Deny, AbdullahNoer (2015) Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian pada Gratifikasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi: Studi Penerapan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nom. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penerapan system pembalikan beban pembuktian dalam Gratifikasi pada tindak pidanakorupsiberdasarkanUndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahanatasUndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsidanuntukmenemukandanmengetahuik endalakenadalaapakah yang dihadapidalampenerapan system pembalikanbebanpembuktiandalamGratifikasiTindakPidanaKorupsi. Teknikpengambilan data yaitudenganwawancaralangsungkepada 4 (empat) orang Jaksa Penuntut Umum Pegawai Negeri Sipil di Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI yang menangani perkara penerapan Sistem pembalikan beban pembuktian dalam gratifikasi pada tindak pidana korupsi. Sedangkan analisis metode deskriptifanalitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Berdasarkan sifat penelitian ini, analisis data yang dipergunakanadalahpendekatankualitatifterhadap data primer dan data sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa jika dikaitkan dengan penerapan pembalikan beban pembuktian kasus gratifikasi, maka masih belum ditemukan adanya hokum acara atau aturan yang mengatur tentang proses pembalikan beban pembuktian. Dengan melihat proses jalannya persidangan dari beberapa catatan persidangan, tuntutan pidana dan putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi gratifikasi dimana terdakwa harus dan wajib untuk mengajukan alat bukti yang sah dalam pembuktian tersebut bahwa harta atau dana atau uang yang ada pada terdakwa bukan berasal dari tindak pidana korupsi gratifikasi. Dengan melihat dari kedua kasus yang penulis paparkan, Penuntut Umum tetap diwajibkan untuk membuktikan dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa dipersidangan.
English Abstract
The objective of this research are to undertand and to analyze the implementation of reversal burden of proof on crime of Gratification as stipulated on B Law Number 20 Year 2001 Regarding Amandement of Law Number 31 Year 1999 Regarding Corruption Eradication. Moreover such reserach also intented to find out the obtacle that arise in the implementation of reversal burden of proof system especially on crime of gratification. This reserach using legal reserach approach. In order to gain data and material, beside collecting secondary legal sources, author also interviewing 4 ( four) Prosecutor who has expeciences using reversal burden of proof. In order to analize, researcher using analitical descriptive methode to all legal resourches. In addition due to of the nuture of the research, researcher also using quantitave approach in the analizing primary and secondary legal source. Based on the research, associated with implementation of revresal burden of proof on crime of gratification shown that such procedure there have been yet regulated especilly on the process of reversal burden of proof itself. In addition to the implementation of reversal burden of proof on crime of gratification on the trial, the defendants obliged to present lawdfull evidents to proof that their assets or money are not from crime of gratification ( prceed of crime). Based on the two cases which is presented on this research, Prosecutor still obliged to proof the indectment before court trial.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/345.023 23/DEN/p/2015/041502906 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 19 May 2015 10:09 |
| Last Modified: | 19 May 2015 10:09 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156279 |
Actions (login required)
 |
View Item |