Sahri, Muhammad (2014) Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Bangkalan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sebagaimana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat direalisasikan melalui program Jaminan kesehatan Daerah (JAMKESDA). Pemberian kartu JAMKESDA yang masih belumnya tepat sasaran dan adanya diskriminasi pelayanan bagi pasien pengguna kartu JAMKESDA, mempertanyakan seberapa efektif pelaksanaan fungsi pengawasan komisi D Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan terhadap berjalananya program JAMKESDA ini. Dari permasalahan di atas, peneliti secara sistematis merumuskan permasalahan tersebut dalam rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program JAMKESDA di Kabupaten Bangkalan? Dan Bagaimana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program JAMKESDA di kabupaten Bangkalan?. Untuk menjawab problematika tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis-empiris. Dengan menggunakan metode penelitian di atas, diperoleh simpulan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap program JAMKESDA Kabupaten Bangkalan pada dasarnya belum efektif indikasinya karena tidak adanya PERDA yang mengatur secara khusus tentang JAMKESDA, pengawasan hanya dilaksanakan berdasarkan adanya indikasi di lapangan, selanjutnya hanya dilakukan peninjauan di lapangan jika diperlukan, setelah melakukan peninjauan di Lapangan kemudian DPRD melakuakan pemanggilan terhadap Pemerintah Daerah yang biasanya mengundang dinas terkait, Dinas terkait adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan sebagai penyelenggara JAMKESDA. Untuk mengefektifkan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap program JAMKESDA Kabupaten Bangkalan, DPRD melakukan serangkaian bentuk pengawasan, diantaranya kunjungan kerja di lapangan sehingga DPRD dapat membuat tindak lanjutnya dengan mengadakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan sebagai pelaksana program JAMKESDA.
English Abstract
Granting broad autonomy to the region geared to accelerate the creation of public welfare through service improvement, empowerment and community participation. As implemented by the Government Bangkalan, Improved public health services is realized through the Regional Health Insurance program (JAMKESDA). Giving JAMKESDA card is still on target earlier and discrimination of services for patients JAMKESDA card users, questioned how effective the implementation of commission monitoring function D Regional Representatives Council Bangkalan to berjalananya JAMKESDA this program. From the above problems, the researchers systematically formulate the problem in the formulation of the problem as follows: How does parliament control the implementation of the JAMKESDA program in Bangkalan City? And How the effectiveness of the monitoring function of the parliament in the implementation of the JAMKESDA program in Bangkalan City?. To answer these problems, researchers used a type of research that is juridical-empirical. Using above research method, research concluded that oversight of the program JAMKESDA Bangkalan basically not effective in the absence of indications of regional regulation that specifically regulate JAMKESDA, supervision is only implemented based on the indication on the field, then just done a review on the field if necessary, after a review in parliament Square then do calling on local governments that typically invite related agencies, related government departments is the Department of Health as an organizer JAMKESDA in Bangkalan city. To streamline implementation monitoring of the program JAMKESDA in Bangkalan city, Parliament conducted a series of surveillance forms, including field visits so that Parliament can make follow-ups by holding RDP (a opinion hearing) with the Department of Health to evaluate the performance Bangkalan Health Department as program managers JAMKESDA.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/344.022/SAH/e/041407749 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 26 Jan 2015 12:32 |
| Last Modified: | 26 Jan 2015 12:32 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156248 |
Actions (login required)
 |
View Item |