Sinaga, BernadettaRunondangFebriyanti (2016) Pengujian Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Melalui Lembaga Praperadilan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan tesis ini dilatar belakangi adanya beberapa kasus yang terjadi dalam masyarakat pencari keadilan, khususnya Pelapor, Korban Tindak Pidana serta Tersangka yang perkara pidananya berlarut-larut tidak ada kejelasannya di tingkat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana, sebagai bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mencari keadilan serta kepastian hukum, Pelapor, Korban Tindak Pidana serta Tersangka mengajukan permohonan pengujian sah tidaknya penghentian penyidikan melalui lembaga Praperadilan, yang ternyata berdasarkan beberapa Putusan Pengadilan yang telah dipaparkan dalam Tesis ini, permohonan pengujian tersebut dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Praperadilan, dengan pertimbangan tidak adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Penyidik Kepolisian Negara Rebuplik Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Penulis mengangkat rumusan masalah apakah pengujian sah tidaknya penghentian penyidikan melalui Lembaga Praperadilan hanya didasarkan pada adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan bagaimana formulasi penghentian penyidikan bagi pembaharuan KUHAPidana di masa yang akan datang. Adapun penulisan Tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah pengujian sah tidaknya penghentian penyidikan melalui Lembaga Praperadilan hanya didasarkan pada adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) serta formulasi penghentian penyidikan bagi pembaharuan KUHAPidana di masa yang akan datang. Tesis ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian telah dapat diketahui bahwa pengujian sah tidaknya penghentian penyidikan melalui Lembaga Praperadilan tidak hanya didasarkan pada adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dalam hal ini, Hakim Praperadilan harus dapat menilai, baik dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan serta dengan persangkaannya bahwa dengan berlarut-larut penanganan suatu perkara pidana ditingkat penyidikan, maka Penyidik telah melakukan penghentian Penyidikan dan karenanya, dapatlah diputuskan bahwa Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan atas perkara pidana tersebut. Selanjutnya, guna mewujudkan tujuan hukum, yaitu untuk memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, serta mengingat KUHAPidana yang berlaku di Indonesia bersifat limitatif, maka diperlukan formulasi tentang penghentian penyidikan agar kedepannya tidak menimbulkan kekaburan serta kekosongan hukum.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/345.052/SIN/p/2016/041611154 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.05 Criminal procedure |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 26 Jan 2017 08:47 |
| Last Modified: | 26 Jan 2017 08:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156307 |
Actions (login required)
 |
View Item |