Badaruddin, AndiAsfar (2011) Urgensi Retroaktif Nikah yang tidak Dicatatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Guna Perlindungan Hukum bagi Anak. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perkawinan pada hakikatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat di bawah satu peraturan khusus dan hal ini sangat diperhatikan baik oleh agama, negara maupun adat, artinya bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah menurut hukum, baik agama, negara maupun adat dengan sederetan hak dan kewajiban untuk dijalankan oleh keduanya, sehingga pria itu bertindak sebagai suami sedangakan wanita bertindak sebagai istri. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana status anak yang terlahir dalam pernikahan tidak dicatatkan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Apakah dapat dilaksanakan Retroaktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang terlahir di dalam pernikahan yang tidak dicatatkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan tidak tercatat karena adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi, yaitu: Masyarakatnya kurang/tidak mengetahui adanya peraturan dalam perkawinan itu perlu untuk dilakukan pencatatan secara administrasi negara karena teregister dan dibuktikan dengan akta nikah, Biaya perkawinan yang dianggap masyarakat dengan kehidupan sosial dan ekonominya yang rendah. Sehingga mereka menganggap tidak sanggup untuk membayar biaya administrasi perkawinan tersebut, dalam komunitas masyarakat yang sangat kental dengan agamanya dan menganggap syariah merupakan hukum tertinggi sehingga tidak perlu untuk tunduk kepada hukum nasional. Akhirnya tidak perlu adanya pencatatan karena syarat sahnya perkawinan harus berdasarkan pada agama. Meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan juga mengakomodir hal tersebut. Perlindungan hukum kepada anak yang orang tuanya menikah tidak tercatat menjadi kabur statusnya. Di sini Retroaktif menjadi suatu pertanyaan besar ketika hukum tidak memperkenankan diberlakukan asas ini. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang lahir karena perkawinan tidak tercatat, maka perlindungan hukum anak yang juga memiliki haknya sebagai anak dilindungi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Karena sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan : Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
English Abstract
Marriage is essentially a form of cooperation between men and women living in the community under a special regulation and this was noted both by religion, country or traditional, meaning that the regulation aims to announce a new status to others so that the couple were accepted and recognized status as a lawful spouse, whether religious, and traditional country with a series of rights and obligations to be run by both, so he was acted as the husband while the women acted as a wife. The problem that arises is how the status of children born within marriage but not listed under Law No. 1 Year 1974 on Marriage and What can be the principle of retroactivity in providing legal protection to children born within marriage are not listed as regulated in Law Number 1 of 1974 on Marriage. The marriage was not recorded because of several factors that shape, that is: The people of less/not aware of any rules in a marriage that needs to be done recording by the state administration as evidenced by deed registered and marriage, marriage expenses which are considered community with social and economic life is low. So they assume can not afford to pay the administrative costs of marriage are, in the community is very strong with the religion and think sharia is the supreme law, so no need to submit to national law. Finally no need for registration because the legal conditions of marriage must be based on religion. Although the Marriage Act also accommodate this. Legal protection to children whose parents marry undocumented status became blurred. Here retroactive become a big question when the law does not permit applied this principle. In providing legal protection to children born of marriages are not registered, then the legal protection of children who also have rights as a child protected under Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Because as mentioned in article 1 point 2 of Act No. 23 of 2002 stated: Protection of children is all activities to ensure and protect children and their rights to live, grow, develop, and participate, in an optimal fit with the dignity of humanity, and get protection from violence and discrimination.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.016/BAD/u/041103158 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 19 Oct 2011 09:38 |
| Last Modified: | 19 Oct 2011 09:38 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156369 |
Actions (login required)
 |
View Item |