Novita (2012) Implementasi Pasal 55 dan Pasal 59 UU No. 3 Tahun 1997 dalam Penegakan Hukum Peradilan Anak (Studi di Pengadilan Negeri dan BaPas Kelas IIA PalangkaRaya). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 55 menyatakan dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemaasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir dalam Sidang Anak. Tetapi pasal ini tidak ada ketentuan akibat hukumnya apabila pasal 55 ini tidak dilaksanakan dalam praktek persidangan anak, karena dalam prakteknya kehadiran dari Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh tidak selalu hadir dalam persidangan anak. Pengadilan Negeri Kelas IA PalangkaRaya dan Balai Pemasyarakatan Kelas IIA PalangkaRaya yang menjadi tempat penelitian untuk melihat secara langsung kenyataan dalam praktek kehadiran dari Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali dan orang tua asuh dan melihat kendala apa yang ada di BaPas dalam menjalankan tugasnya sebagai Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam tesis ini ada dua permasalahan yaitu 1) Bagaimanakah implementasi Pasal 55 dan Pasal 59 UU No. 3 Tahun 1997 dalam penegakan hukum Peradilan Anak ? 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian Pasal 55 dan Pasal 59 UU No.3 tahun 1997 dan upaya apakah untuk menanggulanginya? Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang, berkaitan dengan Implementasi Pasal 55 dan Pasal 59 UU No.3 tahun 1997 dalam penegakan hukum peradilan anak . Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris/sosiologis yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan analisa terhadap masalah pengimplementasian Pasal 55 dan Pasal 59 yang ditinjau dari Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang peradilan anak. Pengimplementasian Pasal 55 dalam praktek peradilan anak belumlah terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada, substansi hukum dari pasal 55 masih lemah dikarenakan tidak adanya sanksi hukum apabila pasal tersebut tidak dilaksanakan dalam praktek persidangan anak, kultur hukumnya pun tidak sesuai dengan teori penegakan hukum Friedman dikarenakan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh anak nakal dalam persidangan anak masih relatif. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA PalangkaRaya dan tidak diketahuinya keberadaan orang tua, wali dan orang tua asuh, ketidakpedulian mereka terhadap anak, rasa malu dikarenakan anaknya berhubungan dengan hukum dan kesibukan orang tua, asuh dan orang tua wali.
English Abstract
In Law No. 3 Year 1997 on juvenile Justice, Article 55 state that in cases of juvenile referred to Article 1 paragraph 2, the Public Prosecutor, Legal Advisor, Community Supervisor, Parents, guardians or foster parents and the witnesses must be present in the Council of Children However, in this article there are no legal provisions when article 55 is not implemented in the trial of chilodren real practice, because in fact the attendance of the supervisor Community, parents, guardians or foster parents are not always conducted in the trial of children. The Court PalangkaRaya Class IA and Community Correctional Center Class IIA PalangkaRaya which is a palce of the research to observe directly the real practice of the presence of the Supervising Community, Parents, guardians and foster parents and see what problems exist in BAPAS in performing its duties as a community Advisor. In this thesis there are two problems : 1) How is the implementation of Article 55 and Aarticle 59 of Law no. 3 year 1997 in enforcement of the Juvenile Justice Law ? 2) What are the problems encountered in implementation of article 55 and article 59 of act No. 3 of 1997 and what are the efforts to mitigate them? As seen from its character, this research could be clssified as analytical descriptive, that describe all the symptoms and facts then analyze the existing problems, related to the implementation of article 55 and article 59 of act no.3 year 1997 in the Juvenile Justice law enforcement. This study used an empirical juridical approach/sociological approach that was conducted to the review and analyze the problems in implementing article 55 and article 59 of which viewed from law no.3 year 1997 on Juvenile Justice. The implementations of Article 55 in the practice of juvenile justice has not been implemented according to the existing regulations, the legal substance of article 55 is still weak because there is no legal sanction when the article is not implemented in the real practice of trial of the children, its legal culture was incompatible with the Friedman`s theory of law enforcement due to the presence of parents, guardians or foster parents in juvenile court is still relative. The problem encountered here was the lack of supervising officer at community correctional center of PalangkaRaya in Class IIA and they do not know yhe existence of parents, foster parents and guardians, along with the ignorance of the parents to their children because they feel ashamed since their children were related to the law and the other business of the parents, foster parents or guardians outside.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/345.081/NOV/i/041201720 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.08 Juvenile procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 31 Jul 2012 13:06 |
| Last Modified: | 31 Jul 2012 13:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156320 |
Actions (login required)
 |
View Item |