Puspitasari, Dian (2014) Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Mengenai Pembatalan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tesis ini merupakan penelitian terhadap pengajuan permohonan peninjauan kembali perkara pidana yang dapat diajukan lebih dari satu kali pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Adanya putusan tersebut menimbulkan pro kontra mengenai aturan pembatasan yang telah dihapus terkait dengan penegakkan asas keadilan dan kepastian hukuum, serta pelaksanaan asas peradilan pidana cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan dan menganalisis dasar-dasar atau asas-asas yang melandasi urgensi permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dilakukan satu kali saja, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai pembatalan pasal 268 ayat (3). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep dan pendekatan komparatif. Urgensi permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya bisa dilakukan satu kali adalah demi tegaknya kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum itu sendiri, dengan harapan ketika kepatian hukum sudah tercapai maka dalam kepastian itu akan ada keadilan. Disisi lain ketentuan tersebut juga sesuai dengan asas peradilan pidana cepat, sederhana dan biaya ringan dan secara teknis dapat meningkatkan kualitas putusan, memudahkan MA melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengurangi jumlah perkara di tingkat kasasi yang berarti mengurangi beban kerja MA. Implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 mengenai pembatalan pasal 268 ayat (3) KUHAP adalah menimbulkan ketidakpastian hukum karena putusan tersebut hanya membatalkan pasal yang diajukan tersebut tanpa adanya pengaturan yang baru sehingga dengan dibatalkannya pengajuan PK hanya satu kali bisa ditafsirkan PK dapat diajukan lebih dari satu kali, berkali kali atau bahkan tanpa ada batasan pengajuan. Putusan ini disatu sisi menunjukkan bahwa keadilan subtantif tidak boleh dihalangi oleh keadilan prosedural. Disisi lain putusan ini akan membawa dampak kekacauan bagi hakim MA untuk melayani permintaan peninjauan kembali.
English Abstract
This thesis is a study of the filing of an application for review of criminal cases that may be filed more than once after the release of the Constitutional Court Decision No. 34/PUU-XI/2013. The ruling raises the pros and cons of the rules that have been removed restrictions associated with the enforcement of the principle of fairness and certainty hukuum, as well as the implementation of the principles of criminal justice fast, simple, and low cost. This research aimed to describe and analyze the fundamentals or principles that underlie the urgency of the request reconsideration of the decision is only done one time only, and to describe and analyze the legal implications of the Constitutional Court Decision No. 34/PUU-XI/2013 regarding the cancellation of article 268 paragraph (3). This research uses the approach of normative juridical legislation, case-based approach, and the approach to the concept of comparative approaches. Urgency request reconsideration of a decision can only be done one time is for the sake of legal certainty as the purpose of the law itself, with the hope when kepatian law has been reached then the certainty that there will be justice. On the other hand such provisions in accordance with the principles of criminal justice is fast, simple and inexpensive and technically can improve the quality of decisions, facilitate the mapping MA legal issues and reduce the number of cases in the Supreme Court, which means reducing the workload of the Supreme Court. Juridical implications of the Constitutional Court decision Court Decision No. 34/PUU-XI/2013 regarding the cancellation of Article 268 paragraph (3) Criminal Procedure Code are legal uncertainty because of the decision to cancel the article only in the absence of the proposed new arrangements so that the cancellation of the filing of the PK just one time can be interpreted PK may be filed more than one times, many times, or even without any restriction submission. This ruling on the one hand shows that substantive justice should not be hindered by procedural justice. On the other hand the impact this decision will bring chaos to the Supreme Court judge to serve requests reconsideration.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/345.598/PUS/k/041406995 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 12 Dec 2014 11:09 |
| Last Modified: | 12 Dec 2014 11:09 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156323 |
Actions (login required)
 |
View Item |