Taufan (2014) Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemberi Izin Lingkungan Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Tahun 2002 mengamanatkan perlindungan negara terhadap warga negara Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tercantum dalam pasal 28H, hal ini berimplikasi terhadap hukum lingkungan Indonesia yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Salah satu pembaharuan dalam UUPPLH 2009 adalah terkait dengan pertanggungjawaban pidana pejabat pemberi izin lingkungan. Pertanggungjawaban pidana pejabat memiliki problematika konseptual terkait pejabat pemberi izin lingkungan sebagai pejabat admnistratif. Berdasarkan uraian tersebut, dalam penulisan tesis ini dibahas konsep dasar pertanggungjawaban pidana pejabat pemberi izin lingkungan yang dimuat dalam pasal 111 (1) UUPPLH 2009 serta kesesuaiannya dengan konsep hukum pidana. Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif untuk memahami dan menganalisis munculnya konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat pemberi izin lingkungan berdasarkan UUPPLH 2009 serta memahami dan menganalisis kesesuainnya dengan hukum pidana. Sehubungan dengan penelitian hukum normatif, maka penulis menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum. Analisis menggunakan penalaran hukum dengan metode deduktif-induktif-abduktif. Konsep dasar pertanggungjawaban pidana pejabat pemberi izin lingkungan berdasarkan UUPPLH 2009 adalah kemampuan bertanggungjawab pejabat pemberi izin lingkungan dalam menilai perbuatan yang berbahaya sebagai upaya secara menyeluruh perlindungan terhadap lingkungan dimulai dari pencegahan dini terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sesuai prinsip sustainable development, serta refleksi pemenuhan hak asasi manusia terhadap lingkungan yang baik dan sehat dengan menerapkan amdal atau UKL-UPL sebagai prosedur perizinan. Konsep pertanggungjawaban pidana dalam UUPPLH 2009 tersebut sesuai dengan konsep hukum pidana melalui ajaran mens rea dan strict liability.
English Abstract
Amendments to the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 of 2002 mandates the protection of the state against Indonesian citizens to get a good environment and healthy living, are listed in section 28H , this has implications for Indonesian environmental law as amended by Act No. 32 of 2009 on the Protection of and Environmental Management (UUPPLH 2009). One UUPPLH renewal in 2009 was related to criminal liability environmental licensing officials. Criminal liability related conceptually problematic officials have licensing officials as officials admnistratif environment. Based on the description, in this thesis discussed the basic concepts of criminal liability environmental licensing authorities contained in section 111 (1) UUPPLH 2009 and compliance with the criminal law concept. This thesis uses the type of normative legal research to understand and analyze the emergence of the concept of criminal responsibility to the environment by licensing officials UUPPLH 2009 and understand and analyze kesesuainnya with criminal law. In connection with the normative legal research, the authors used several approaches, namely statute approach, conceptual approach, Comparative Approach. Primary legal materials and secondary legal materials as well as non- legal materials. Analysis using the legal reasoning - inductive - deductive method abductive. The basic concept of criminal responsibility based environmental licensing officials UUPPLH 2009 was the ability of responsible officials of the environmental licensing in assessing dangerous actions as attempts overall protection of the environment started early prevention of pollution and/ or damage to the environment according to the principles of sustainable development , as well as the fulfillment of the right reflection human against a good and healthy environment by applying EIA or UKL - UPL as licensing procedures . The concept of criminal responsibility in UUPPLH 2009 is consistent with the concept of criminal law through the doctrine of mens rea and strict liability .
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/344.046/t/PER/041402272 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 23 Apr 2014 09:37 |
| Last Modified: | 23 Apr 2014 09:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156262 |
Actions (login required)
 |
View Item |