Hutahaean, Raidon (2012) Kinerja Dewan Pengupahan Kota (DEPEKO) Bontang terhadap Harmonisasi Hubungan Tenaga Kerja dengan Perusahaan (Studi Penetapan Upah Minimum Sektor Kota pada PT. BADAK NGL dan PT. PUPUK KALTIM.Tbk). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Upah merupakan salah satu problem ketenagakerjaan yang rumit dan multi dimensi, karena menyangkut kepentingan berbagai pihak. Dalam praktek penetapan upah sering terjadi tarik menarik kepentingan. Bagi pekerja/buruh tentu menginginkan upah yang setinggi-tingginya, sedang bagi pengusaha tentu berharap upah itu serendah mungkin karena nilainya berpengaruh terhadap biaya operasional perusahaan. Pemerintah sebagai pejabat publik harus mengatur dan menyelaraskan kedua kepentingan tersebut, agar tidak sampai memberatkan salah satu pihak. Penetapan Upah Minimum sampai saat ini umumnya masih jauh di bawah Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Upah Minimum setidaknya dapat diarahkan pada pencapaian upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup minimum. Hal ini dikarenakan pada faktor kemampuan perusahaan yang masih cukup kesulitan apabila Upah Minimum disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan dari peneliian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme Dewan Pengupahan Kota (DEPEKO) Kota Bontang dalam menentukan upah minimum yang menyejahterakan tenaga kerja, serta untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang ditemui oleh DEPEKO dalam membangun hubungan yang harmonis antara tenaga kerja dengan perusahaan. Penelitian mengenai “Kinerja Dewan Pengupahan Kota (DEPEKO) Bontang terhadap harmonisasi hubungan Tenaga Kerja/Buruh Kontrak di Lingkungan Perusahaan Negara/BUMN, PT. Badak NGL/Pupuk Kaltim Bontang” ini merupakan penelitian normatif empiris. Pendekatan penelitian dalam penelitian dengan jenis penelitian normatif empiris ini menggunakan pendekatan normatif-terapan (applied law approach), yang dapat diartikan sebagai bentuk dari peneliti lebih dulu merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Masalah dan tujuan tersebut perlu dirumuskan secara rinci, jelas, dan akurat. Makin rinci, jelas, dan akurat rumusan masalah, makin jelas, luas, dan pasti tujuan yang akan dicapai peneliti. Semua data yang telah berhasil diperoleh, setelah dilakukan editing dan disusun secara sistematis akan dianalisis berdasarkan teknik analisa data secara yuridis kualitatif, dengan langkah-langkah kategorisasi dan interpretasi. Analisa kualitatif tersebut dilakukan melalui penalaran berdasarkan logika untuk dapat menarik kesimpulan yang logis, sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Mekanisme penentuan Upah Minimum yang dipergunakan di Bontang adalah Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur. Sebagaimana di atur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.393/2011, tertanggal 23 Juni 2011. Penetapan dilakukan menggunakan mekanisme yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yaitu Nomor Per-17/Men/VIII/2005. Untuk menetapkan Upah Minimum (UMK) di Kota Bontang dilakukan dengan mempertimbangkan: Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Produktivitas, Usaha yang paling tidak mampu/Marginal, dan Pasar kerja. Angka final UMK ditentukan dari 71 persen dari nilai Satuan Kebutuhan Hidup Layak (SKHL) tahun 2011 yakni Rp.1.828.023,00 SKHL tahun 2010 Kota Bontang Rp1.665.600,00KHL merupakan hasil kompilasi harga dari 46 item hasil survei tim dewan pengupahan kota (Depeko) sejak beberapa bulan lalu; serta (2) Dalam proses penentuan upah minimum pun kerapkali menimbulkan masalah. Upah minimum seringkali ditetapkan dengan nilai di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2005. Kondisi ini menimbulkan permasalahan bagi para aktivis buruh di beberapa daerah. Keinginan buruh agar upah minimum sesuai dengan KHL kerapkali berbenturan dengan kepentingan pengusaha terhadap upah pekerja yang murah. Dan ini terjadi tiap tahunnya.
English Abstract
Salary is one of matters pertaining to the labor that are difficult and multi dimensional, because it involve various party`s interest. The labor surely want the salary as highest as possible, in the contrary the company surely want to pay the salary as low as possible because the value will influence to the company operational cost. The government as the public staff must rule and harmonize both interest to prevent burdening upon one of the party. Minimum salary determination, at present still far away under Minimum Daily Need (KHM). Minimum salary at least can be pointed at the appropriate salary attainment compared with minimum daily need. It is caused by the capability of the company that still have difficulties enough if minimum salary are adjusted with Proper Daily Need (KHL) as ruled by Law Number 13 year 2003 about labor act. This research is aimed to understand and analyze the mechanism of City Salary Council (Depeko) of Bontang City in the progress to determine minimal salary that will give prosperity to the labor, also to understand and analyze the obstacles encountered by DEPEKO in the progress to develop harmonize relationship between labor and the company. The research about “Activity of City Salary Council (Depeko) of Bontang Upon The Harmonization of Contracted Labor at state-owned company, PT. Badak NGL/Pupuk Kaltim of Bontang” is juridical normative research. This research uses applied law approach, it means that the author formulate the problem and the purpose of the research first. The problem and purpose need to be formulated specifically, clearly, and accurately. The more specific, clear, an accurate the formulated problem, the more clear, wide and definite the purpose that will be accepted by the author. All data gained, edited and systematically arranged will be analyzed based on the juridical qualitative data analysis technique, with steps of categorization and interpretation. The qualitative analysis will be endured through logical based reasoning to obtain logical conclusion, before arranged in the shape of research report. The result of the research are : (1) The mechanism of minimal salary determination that used at Bontang is minimum salary of East Kalimantan province. As ruled in the East Kalimantan Governor`s rule number 561/K.393/2011, dated Juni 23rd, 2011. The determination are executed through valid mechanism that is as appropriated with Law of Minister of Labor and Transmigration about Components and Implications of the obtained level of proper daily need, that is Minister`s rule number 17/Men/VIII/2005. The determination of Minimum Salary (UMK) at Bontang City are executed through followed consideration : Proper Daily Need`s (KHL) survey, Economic`s Growth, Productivity`s Growth, Marginal Business, and labor market. Final value of UMK is determined from 71 percent of Single Value of Proper Daily need (SKHL) year 2011 that is Rp. 1.828.023,00, SKHL of year 2010 of Bontang Rp. 1.665.600,00, KHL is compilation result of 46 item of city salary council (Depeko)`s survey result from several months past; (2) In the progress of minimum salary`s determination, it still have problem that arise. Minimum salary often determined below Proper Daily Need standard as ruled in the Minister of Labor and Transmigration`s rule number 17 year 2005. This condition raise problem for the labor activist at several regions. The labor`s inspiration to have minimum salary as appropriate with KHL often crash with the company`s interest upon low salary labor. And this is happened every year.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/344.012 1/HUT/k/041204127 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 07 Nov 2012 12:19 |
| Last Modified: | 07 Nov 2012 12:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156242 |
Actions (login required)
 |
View Item |