Perlindungan Hukum bagi Peserta Didik yang Melaksanakan Studi pada Yayasan Pendidikan yang Belum Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Sesuai Undang-Undang Yayasan

Ndun, JefryJonathan (2012) Perlindungan Hukum bagi Peserta Didik yang Melaksanakan Studi pada Yayasan Pendidikan yang Belum Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Sesuai Undang-Undang Yayasan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Sesuai amanat UUD 1945, bahwa pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu pendidikan merupakan hal utama yang mutlak dibutuhkan oleh setiap warga negara, karena melalui pendidikan negara dapat menciptakan generasi penerus bangsa. Peserta didik adalah tujuan utama dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga dalam melaksanakan studi pada yayasan pendidikan yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar, diperlukan adanya perlindungan hukum bagi peserta didik. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka bagi yayasan yang telah berdiri sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan, dipaksa untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasan dengan Undang-undang Yayasan sesuai Pasal 71 Undang-undang Yayasan juncto Pasal 39 peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-undang Yayasan. Oleh karena itu yayasan pendidikan yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar dianggap tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menjalankan kegiatannya pada bidang pendidikan. Hingga kini masih banyak yayasan pendidikan yang tidak berwenang menyelenggarakan pendidikan karena belum melakukan penyesuaian anggaran dasar tetap menjalankan kegiatannya, termasuk mengeluarkan produk hukum berupa ijazah kepada peserta didik sehingga menyebabkan ijazah tersebut menjadi tidak sah. Berdasar hal tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah “Bagaimana perlindungan hukum bagi peserta didik yang melaksanakan studi pada Yayasan Pendidikan yang belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 juncto Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008”. Fenomena tentang perlindungan hukum bagi peserta didik dalam penelitian ini dikaji dengan penelitian yuridis normatif dan menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian terhadap bahan-bahan hukum, akan diuraikan, dideskripsikan secara kwalitatif dan disistemisasi. Bahan hukum diolah secara deduktif, dianalisis keterkaitan antara satu sama lain dari bahan hukum yang ada. Selain itu dalam pengolahan, digunakan pula metode interpretasi analogi dengan memberi penafsiran pada sesuatu peraturan hukum serta wawancara untuk mendapatkan bahan yang dibutuhkan sebagai data pendukung dalam penulisan ini. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa belum adanya perlindungan hukum bagi peserta didik yang melaksanakan studi pada yayasan pendidikan yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan, peserta didik belum mendapatkan kepastian hukum. Namun dalam upaya perlindungan dan kepastian hukum bagi peserta didik, perlindungan hukum preventif atau tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap badan hukum yayasan pendidikan yang hingga kini belum dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagai lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengawasan.

English Abstract

According to UUD commendation 1945, that education is to educate the life of nation, therefore education represent especial matter which is absolute to be required by every citizen, because by education the state can create the nation router generation. educative participant is the main target in management of education so in studied at education institution which not conducted the adjustment of statutes, needed the existence of law protection to the participant. By the published of the Law Number 16 Year 2001 about Institution, hence to institution which have stood before going into effect Law Institution, is forced to do the adjustment of institution statutes with Law Institution according to Section 71 Law Institution Section juncto 39 Governmental regulation of Execution of Law Institution. Therefore education institution which not yet conducted the adjustment of statutes assumed shall no longger have the right to run its activity at educational. Until now many education institution which is unqualified carry out education because not have done the adjustment of statutes still remain to run its activity, including releasing law product in the form of diploma to educative participant that causes the the diploma becoming not validate. Based on it this writing internal issue formula is “ How the law protection to educative participant which studied at Education Institution which not have done the adjustment of Association according to rule of Section 71 Law Number 28 Year 2004 Section juncto 39 of Governmental Regulation Number 63 year 2008”. Phenomenon about law protection to educative participant in this research is studied with normative research of judicial and use 2 (two) approaches of research that is approach of conceptual and legislation. Then to the law materials, will be elaborated, describe qualitatively and systematically. The law materials processed deductively, relevant analyze among one another from existing law materials. Besides in processing, used also analogy interpretation method with giving interpretation at some of law regulation and also interview to get required materials as support data in this writing. After doing the research can be concluded that there is no law protection to educative participant which studied at education institution which not have done the adjustment of statutes so that in management of education, the participant does not got the rule of law. But in the effort rule of law and protection to the participant, law protection precaution or prevention can be done by observation to legal education institution which until now not been done by the government as the institution that in charge to observation.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/344.07/NDU/p/041204123
Subjects: 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 27 Nov 2012 13:35
Last Modified: 27 Nov 2012 13:35
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156267
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item