Rosyid, Muhammad Aenur (2013) Alternatif Model Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui Family Group Conferencing (Analisis Yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana A. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dunia hukum dalam beberapa tahun ini telah mengalami reformasi cara pandang dalam penanganan anak yang melakukan kenakalan dan perbuatan melanggar hukum. Banyak negara yang mulai meninggalkan mekanisme peradilan anak yang bersifat represif dikarenakan kegagalan sistem tersebut untuk memperbaiki tingkah laku dan mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Alternatif baru yang kini banyak diperkenalkan dalam upaya dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah dengan menggunakan pendekatan restorative juctice . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang diharapkan mampu merepresetasikan pendekatan restorative justice belum mengakomodir kepentingan terbaik anak. hal ini terlihat dalam penempatan diversi yang masih terintegrasi dalam sistem peradilan pidana formal yang pada gilirannya akan melahirkan stigma negatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, diperlukan alternatif model dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti ingin mengkaji lebih lanjut tentang model family group conferencing agar dapat diterapkan sebagai alternatif model penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang kemudian secara sisematis dirumuskan dalam pertanyaan Apa urgensi adanya alternatif model penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia? Dan Apakah model family group conferencing dapat diterapkan sebagai alternatif penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia di masa mendatang?. Untuk menjawab problematika ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan koseptual. Dengan meggunakan metode penelitian di atas diperoleh simpulan bahwa urgensi alternatif model penanganan anak yang berkonflik dengan hukum karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia belum mencerminkan tujuan keadilan restoratif sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. sementara Model family group conferencing dapat diterapkan di Indonesia karena berkesesuaian dengan Nilai-Nilai Pancasila, tujuan bangsa Indonesia dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
English Abstract
Legal world in recent years has undergone a reform perspective in dealing with children who commit mischief and unlawful acts. Many countries began to abandon mechanisms that are repressive juvenile justice system due to the failure to improve behavior and reduce the rate of crime committed by children. New alternative that is now being introduced in an effort in the handling of criminal cases the child is to use restorative approaches juctice. Act number 11/2012 concerning the juvenile justice system that is expected to representating restorative justice approaches have not accommodate the best interest of the child. it is seen by its diversion are still integrated into the criminal justice system, which in turn will give birth to a negative stigma for juvenile. Therefore, alternative models required in handling juvenile on juvenile justice system in Indonesia. Departure of the problems that researchers want to analize about family group conferencing models that can be applied as an alternative model of handling children in conflict with the law in the juvenile justice system in Indonesia, which is then encapsulated in the question What sisematis urgency of an alternative model of handling juvenile in the juvenile justice system in Indonesia? And Is Family group conferencing models can be applied as an alternative to handling juvenile in the juvenile justice system in the future Indonesia?. To answer these problems, researchers used a type of research that is normative-juridical approach legislation, comparative approaches and conceptual approaches. By using research methods in the derived conclusion that the urgency of alternative treatment models for juvenile because Act number 11/2012 on juvenile justice system in Indonesia does not fully reflect the goals of restorative justice as mandated in Article 5, paragraph 1 of Act number 11/2012 on the juvenile justice system. while the family group conferencing model can be applied in Indonesia because it accords with the values of Pancasila, the Indonesian nation goals in the opening four Alenia Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, Act number 4/1979 On Child Welfare, Act number 39/1999 on Human Rights and Act number 23/2002 on Child Protection.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/345.08/ROS/a/041308290 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.08 Juvenile procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 28 Oct 2013 10:06 |
| Last Modified: | 28 Mar 2022 08:43 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156317 |
Preview |
Text
Muhammad Aenur Rosyid.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |