Santosa, MohamadImam (2012) Packaging Extradition Treaty with Defense Cooperation Agreement between Indonesia and Singapore. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura menjelaskan tentang kerja sama dan konflik. Baik faktor struktural atau historis harus menempatkan Singapura dalam posisi kerentanan strategis berkaitan dengan Indonesia. Sebaliknya, hubungan ini didorong oleh faktor politik dan material di kedua sisi. Beberapa perselisihan muncul disebabkan oleh perubahan politik atau revolusi di Indonesia. Setiap pemimpin baru di Indonesia mengalami konflik dengan Singapura sebagai warisan konflik dan kerja sama dari rezim sebelumnya. Contoh seperti itu adalah ketika Presiden Suharto membujuk pemerintah Singapura untuk mengatasi hukuman mati bagi dua tentara untuk sabotase di masa perang atau ketika pemerintah Indonesia menuntut perjanjian ekstradisi untuk konglomerat yang berhubungan dengan rezim presiden Soeharto. Tentang perjanjian ekstradisi, kedua pemerintah sudah bernegosiasi selama beberapa dekade. Sementara Indonesia berhasil menyimpulkan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara ASEAN lainnya, mereka tidak dapat meyakinkan Singapura untuk melakukannya. Meskipun negosiasi yang sulit. Namun, dalam periode Orde Baru, konflik tidak muncul kepada publik. Pada saat ini, pemerintah, Indonesia maupun Singapura, memonopoli kebijakan luar negeri. Ekstradisi itu sendiri adalah mekanisme hukum untuk menyerahkan penjahat dari negara yang diminta ke negara yang meminta. Mekanisme ekstradisi itu penting karena pada saat terakhir, adalah mungkin bagi penjahat untuk pergi ke luar negeri. Untuk mengatasi kejahatan transnasional, perlu kerja sama hukum internasional seperti ekstradisi. Namun, hubungan antara Indonesia dan Singapura bukan hanya perselisihan hukum yang harus diselesaikan dengan instrumen hukum seperti perjanjian ekstradisi. Ini tentang politik yang menjelaskan kepentingan nasional Indonesia dan Singapura. Di sisi Indonesia, ekstradisi itu penting karena mereka mengklaim bahwa banyak uang Indonesia disimpan di Singapura. Karena itu, bukan murni dari pertimbangan hukum. Di sisi lain, Singapura menghitung Indonesia dengan proposal kerjasama pertahanan untuk perjanjian ekstradisi. Dalam pengertian mereka, Singapura membutuhkan tentara yang lebih kuat sebagai negara kecil untuk menyeimbangkan tetangganya. Karena itu, mereka membutuhkan tanah yang lebih besar sebagai pangkalan militer, meskipun di negara lain. Masalah muncul karena Indonesia sebagai kandidat inang Basis Angkatan Darat Singapura keberatan dengan proposal Singapura. Tentara dan senjata yang lebih kuat melakukan Singapura, semakin besar risiko stabilitas yang dihadapi oleh Indonesia. Aktor-aktor politik Singapura tidak dapat meyakinkan semua pemangku kepentingan Indonesia bahwa militer dan senjata mereka hanya digunakan untuk pertahanan. Namun, Singapura memiliki kunci untuk strategi politiknya yaitu perjanjian ekstradisi yang dibutuhkan oleh Indonesia. Ada beberapa solusi untuk menangani dua perselisihan. Ini bisa menjadi solusi kuat seperti embargo dan membekukan ikatan diplomatik jika lawan tidak setuju dengan proposal seseorang, biarkan perselisihan berlanjut dengan melanggar negosiasi atau membuat mediasi internasional dengan menginternasionalkan lingkup yang lebih besar. Skema pertama hanya memperburuk hubungan internasional dan yang kedua tidak dapat memecahkan masalah apa pun. Untuk membawa perselisihan dalam lingkup yang lebih besar membutuhkan toleransi lebih dalam hubungan internasional yang membutuhkan waktu lebih lama untuk bernegosiasi. Itu karena, pertama, untuk perspektif hukum, kerjasama ASEAN dari solusi hukum membutuhkan negara mana pun untuk menghormati yurisdiksi internasional daripada memaksa sistem hukum seseorang mengikat secara hukum untuk mengekstradisi penjahat di negara lain dengan sistem hukum yang berbeda. Masalahnya adalah negara ini sulit untuk menghormati hukum internasional jika tidak ada kepentingan mereka. Kedua, dalam perselisihan politik dan keamanan, pasukan dan senjata yang lebih kuat, semakin banyak ancaman yang dihadapi oleh yang lain. Tidak ada yang dapat menjamin proliferasi tentara hanya digunakan untuk tujuan pertahanan. Untuk membuat ASEAN Damai Zona dengan mengusulkan Tentara Non Proliferasi ASEAN sama dengan tingkat kesulitan yang sama dengan memaksa satu negara untuk mematuhi yurisdiksi internasional di atas kepentingan nasional mereka. Untuk membatasi agresif tentara Singapura, perjanjian tentara non-proliferasi dapat diusulkan dalam lingkup ASEAN, terutama oleh Indonesia dan Malaysia. Namun, untuk membuatnya mulai berlaku, prinsip perdamaian internasional harus ditempatkan di atas kepentingan nasional. Kesimpulannya, kesulitan untuk menyimpulkan perjanjian ekstradisi dan perjanjian kerja sama pertahanan disebabkan oleh kepentingan nasional kedua negara. Mediasi yang direkomendasikan dalam hubungan internasional untuk menyelesaikan perselisihan, secara teoritis, membuat solusi damai yang memberikan manfaat dan tidak ada yang menjadi pecundang. Namun, secara praktis, faktor obstruksi adalah kepentingan nasional yang tidak dapat mentolerir pengorbanan kepentingan nasional untuk melakukan ketertiban internasional.
English Abstract
The diplomatic relation between Indonesia and Singapore is explains about the cooperation and conflict. Either structural or historical factors necessarily place Singapore in a position of strategic vulnerability with regards to Indonesia. Rather, the relationship is driven by the political and material factors on both sides. Some disputes emerge are caused by the political change or revolution in Indonesia. Every new leader in Indonesia experiences conflict with Singapore as legacy of conflict and cooperation from the previous regimes. Such example is when President Suharto persuades Singaporean government not to sentence death penalty for the two soldiers for the sabotage in the wartime or when Indonesian government demand for extradition treaty for the conglomerates who associated with President Suharto regime. About the extradition treaty, both governments already negotiated for decades. While Indonesia successfully concludes extradition treaty with other ASEAN countries, they cannot convince Singapore to do it. Although the difficult negotiation. However, in the New Order period, the conflict is not emerges to public. At this time, the governments, both Indonesia and Singapore, monopolize the foreign policy. The extradition itself is the legal mechanism to surrender the criminal from the requested country to the requesting country. The extradition mechanism is important because in the recent time, it is possible for criminals to go abroad. To cope with the transnational crime, it is need international legal cooperation such as extradition. However, the relation between Indonesia and Singapore is not merely legal dispute which must be solved with legal instrument such as extradition treaty. It is about the political which explain the national interests of Indonesia and Singapore. In Indonesian side, the extradition is important because they claim that much Indonesian money deposited in Singapore. Therefore, it is not purely from legal consideration. On the other hand, Singapore counters Indonesia with the defense cooperation proposal for extradition treaty. In their sense, Singapore needs stronger army as a small country to balance its neighbors. Therefore, they need a larger land as a military base, even though in another country. The problem emerges because Indonesia as the host candidate of Singaporean army base objected with the Singaporean proposal. The stronger army and weapon does Singapore have, the more risk of stability faced by Indonesia. The political actors of Singapore cannot convince to all Indonesian stakeholders that their military and weapon used only for defense. However, Singapore has a key for its political strategy that is the extradition treaty which is needed by Indonesia. There are some solutions to deal with the two disputes. It can be forceful solution such embargo and freezing diplomatic ties if the opponent do not agree with one`s proposal, let the disputes continued with breaching the negotiation or make international mediation by internationalize the disputed to the larger scope. The first scheme only worsen the international relations and the second cannot solve anything problems. To bring the disputes in larger scope needs more tolerance in the international relations which is need longer time to negotiate. It is because, firstly, For the legal perspective, the ASEAN cooperation of legal solution needs any country to respect international jurisdiction rather than to force one`s legal system is legally binding to extradite criminals in other countries with different legal system. The problem is the country`s is difficult to respect international law if there is not satisfy their interest. Secondly, in the political and security dispute, the stronger one`s army and weapon has, the more severe threat faced by the others. No one can guarantee the army proliferation only used for defense goal. To make ASEAN peaceful zone by proposes ASEAN non proliferation army is as same level of difficulties as force one country to comply with international jurisdiction above their national interest. To limits the Singaporean`s army aggresiveness, the non-proliferation army treaty can be proposed in ASEAN scope, especially by Indonesia and Malaysia. However, to make it enter into force, the international peace principle must be placed above national interest. In conclusion, the difficulties to conclude extradition treaty and defense cooperation agreement is caused by national interest of both countries. The mediation which is recommended in international relations to solve disputes, theoretically, makes the peaceful solution which is giving benefits and no one becomes the loser. However, practically, the obstruction factor is the national interests which is cannot tolerate the sacrifice of national interest to make international order.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/345.052/SAN/p/041205649 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.05 Criminal procedure |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 08 Jan 2013 11:17 |
| Last Modified: | 08 Jan 2013 11:17 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156306 |
Actions (login required)
 |
View Item |