Wijaya, Andro (2013) Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dari Tindakan Kekerasan Oleh Penyidik. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penggunaan kekerasan oleh penyidik dalam pemeriksaan tersangka tidak dibenarkan terlebih yang dapat menyebabkan kematian, sebab bertentangan dengan tugas dan wewenang penyidik. Selain itu juga bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Kekerasan dalam pemeriksaan secara tegas dilarang sebagaimana di atur dalam Pasal 117 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa: Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”. Polri sebagai instrument Negara untuk menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tidak luput dari perhatian publik, kewenangan Polri yang sangat luas dan kadang terasa tanpa batas menjadi sorotan masyarakat. Hal ini disebabkan peluang terjadinya pelanggaran HAM yang begitu besar oleh pejabat Polri ketika sedang menjalankan tugas. Tugas penegakan hukum merupakan tugas yang sangat berat yang harus diemban oleh seorang polisi. Dalam interaksinya dengan masyarakat, seorang anggota polisi harus berhadapan dengan beragam perilaku individual. Permasalahan timbul ketika masyarakat menganggap kekerasan yang digunakan polisi telah melampaui batas di wilayah hukum kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang sangat penting untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi tersangka dari tindakan kekerasan oleh penyidik. Merujuk pada latar belakang masalah dan dalam upaya menjawab isu hukum dalam rumusan masalah ini, maka penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Guna menunjang kegiatan penelitian yang bersifat empiris tersebut, maka dalam penulisan hukum inipun digunakan metode pendekatan, yaitu: yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dan analisis penulis terhadap isu hukum dalam tesis ini, maka diperoleh jawaban sebagai berikut: 1. Untuk melindungi tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang maka dalam KUHAP diatur mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya terkait dengan hak tersangka dan terdakwa yang diatur dalam Bab VI (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) KUHAP. Meskipun hak-hak tersangka sudah diatur dengan jelas dalam KUHAP namun dalam praktiknya seringkali terjadi pelanggaran terhadap hakhak tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait. Perlindungan hukum bagi tersangka dari tindak kekerasan oleh penyidik sangatlah penting. Terutama bagi tersangka yang awam terhadap hukum akan kesulitan untuk meminta maupun menuntut hak-hak yang dimilikinya, oleh karena itu penyidik berkewajiban memberitahukan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka khususnya memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh perlindungan hukum. Dalam KUHAP sudah diatur mengenai kewajiban penyidik untuk memberitahukan hakhak yang dimiliki tersangka. 2. Dalam KUHAP yang berlaku sekarang ini sudah ada pengaturan berupa perlindungan hukum bagi tersangka maupun terdakwa dengan dasar Hak Asasi Manusia, hanya saja pelaksanaan didalam prakteknya seringkali dikesampingkan dan tidak dilaksanakan dengan optimal oleh aparat penegak hukum.
English Abstract
The use of violence by the investigator in the first examination of the suspect is not allowed to cause death , because contrary to the duty and authority of the investigator . It is also contrary to human rights ( Human Rights ) . Violence is expressly prohibited in the examination as set in Article 117 paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure Code (Criminal Code ) states that : " Description of suspects and witnesses to the investigator or given without any pressure from anyone and or in any form " . Police as an instrument of the State to enforce the law and preserve peace and order in the society did not escape the attention of the public , the police authority is very broad and sometimes feels indefinitely into the public spotlight . This is due to the possibility of human rights violations are so great by police officers in the line of duty . The task of law enforcement is a very heavy task that must be carried by a policeman . In his interaction with the public , a police officer must deal with a variety of individual behavior . Problems arise when people consider the use of police violence have exceeded the jurisdiction of the police in Central Kalimantan . Based on the above , the author sees very important to do research on legal protections for accused of acts of violence by the investigator . Referring to the background in an attempt to answer the problems and legal issues in the formulation of this problem , the authors use a type of empirical legal research . To support the activities of the empirical research , it is used in legal writing even this approach , namely : socio-juridical . From the research and analysis of the authors of the legal issues in this thesis , then the answer is obtained as follows : 1. To protect the suspect from the investigator acts arbitrarily set it in the Criminal Code regarding the protection of human rights , especially regarding the rights of suspects and defendants are set out in Chapter VI ( Article 50 through Article 68 ) Criminal Procedure Code . Although the rights of suspects has been set out clearly in the Criminal Code but in practice often a violation of the rights of suspects conducted by law enforcement officers involved. For legal protection from violence suspects by investigators is essential . Especially for a suspect who lay against the law will be difficult to ask for or demand its rights , therefore, the investigator shall inform in detail about the rights possessed by the suspect specifically inform suspects the right to obtain legal protection . In the Criminal Code is set on the obligation to notify the investigator rights owned by the suspect . 2. In the current Criminal Code already exists in the form of legal protection arrangements for suspects and defendants with basic human rights , just implementation in practice is often disregarded and not optimally implemented by law enforcement officers .
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/345.056/WIJ/p/041400365 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.05 Criminal procedure |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 21 Apr 2014 10:16 |
| Last Modified: | 21 Apr 2014 10:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156309 |
Actions (login required)
 |
View Item |