Mahardhika, BismaPutra (2016) Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Perusahaan Pertambangan Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Ekologi Dan Masyarakat. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Tesis ini, penulis mengangkat permasalahan terkait pengaturan pertanggungjawaban pidana pengelola perusahaan pertambangan yang mengakibatkan kerugian pada ekologi dan masyarakat. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pertambangan terjadi inkonsistensi pengaturan. Sehingga perlu adanya rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pengelola perusahaan pertambangan yang mengakibatkan kerugian pada ekologi dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1). Apa makna pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundangundangan di Indonesia? (2). Bagaimana implikasi pengaturan dalam perundangundangan nasional di bidang pertambangan jika terjadi inkonsistensi pengaturan? (3). Bagaimana bentuk rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana pengelola perusahaan pertambangan yang mengakibatkan kerugian pada ekologi dan masyarakat. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi teleologis atau sosiologis dengan interpretasi yang menganggap makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan, sehingga kekosongan hukum yang ada dapat dianalisis dan ditemukan solusinya demi tujuan kemasyarakatan.. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa secara keseluruhan pengaturan pertanggungjawaban pidana pengurus pengelola perusahaan pertambangan dalam Undang-undang di bidang Pertambangan tidak secara tegas dan konkret menjelaskan sanksi yang diberikan baik korporasi maupun pengelola perusahaan pertambangan, dan pengaturan yang tidak konsisten, sehingga perlu adanya rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pengelola perusahaan pertambangan yang seharusnya menjamin kepastian hukum yang adil sebagaimana memanifestasikan perlindungan bagi hak asasi manusia terutama bagi korban kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.077/MAH/r/2016/041611094 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 18 Jan 2017 09:31 |
| Last Modified: | 18 Jan 2017 09:31 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156220 |
Actions (login required)
 |
View Item |