Rosely, Sonya (2016) Putusnya perkawinan karena perceraian (kajian berdasarkan hukum gereja bagi perkawinan Kristen di Indonesia),. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan tesis ini penulis membahas mengenai putusnya perkawinan karena perceraian (kajian berdasarkan hukum gereja bagi perkawinan Kristen di Indonesia). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan putusnya perkawinan karena Perceraian berdasarkan hukum gereja bagi perkawinan Kristen di Indonesia yang kenyataannya, mengenai persoalan-persoalan tersebut masih sangat bergantung pada pemikiran Pendeta masing-masing gereja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari proses studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitiatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan hukum gereja bagi perkawinan Kristen di Indonesia adalah sah, meskipun pada prinsipnya ajaran Kristen Protestan melarang perceraian dan masih ada beberapa gereja yang masih belum mengatur mengenai perceraian, tetapi beberapa gereja sudah mengatur mengenai perceraian di dalam tata gerejanya. Dalam menyikapi putusnya perceraian bagi perkawinan Kristen di Indonesia harus memperhatikan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan khususnya yang memenuhi teori kepantasan. Kesimpulan penelitian ini adalah: Putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan hukum gereja bagi perkawinan Kristen di Indonesia adalah sah dengan pertimbangan, antara lain: Dalam Alkitab terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa umat Kristen harus tunduk pada pemerintah (“Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah), Sehingga apabila syarat sahnya perceraian menurut hukum nasional terpenuhi, maka percerian tersebut sah. Peneliti menyarankan bagi pemimpin gereja selain memberi pembinaan pra nikah, juga memberi pembinaan pasca nikah, bagi lembaga legislatif perlu membuat perundang-undangan yang sejalan antara hukum agama dan hukum negara, bagi hakim Pengadilan Negeri yang bertugas memutus perceraian bagi penganut agama Kristen, perlu memiliki tanggung jawab secara negara maupun agama dalam memutuskan gugatan perceraian.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.016 6/ROS/p/2016/041702815 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 07 Apr 2017 08:54 |
| Last Modified: | 07 Apr 2017 08:54 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156362 |
Actions (login required)
 |
View Item |