Wahyu (2014) Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian tesis ini mengambil judul “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana” yang dilatarbelakangi oleh keberadaan suatu badan hukum yang diakui sebagai subjek hukum itu dapat melakukan suatu tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan. Ketika partai politik dianggap sebagai suatu badan hukum, apakah partai politik dapat melakukan tindak pidana serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Belum adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan partai politik sebagai subjek hukum (pidana) yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP, undang-undang partai politik serta undang-undang di luar KUHP lainnya. Sehingga dengan demikian terdapat kekaburan hukum ( vague of norm ) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka kajian tesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah partai politik termasuk badan hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, serta untuk menemukan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (historical approach) , pendekatan konseptual (conceptual approach) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, partai politik sebagai badan hukum dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana karena dilihat dari karakteristik partai politik yang sesuai dengan karakteristik badan hukum. Hal ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pengganti yang menyatakan suatu perbuatan atau tindak pidana dan kesalahan seseorang individual (pengurus partai) yang bertindak untuk dan/atau atas nama partai secara otomatis menjadi perbuatan atau kesalahan partai politik. Kedua, konsep pertanggungjawaban pidana partai politik menunjukkan bahwa partai politik sebagai subjek hukum pidana, yaitu pengurus partai politik sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab, partai politik sebagai pelaku dan pengurus partai politik yang bertanggung jawab, partai politik sebagai pelaku dan partai politik yang bertanggung jawab. Tidak semua sanksi pidana yang dirumusakan dalam Pasal 10 KUHP dapat diterapkan kepada partai politik namun hanya sanksi pidana denda, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang dapat dikenakan terhadap partai politik, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak ditemukan pidana denda terhadap partai politik, pidana denda hanya dikenakan terhadap organ atau pengurus dari partai politik tersebut. Berdasarkan simpulan tersebut, maka melalui tesis ini diajukan beberapa usulan, pertama, karena belum adanya pengaturan yang jelas dalam KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi maka mengenai pengaturan partai politik sebagai badan hukum harus diperjelas dalam undang-undang partai politik bahwa partai politik adalah badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kedua, karena penggunaan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan tetap tidak ditinggalkan, artinya bahwa untuk mempertanggungjawabkan partai politik, di samping harus terbukti telah melakukan suatu tindak pidana, partai politik juga harus memiliki kesalahan, maka diajukan saran agar ketika diadakan perubahan rumusan undang-undang partai politik, harus dirumuskan secara tegas penggunaan teori vicarious liability dan teori identification sehingga dapat ditentukan batas tanggung jawab partai politik sebagai pelaku tindak pidana. Kemudian juga karena hanya sanksi pidana denda yang cocok untuk dikenakan terhadap badan hukum khususnya partai politik, maka disarankan agar dimasukkan satu pasal sanksi pidana denda terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana ketika diadakan perubahan rumusan undang-undang partai politik kelak.
English Abstract
The title of this thesis research is “ The Criminal Liability of Political Party that Commit a Crime” which influenced by a background of the existence of a law institution/body which recognize as a law subject that can commit a crime and can also be asked for the liability. When the political party categorized as a law institution/body, is it possible to commit a crime and also be asked for the liability based on criminal law. There is no regulation which clearly mentioned about the political party position as a law subject (criminal) which can be asked for the criminal liability based on KUHP, political party act, and also other regulations besides KUHP. Thus, there is a vague of norm as the criminal liability basis for the political party who commit a crime. According to the research background, the study of this thesis intents on knowing whether political party belongs to law institution/body or not which can be asked for the criminal liability and also finding the conception of the criminal liability of political party that commit a crime. This writing has made according to normative research which used statute approach, historical approach, and conceptual approach. The result from this research shows that first, political party is a law institution/body which can be asked for the criminal liability because of the characteristic from political party which appropriate for law institution/body characteristics. It is in line with the criminal liability theory for corporation which mentions that an action or a delict and an individual default (political party management) who acts for and/or as a representative of that political party is automatically be a political party default. Second, the criminal liability concept of political party shows that political party as a criminal law subject are the political party management as a subject of crime and the management who is responsible, political party as a subject of crime and the management who is responsible, political party as a subject of crime and the political party who is responsible. Not all criminal sanctions defined in Article 10 KUHP can be applied to political parties, but fined only, deprivation of certain goods, court ruling may be imposed on political parties. But, in Act No. 2 of 2008 as amended by Act No. 2 of 2011 about Political Parties, is not found criminal fine on political parties, the criminal fine imposed only against organs or officials of political parties. According to that conclusion, through this thesis, there are some suggestions. First, because of there is no clear regulation in KUHP about the criminal liability of corporation, so the regulation about political party as a law institution/body should be clearly stated in political party act by mentioning that political party is a law institution/body which can be asked for the liablity based on criminal law. Second, because of the use of “ there is no punishment without any default principal ” is unleftable, means that to ask the liabilty from political party, besides it has to be proven committed a crime, the political party should also has a default. So, the suggestion is about the revision for political party act that should statei clearly the use of vicarious liability theory and identification theory. So that it can be determined the limitation of the liablity of political party as a subject of crime. Then also because criminal sanctions only suitable for fine imposed on legal entities especially political party, it is recommended to put the sanction the criminal fine section of the political party that committed the the criminal when the amendment legislation formulation of political parties in the future.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/345.023 1/WAH/p/041404191 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 05 Sep 2014 19:30 |
| Last Modified: | 05 Sep 2014 19:30 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156278 |
Actions (login required)
 |
View Item |