Pratiwi, Shrimanti Indira (2015) Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Taman Nasional Tesso Nilo (Studi Di Desa Air Hitam). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Shrimanti Indira Pratiwi, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2015, Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Taman Nasional Tesso Nilo (Studi Di Desa Air Hitam), pembimbing utama: Mochammad Bakri dan pembimbing kedua: Nurini Aprilianda Keberadaan TNTN dianggap merugikan oleh penduduk sekitar karena dengan adanya TNTN mereka tidak bisa mengusahakan kembali tanah leluhur mereka baik yang masih berupa hutan, kebun dan juga makam nenek moyang yang masuk kedalam kawasan TNTN, karena TNTN melarang pihak luar baik orang maupun binatang masuk kedalam kawasan konservasi TNTN. Hal ini di sebabkan oleh izin pendirian yang tidak pernah diberikan oleh masyarakat setempat, mereka hanya diberi sosialisasi tentang reboisasi bukan perizinan untuk pemancangan tata batas TNTN. Masyarakat Desa Air Hitam juga telah melakukan rapat bersama yang memohon kepada pemerintah dan pihak terkait untuk mengeluarkan Desa Air Hitam dari kawasan TNTN yang sesuai dengan tapal batas Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bungo, tetapi hal ini tidak direspon baik oleh pemerintah maupun pihak terkait yang membuat permasalahan ini semakin berlarut-larut. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis mengunakan jenis penelitian adalah yuridis empiris dan Pendekatan yang dipakai dalam penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Penyebab terjadinya sengketa antara masyarakat hukum adat dan Taman Nasional Tesso Nilo di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan bermula ketika tahun 2004 pemerintah mentetapkan kawasan hutan tesso nillo sebagai Taman Nasional Tesso Nillo padahal di dalam kawasan hutan tersebut masyarakat adat petalangan batin putih menngantungkan kehidupannya dan penyelesaian yang terjadi dilapangan belum ada sehingga belum memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat batin putih serta model penyelesaian sengketa yang tepat antara mayarakat hukum adat dan Taman Nasional Tesso Nilo dapat dilakukan melalui mediasi dengan solusi penyelesaian sebagai berikut: (1) melibatkan atau mengambil masyarakat sekitar menjadi polisi hutan yang bertugas untuk menjaga Taman Nasional, (2) memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan hasil hutan bukan kayu misalnya madu dari pohon sialang yang banyak tumbuh di TNTN, (3) memberdayakan masyarakat dengan membuat resort atau penginapan di sekitar TNT Kunci: Penyelesaian Sengketa, Tanah ulayat, Masyarakat Hukum Adat.
English Abstract
TNTN whereabouts has been considered as a harm by local inhabitants because they could no longer work on their ancestral land whether it is the forest, the farm, and also their ancestral graves which were included as the part of TNTN area. The main reason is because TNTN prohibits any outsiders, even animals, to get into the conservation area of TNTN. This is due to the permit of establishment which was never been given by the local inhabitants. The information they ever get was only about reforestation, not about a request for the permit of establishment of TNTN. The people of Air Hitam Village have also been gathered and requested the Government and other related parties to exclude Air Hitam Village from the area of TNTN, following the borders of Air Hitam Village and Lubuk Kembang Bungo Village. However, either the Government and related parties never gave a good respond to the request, thus the dispute continues. This research is using the juridical empirical method and juridical sociological approach. According to the research, the dispute between indigenous people and Tesso Nilo National Park at Air Hitam Village, Ukui sub district, Pelalawan Regency, was started at the year 2004 when the Government assigned Tesso Nilo forest area as the national park, while the local indigenous people were very dependent on the forest. There has been no real resolution on the field, which means there are no legal protection yet for the Batin Putih indigenous people. Dispute resolution for this case could be done through mediation, such as: (1) to involve or hire the local inhabitants as rangers for the national park, (2) to empower the local inhabitants through the management of non-timber forest products such as honey from sialang tree which could be found easily in TNTN area, (3) to empower the local inhabitants by establishing resort or inn nearby the area of TNTN
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346. 043 2/PRA/p/2015/041600066 |
| Uncontrolled Keywords: | Penyelesaian Sengketa, Tanah ulayat, Masyarakat Hukum-Communal land, dispute resolution, indigenous people.Adat. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 14 Mar 2016 13:50 |
| Last Modified: | 26 Nov 2021 09:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156339 |
Preview |
Text
Shrimanti Indira Pratiwi.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |