Analisis Yuridis Pengaturan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Kajian terhadap Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Islam)

Arizona, Meiki (2012) Analisis Yuridis Pengaturan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Kajian terhadap Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Islam). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Perkawinan yang tidak atau belum dicatatkan menurut negara adalah tidak sah padahal perkawinan tersebut telah dilakukan secara sah menurut agama. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa hal administrasi bisa menyatakan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah analisis pengaturan syarat sahnya perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menurut hukum Islam? Penelitian ini menggunakan teori cita hukum dan teori penafsiran sejarah. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan historis dan pendekatan Undang-undang. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa berdasarkan sejarah konsep pasal 2 ayat pembentukan Rancangan Undang-undang tentang Perkawinan yang telah menjadi pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan perundang-undangan lain adalah dua aturan yang terpisah. Terbukti bahwa syarat sah perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun dan syarat sah perkawinan menurut syariat Islam, sedangkan pencatatan perkawinan merupakan kebutuhan administrasi negara yang merupakan upaya pemerintah untuk dapat menertibkan masyarakat agar hak-hak rakyat dapat terpenuhi. Saran, Agar tidak menimbulkan kebingungan lebih lanjut pada masyarakat mengenai pencatatan perkawinan ini, maka pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut dipisahkan dan Hasil analisis dalam penelitian ini hendaknya dapat dijadikan pedoman bagi pegawai pencatat perkawinan untuk dapat lebih giat mensosialisasikan dan membantu masyarakat agar dapat memberikan kepastian dan kejelasan mengenai pemahaman syarat sah perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan agar dapat dilakukan secara tertib sehingga kepastian hukum dapat tercapai untuk melindungi kepentingan masyarakat.

English Abstract

An Unregistered marriage is illegal according to Indonesian state law, even though religious law has been upheld in the marriage procedure. It`s questioning that how could the administration law legalize a lofty marriage. The only research problem of this research is answering the question How is the analysis settings of a legitimate marriage requirements under article 2, paragraph (1) and (2) of Law No. 1 of 1974 on marriage under Islamic law? This study uses the theory of ideals of law and the theory of historical interpretation. The method used is as follows: type of study is a normative legal research, research approach takes historical and statue approaches. This study has shown that the article 2, paragraph (1) and paragraph (2) Law no. 1 of 1974 on Marriage are two different things and must be separated. It is proven that the legal requirements of marriage according to Islamic law are merely the fulfillment of legal requirements of marriage within Islamic Shari`a and the five pillars of Islamic marriage, meanwhile the registration of marriage is a requirement of state administration to put people in order and to maintain they rights. It is suggested to separate the article 2, paragraph (1) and (2) to avoid further confusion in the community and by amending the Article 2 of Law No. 1 of 1974 on Marriage, then it can be the guide for government to socialize and help people to give certainty and understanding about marriage`s term of requirements according to article 2 paragraph (1) and paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 to maintain and protects people`s rights.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.016/ARI/a/041202474
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 19 Oct 2012 16:23
Last Modified: 19 Oct 2012 16:23
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156367
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item