Kurdi, MuhamadAdi (2012) Analisis Yuridis Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Selain untuk Kepentingan Umum oleh Badan Usaha Milik Negara (Persero). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian yang berjudul analisis yuridis pengadaan tanah bagi pembangunan selain untuk kepentingan umum oleh BUMN (persero) ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan konsep hukum yang peling tepat dalam “pengadaan tanah” (pemenuhan kebutuhan akan tanah) bagi pembangunan selain untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh BUMN (persero), untuk mengetahui pengaturan hukum pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan selain untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh BUMN (persero). Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif (Normatif Legal Research). Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (historical approach). Sumber bahan hukum yang diperoleh terdiri dari bahan hukum primer yang diambil dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang diambil dari naskah akademik,makalah, jurnal hukum maupun publikasi tentang hukum di internet yang berkaitan dan memberikan penjelasan akan permasalahan dalam penelitian ini, bahan hukum tersier bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian diperoleh bahwa konsep hukum yang tepat digunakan dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan akan tanah bagi pembangunan selain untuk kepentingan umum oleh BUMN (persero) atau perusahaan adalah konsep perolehan hak atas tanah. Pelaksanaan perolehan hak atas tanah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara perolehan hak atas tanah terhadap tanah yang sudah ada alas haknya yaitu dengan cara peralihan hak (misalnya jual beli atau tukar menukar), pelepasan hak yang ditindaklanjuti dengan permohonan hak dan juga perubahan hak atas tanah. Sedangkan terhadap tanah yang belum ada alas haknya (tanah negara bebas) langsung dapat dilakukan permohonan hak. BUMN (persero) atau perusahaan dalam melaksanakan kegiatan memenuhi kebutuhan akan tanah bagi pembangunan selain untuk kepentingan umum sebaiknya menggunakan konsep hukum perolehan hak atas tanah dan bukan pengadaan tanah. Sehingga aturan pelaksanaannya tidak lagi disamakan dengan aturan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
English Abstract
The title of research is the juridicial analysis over the land procurement to the state owned company (the shareholding company) for non public oriented development. Research is aimed at identifying and formulating the most appropriate legal concept of “land procurement” (the satisfaction of land demand) to the state owned company for the non public oriented development. The research also attempts to understand the law underlying the implementation of land procurement to the state owned company for the non public oriented development. Research method is normative juridisial legal study (normative legal research). Some approaches are used such as statute approach, conceptual approach and historical approach. Some law materials are used such as: Primary material obtained from statutes, secondary materials are used such as academician script, paper, law journal and internet based law publication with explanations of primary and secondary law materials. The result of research indicates that the approriate law concept for the land procurement to the state owned company (the shareholding company) for the non public oriented development is concept of acquisition of land rights. Implementation of the acquisition of land rights should be in accordance with the regulations. The procedures for acquisition of land rights to the existing land rights is with the transition of the right way (for example buy and sell or exchange processes), or the release of the land rights then will be the request of the new land rights. But, for the land without legal ownership (free state of land) can directly requested. The state owned company (the shareholding company) should satisfy the demand of land for non public oriented development by using legal concept of the acquisition of land rights, not using the concept of land procurement.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/345.045/KUR/a/041204130 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.04 Liability, responsibility, guilt |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 13 Dec 2012 09:34 |
| Last Modified: | 13 Dec 2012 09:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156302 |
Actions (login required)
 |
View Item |