Alaudin, Ahmad (2016) Formulasi Pengaturan Bea Meterai pada Transaksi E-commerce di Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Peratuan yang mengatur mengenai Bea Meterai yang di Indonesia saat ini dinilai penulis perlu dilakukan perbaikan atau pembaharuan. hal ini didasarkan kepada perkembangan jaman yang begitu pesat. Perkembangan teknologi dunia sangat cepat, hal ini menyebabkan para pengguna fasilitas internet sangat dipermudah dalam mengakses keinginannya. Salah satunya dengan melakukan perjanjian yang menggunakan jaringan internet. Perjanjian-perjanjian saat ini tidak harus bertatap muka secara langsung antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Penjual cukup dengan menampilkan barang yang ia miliki di internet dengan harganya, maka pembeli dapat langsung mengetahui barang yang dijual si penjual. Apabila pembeli berminat, maka pembeli cukup menekan tombol membeli dan menyetujui dengan menekan tombol “ok”, maka transaksi online sudah terjadi. Transaksi online atau yang disebut juga dengan E-commerce ini sangat memudahkan pihak-pihak yang melakukan transaksi, sehingga perkembangan transaksi online terus meningkat. Namun hal ini kurang begitu diperhatikan pemerintah dari sektor pajak khususnya Bea Meterai. Undang-undang Bea Meterai sendiri berlaku pada tahun 1985 yang pada saat itu memang belum pesatnya perkembangan internet. Sehingga undang-undang ini belum mengatur mengenai transaksi online dalam objeknya. pada tahun 2008 pemerintah sendiri sudah memberlakukan Undang-undang Informasi Teknologi dan Elektronik yang salah satunya pengaturannya adalah pengakuan dokumen elektronik yang sah menjadi bukti. Hal ini dinilai penulis sangat berkesinambungan dengan undang-undang Bea Meterai. Maka perlu diatur mengenai objek perjanjian elektronik yang harus dikenai oleh Bea Meterai. Sehingga munculah permasalahan mengapa UUBM tidak mengatur mengenai transaksi e-commerce juga bagaimana formulasi pengaturan bea meterai terhadap transaksi e-commerce. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang (statuta approach). Dalam penelitian ini menggunakan sumber dan jenis bahan hukum primer dan sekunder. Pemberian Meterai ini dapat menggunakan cara memberikan Quick Respon Code (QR Code) atau juga disebut dengan kode QR. Kode ini dapat menyimpan data yang cukup besar daripada kode batang yang terlebih dahulu ada. selain menggunakan kode QR, pemerintah juga bisa menggunakan software yang telah dibuat. Software ini harus dibeli oleh setiap penjual online untuk dapat memberikan meterai elektronik kepada perjanjian elektronik. Selain dapat menambah pendapatan kas negara dari sektor pajak juga dapat memberikan rasa aman bagi pahak pihak yang melakukan perjanjian elektronik. Hal ini dikarenakan meterai juga dapat memperkuat alat bukti, namun bukan sebagai sarat sahnya perjanjian.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.081 142/ALA/f/2016/041611140 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 16 Jan 2017 14:45 |
| Last Modified: | 16 Jan 2017 14:45 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156224 |
Actions (login required)
 |
View Item |