Nada, AsnaIntanPuspita (2013) Dasar Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Psikotropika Golongan II Sampai dengan Golongan IV. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan ini membahas tentang dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana psikotropika golongan II sampai dengan golongan IV. Hal ini dilatarbelakangi oleh dari segi kuantitas terdapat peningkatan, dari segi kualitas perkara penyalahgunaan psikotropika dilakukan oleh para remaja umur 18 tahun – 22 Tahun dan orang dewasa, tidak terkecuali aparat penegak hukum. Selain itu dari aspek kualitas, juga di pertimbangkan kualitas jenis psikotropika yang disalahgunakan oleh para terdakwa. Pengaturan psikotropika berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Pikotropika, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan psikotropika, serta memberantas peredaran gelap psikotropika. Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Hakim memiliki kebebasan bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat antara batas maksimum khusus dan minimum umum. Akan tetapi kebebasan bergerak itu bukan berarti membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang. Kebebasan itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi, mengenai berat ringannya tindak pidana. Keadaan pribadi petindak, usia petindak, tingkat kecerdasan petindak, keadaan serta suasana waktu tindak pidana terjadi.
English Abstract
This paper discusses the legal rationale for the judge in the criminal verdict psychotropic class II to class IV. This is motivated by a rise in quantity, in terms of the quality of psychotropic abuse cases by adults age 18 - 22 year olds and adults, law enforcement officers are no exception. Besides the quality aspect, also consider the quality of the type of psychotropic abused by the defendants. Psychotropic settings based on Law No. 5 of 1997 on Pikotropika, aiming to ensure the availability of health and in the interests of science, to prevent abuse of psychotropic substances, as well as combating illicit traffic in psychotropic. Imposition process conducted judges decision is a complex and difficult process, so it requires training, experience, and wisdom. In the process of imposing the sentence, the judge must be convinced whether a defendant committed a crime or not, to remain guided by the evidence to determine the errors of the acts committed by the criminal offender. The judge has the freedom of movement to get the right criminal between specific maximum and minimum common. But the freedom of movement that does not mean letting the judge acted arbitrarily. Freedom was meant to provide an opportunity for the judge to take into account all aspects relating to an offense occurs, the severity of the crime. Doer personal circumstances, age doer, doer level of intelligence, as well as the state of the atmosphere when a crime occurs.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/345.027 7/NAD/d/041309021 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 21 Feb 2014 11:30 |
| Last Modified: | 21 Feb 2014 11:30 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156298 |
Actions (login required)
 |
View Item |