Kaluku, JulisaAprilia (2014) Penggunaan Hukum Adat Bajo sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi pada Masyarakat Adat Bajo di Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Pagimana, Sulawesi Tengah). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kejahatan kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran/kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita (misalnya perkosaan dan perbuatan cabul) dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual lebih dini. Delik ini paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tahap pengambilan keputusan. Selain kesulitan dalam batasan juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini diharapkan anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Restorative justice merupakan bentuk penyelesaian konflik yang tidak hanya mengadili dan menghukum pelaku dengan suatu pembalasan, tetapi lebih mengedepankan pada terpulihkannya keadaan semula atau kondisi normal dari korban, pelaku, keluarga pelaku/korban ataupun masyarakat lainnya yang berkepentingan. Sistem peradilan pidana pada saat ini telah mengalami pembaharuan hukum, tetapi tidak berenti disitu saja seorang anak yang melakukan kejahatan tetap akan melalui proses di mana si anak telah masuk dalam sebuah sistem peradilan yang telah ada. Dalam hal ini masyarakat adat Bajo, contohnya lebih mengutamakan hukum adat dalam penyelesaian perkara anak. Anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan tidak langsung dilimpahkan ke pengadilan, tetapi diselesaikan dengan hukum adat Bajo, dengan jalan kekeluargaan dan melalui mediasi. Proses yang dilakukan oleh suku Bajo ini dengan melibatkan pelaku, korban, dan orang tua yang dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut dengan Punggawa yang disaksikan oleh masyarakat adat Bajo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau sering disebut penelitian hukum empiris, dan didukung dengan wawancara kepada responden, yaitu Ketua Adat suku Bajo, Tokoh Masyarakat di Desa Jaya Bhakti, pelaku, korban, serta keluarga pelaku dan korban. Hasil penelitian anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan pada masyarakat adat Bajo menunjukkan bahwa dari tahun 2010 s/d tahun 2013 sebanyak 41 orang anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan, dengan kriteria umur 13 tahun sebanyak 4 orang anak, 14 tahun sebanyak 2 orang anak, 15 tahun sebanyak 3 orang anak, 16 tahun sebanyak 9 orang anak, 17 tahun sebanyak 10 orang anak, dan 18 tahun sebanyak 13 orang anak. Dan keseluruhan proses penyelesaiannya dilakukan secara adat oleh ketua adat yang disebut Punggawa tanpa melibatkan pihak kepolisian.
English Abstract
Criminal acts of indecency in general causes worry or concern, especially for parents for their daughters, because in addition to threatening the daughters` safety (for example through rape and other obscene acts), these acts can also affect their growth and force early sexual maturity. This type of offense has great difficulty in settlement whether during investigation, prosecution, or delivery of the verdict. As well as difficulties in limits, there are also difficulties in providing proof, as rape and other obscene acts are generally committed without the presence of any other people. It is expected that with the creation of the Juvenile Court System Law, children who commit criminal acts of indecency can obtain legal protection that is entitled to them. Restorative justice is a form of conflict settlement that not only judges and punishes with a reprimand, but also prioritizes the recovery of prior circumstances or the normal conditions of the victims, the offenders, their families, or any other related members of society. The criminal court system has undergone legal renewal, but it does not stop there; a child that commits a crime still has to go through the process, namely the current court system. In this regard, the indigenous people of Bajo, for example, prioritize customary law in the settlement of juvenile crimes. Children who commit criminal acts of indecency are not directly relegated to the courts, but are treated under Bajo customary law, through a family approach and mediation. This process, which is conducted by the indigenous people of Bajo and involves the criminal, offender, and their families, is led by a chief, called the “Punggawa”, and is witnessed by the indigenous people of Bajo. This study is a field research, or is also commonly called empirical research, as well as interviews with respondents, namely the chief of the indigenous people of Bajo, popular figures of Jaya Bhakti village, and also the criminals, offenders, and families of both. Research toward children who have committed criminal acts of indecency to the indigenous people of Bajo shows that in the years from 2010 to 2013, 41 children were found to have committed criminal acts of indecency, with 4 children of the age of 13, 2 children of the age of 12, 3 children of the age of 15, 9 children of the age of 16, 10 children of the age of 17, and 13 children of the age of 18. All these cases were settled in a customary manner by the chief, called the “Punggawa”, without the involvement of police authority.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/345.025 554/KAL/p/041403512 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 20 Oct 2014 14:30 |
| Last Modified: | 20 Oct 2014 14:30 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156294 |
Actions (login required)
 |
View Item |