembatalan terhadap penetapan tersebut, sehingga perjanjian kawin dalam penetapan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibantah oleh pihak lain.
English Abstract
Marriage agreement in article 29, paragraph 1 of Act No. 1 of 1974 about marriage can be made at the time of or before the marriage takes place. Making marriage agreementafter married ever happened by judicial law court decision Number 459/Pdt/P/2007/PN.JKT TMR. Main problems that take in this research is how is the result of considerations of judicial law court decision numer 459/Pdt/P/2007/PN.JKT TMR about marriage agreement after married and what is the implication of judicial law court decision number 459/Pdt/P/2007/PN.JKT TMR that acceptmarriage agreement after married? The methods used in this research is the juridical normative by statute approach system and will be analyzed using the analysis interpretation of grammatical and argumentum a contrario. Based on the results of this research, it can be noted that the basic law considerations in the determination of this Court is divided into 8 (eight) basic considerations of law where 5 (five) of the basic considerations that are not in accordance with article 29, paragraph 1 of Act Number 1 of 1974 about marriage and article 186 Of the Act of civil law, while 3 (three) other legal grounds have been ordered but not used as a basis for analyzing application in determination. The legal implications of the establishment of the Court containing conflict of law in accordance with the principle of res judicata pro veritatehabetur is setting is still considered valid prior to any cancellation of designation, so that designation in the marriage agreement still have the force of law as long as that law court decision not argued by other people.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.016/FAT/a/041202489 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 18 Oct 2012 10:34 |
| Last Modified: | 18 Oct 2012 10:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156372 |
Actions (login required)
 |
View Item |