Monarchy, Hersen (2014) Reformulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kartel. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian tesis ini mengambil judul “Reformulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kartel” yang dilatarbelakangi oleh persaingan usaha dapat berimplikasi pada persaingan positif dan negatif, tindakan anti persaingan dapat dikategorikan dua modus yaitu modus persekongkolan dan modus unilateral atau tindakan sepihak pelaku usaha. Persekongkolan terjadi antara dua atau lebih pelaku usaha yang melakukan perjanjian bersifat restrictive , misalnya konspirasi penetapan harga ( price fixing ), pembagian pasar ( market auocation ), dan persekongkolan tender ( bid rigging ). Sementara tindakan unilateral seringkali dilatarbelakangi kepemilikan posisi dominan yang pada praktiknya menimbulkan tindakan-tindakan penyalahgunaan posisi dominan berupa diskriminasi harga atau non harga, penolakan bertransaksi, jual rugi ( predatory pricing ), dan lain sebagainya. Dalam praktiknya, persekongkolan antara para pelaku usaha melalui perjanjian bersifat restrictive tersebut lebih dikenal dengan istilah kartel. Pengaturan tentang persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sanksi pidana terhadap tindak pidana kartel terdapat dalam Pasal 48 Ayt (1) undang-undang tersebut tetapi ada ketidakseimbangan sanksi pidana yang dikenakan yaitu pidana denda RP. 25 Miliar dan atau Pidana Kurungan Pengganti Denda Maksimal 6 Bulan. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka kajian tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganilisis apa landasan filosofis pengaturan sanksi pidana kurungan pengganti denda dalam tindak pidana kartel serta untuk menemukan konsep leniency dan pidana pengawasan dalam reformulasi pidana kurungan pengganti denda dalam tindak pidana kartel di masa mendatang. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) , dan pendekatan komparativ ( comparative approach) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, landasan filosofis pengaturan sanksi pidana kurungan pengganti denda dalam tindak pidana kartel adalah bahwa pemilihan sanksi berupa pidana denda diharapkan akan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta menjauhkan perasaan was-was dikalangan investor asing yang seolah-olah setiap langkah bisnis di Indonesia yang mengandung konsekuensi ancaman penjara. Sebagai upaya pemaksa agar putusan lembaga peradilan dapat dilaksanakan tetap diperlukan substitusi pidana kurungan. Tetapi tujuan pemidanaan dalam 48 ayat (1) UU No.5 Tahun 1999 adalah berupa pembalasan, sedangkan tujuan pemidanaan sekarang ini telah mengalami pergeseran yang mana tujuan pemidanaan bukan hanya pembalasan saja, melainkan juga untuk perlindungan masyarakat. Sehingga perlu untuk dilakukan reformulasi terhadap ketentuan sanksi pidana dalam tindak pidana kartel. Kedua, Reformulasi sanksi pidana terhadap tindak pidana kartel di masa mendatang, direformulasi kembali sesuai dengan teori tujuan pemidanaan, yaitu dengan 2 cara alternatif. Pertama sanksi pidana dalam tindak pidana kartel diperberat seperti yang berada di negara Amerika Serikat dan Jepang kemudian menggunakan program leniency tetapi tetap dengan melihat keadaan perokonomian di Indonesia, Dan kedua sanksi pidana kurungan pengganti denda dalam pasal 48 ayat (1) UU No.5 Tahun 1999 direformulasi menjadi pidana pengawasan dan pidana denda. Berdasarkan simpulan tersebut, maka melalui tesis ini diajukan beberapa usulan, pertama, karena tujuan hukum dan tujuan pemidanaan dalam sanksi pidana yang dikenakan dalam tindak pidana kartel sudah kurang sesuai dengan keadaan masa sekarang maka diperlukan reformulasi terhadap sanksi pidana pidana dalam tindak pidana kartel. Kedua, Reformulasi sanksi pidana dalam tindak pidana kartel harus sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga kepentingan individu, serta juga harus sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan yang seadil-adilnya. Yaitu dengan cara sanksi pidana yang semula pidana denda minimal Rp. 25 Miliar dan atau pidana kurungan pengganti denda maksimal 6 bulan di reformulasi menjadi sanksi pidana yang dikenakan pidana penjara dan pidana denda dengan menyesuaikan keadaan perekonomian di Indonesia, serta menerapkan leniency . Atau dengan cara menerapkan pidana pengawasan dan tetap dikenakan pidana denda.
English Abstract
This thesis takes the title of "Reformulation of Criminal Sanctions In Crime Cartel" which influenced by a background of competition may be implicated in positive and negative competition, anti-competitive actions can be categorized two modes, namely mode and modus conspiracy unilateral or unilateral actions businesses. Conspiracy between two or more businesses that do are restrictive agreements, such as price fixing conspiracy (price fixing), the division of the market (market auocation), and bid rigging (bid rigging). In practice, collusion between business people through the restrictive agreement is better known as a cartel. The regulation of business competition in Indonesia is regulated in Law Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, the crime of criminal sanctions against cartel Ayt contained in Article 48 (1) of the law, but there is an imbalance of criminal sanctions imposed is fined. RP 25 Billion and criminal confinement in lieu of fine is maximum of 6 months. Based on the research background, the thesis of this study aims to determine and analyze what the philosophical foundations of criminal sanction arrangements lieu of fines in cartel criminal offenses as well as to find the concept of leniency and criminal confinement supervision in the reformulation substitute cartel fines in criminal acts in the future. This paper is a normative legal research approach legislation (statute approach), conceptual approaches (conceptual approach), and comparative approach (comparative approach). The results showed that, first , the philosophical foundation of the criminal sanction arrangements lieu of fines in cartel is a criminal offense that the selection of criminal sanctions in the form of fines is expected to create a conducive business climate and keep the feeling of anxiety among foreign investors as if every step in the business Indonesia, which has consequences imprisonment. In an effort to coercive judicial decision can be implemented remains necessary substitution imprisonment. But the purpose of sentencing in 48 paragraph (1) of Act 5 of 1999 is in the form of retaliation, while the purpose of punishment today has undergone a shift which is the purpose of punishment is not only revenge, but also for the protection of society. So the need for reformulation of the provision of criminal sanctions in cartel criminal offenses. Secondly , Reformulation of criminal sanctions against cartel criminal offenses in the future, to be reformulated in accordance with the purposes of sentencing theory, namely the 2 alternative ways. First criminal sanctions in cartel aggravated criminal acts which are in countries like the United States and Japan then use the leniency program but still with a look at the state economy condition in Indonesia, and both the criminal sanction of a fine substitute in Article 48 paragraph (1) of Act 5 of 1999 reformulated into criminal surveillance and criminal penalties. Based on this conclusion, it is through this thesis put forward some proposals, first , because the purpose of the law and the purposes of sentencing in criminal sanctions imposed in cartel criminal offense has been lacking in accordance with the present time it is necessary reformulation of criminal sanctions against criminal cartels in a criminal act. Secondly , Reformulation of criminal sanctions in cartel criminal offense shall be in accordance with the purposes of sentencing which aims to protect the interests of the community as well as individual interests, and must also comply with the purposes of the law that is the fairest justice. That is by way of criminal sanctions originally fined a minimum of Rp. 25 Billion and a fine or imprisonment for a maximum of 6 months replacement in reformulated into a criminal sanction imposed imprisonment and criminal fines by adjusting the state of the economy in Indonesia, as well as applying leniency. Or by applying the supervision and remained subject to criminal penalty.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.08/MON/r/041406061 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 18 Sep 2014 13:28 |
| Last Modified: | 18 Sep 2014 13:28 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156222 |
Actions (login required)
 |
View Item |