Saputra, EvianAgus (2011) Kajian Hukum terhadap Kewenangan Kepala Daerah dalam Pencabutan Izin Pertambangan Batubara (Studi di Wilayah Kabupaten Kutai Timur). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Bupati Kutai Timur pada Tahun 2007 mengeluarkan Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum ( PU ) yang dimohonkan oleh pihak PT. Sarita Prima Coal, sehinga Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor : 597/02.188.45/HK/XI/2007 tentang Perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT. Sarita Prima Coal seluas 25.000 Ha yang Terletak di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Setelah setahun sejak izin dikeluarkan dan dilakukan evaluasi atas perusahaan pemegang izin kuasa pertambangan di wilayah Kabupaten Kutai Timur, ternyata perusahaan dimaksud yaitu PT.Sarita Prima Coal termasuk yang dianggap melalaikan hak dan kewajiban untuk melakukan penambangan dan upaya lain yang terkait dengan lingkungan dan lain sebagainya berdasarkan temuan diantaranya belum pernah membayar Dana Pencadangan Wilayah, Membayar Iuran Tetap Tahunan dan Jaminan Kesungguhan semuanya belum pernah dibayar kepada Pemerintah Daerah. Dari hasil telahaan dan evaluasi dari Tim Pengendali dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur itu, maka berdasarkan Surat Keputusan Bupati pada diktum kedua huruf h yang dikeluarkan pada pemegang izin dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah pasal 20 ayat 1 huruf c, maka Bupati berwewenang mencabut izin tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor: 188.4.45/569/HK/XI/2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 597/02.188.45/HK/XI/2007 tentang Perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT. Sarita Prima Coal seluas 25.000 Ha yang Terletak di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Izin Dicabut oleh Bupati dan/atau pejabat lain yang berwenang, karena, melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam peraturan Daerah ini, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dibidang pertambangan dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam IUP yang bersangkutan, Pemegang IUP yang tidak melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari Pencabutan inilah pihak PT. Sarita Prima Coal yang merasa dirugikan menggugat kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati selaku yang mengeluarkan ijin. Gugatan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Pada putusan Pengadilan Tingkat I tanggal 25 Juni 2009, pihak Tergugat yaitu Bupati Kutai Timur dimenangkan. Pihak Penggugat PT. Sarita Prima Coal mengajukan banding ke Pengadilan Tingkat II di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mana justru putusannya malah memenangkan pihak Penggugat/Pembanding PT. Sarita Prima Coal. Proses kedua belah pihak ini pihak dari Pemerintah Daerah mengajukan kembali Kasasi ke Mahkamah Agung sampai sekarang prosesnya masih berlangsung. Pelaksanaan pertambangan dari sistem yang ada terjadi di Kabupaten Kutai Timur ada beberapa kelemahan, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan, termasuk dari perizinan yang telah dikeluarkan.
English Abstract
Regent of East Kutai in 2007 issued a Mining Permit for General Survey (PU) being applied by the PT. Sarita Prima Coal, so regent issued a decree East Kutai Regent Number: 597/02.188.45/HK/XI/2007 concerning Permit Renewal Authority Mining General Survey to PT. Sarita Prima Coal covering 25,000 hectares which is located in Muara District Ancalong East Kutai regency. After a year since the permits issued and carried out evaluation of the companys mining permit holders in the East Kutai regency, which meant the company was PT.Sarita Prima Coal, including those considered to neglect the rights and obligations for mining and other efforts related to the environment and so forth based on findings of which have never paid Fund Appropriation Region, Pays Fixed Annual Fee and Guarantee all seriousness has never been paid to Local Government. From the results of studies of and evaluation of Spatial Control Team and the East Kutai regency, then based on the Decree on the second dictum h letter issued on the permit holder and the East Kutai District Regulation Number : 13 Year 2004 on Regional General Mining Permit Article 20 paragraph 1 letter c, then the Regents authority to revoke the permit issued Decree East Kutai Regent Number : 188.4.45/569/HK/XI/2008 concerning Revocation of Decree East Kutai Regent Number : 597/02.188.45/HK/XI/2007 about Mining Permit Renewal Public Inquiry to PT. Sarita Prima Coal covering 25,000 hectares which is located in Muara District Ancalong East Kutai regency. License Revoked by the Regents and/or other authorized officials, because, in violation of applicable regulations as contained in the regulation of this area, and/or other legislation applicable in the field of mining and did not meet the obligations specified in the relevant Permit, Holder IUP who did not carry out mining activities without giving reasons that can be accounted for. Revocation of this is the PT. Sarita Prima Coal who feel aggrieved to sue the local government in this case as a regent who issue permits. The lawsuit filed in Samarinda State Administrative Court. At the first level Court decision dated June 25, 2009, the Defendant is the regent of East Kutai won. Plaintiff PT. Sarita Prima Coal appealed to the Court of Level II in the State Administrative High Court of Jakarta which is precisely the verdict in favor of the plaintiff even/Comparative PT. Sarita Prima Coal. The process of both parties are parties of the Local Government to re-appeal to the Supreme Court until now the process is still on going. Implementation of the mining of the existing system in the East Kutai regency there are some weaknesses, namely the Environmental Control, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, Monitoring, including the permit issued.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.077 52/SAP/k/041103156 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 19 Oct 2011 13:22 |
| Last Modified: | 19 Oct 2011 13:22 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156217 |
Actions (login required)
 |
View Item |