Samiaji, Ranu (2015) Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, memiliki luas wilayah perairan laut yang luas dengan gugusan kepulauan nusantara tercatat lebih dari 17.506 pulau dan 92 pulau dan di antaranya berada di wilayah perbatasan dengan beberapa negara tetangga. Dari luas wilayah dan potensi yang terkandung di dalamnya, tentunya kondisi strategis ini perlu mendapat perhatian serius dari seluruh komponen bangsa dalam mengelola dan memanfaatkannya demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat khususnya sumber daya perikanan. Ikan yang terdapat di seluruh perairan Indonesia dan diperkirakan terdapat 7.000 spesies yang berharga. Penangkapan ikan secara tidak sah telah merugikan negara dan mengurangi pendapatan masyarakat pada sektor perikanan dan sekaligus menjadi ancaman keamanan di laut. Penegakan hukum di laut yang diatur dalam ketentuan hukum di atas mengatur 3 (tiga) kelembagaan pemerintah yaitu: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Negara RI (Polri) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Faktor yang menyebabkan terjadinya disharmoni dalam penegakan hukum perikanan di laut wilayah yurisdiksi nasional sebagai berikut: a. Faktor ego sektoral instansi penegak hukum perikanan yang dilakukan PPNS Perikanan, Polisi dan TNI AL. b. Faktor pembentukan Bakamla c. Faktor Ancaman keamanan dari Pelanggaran Illegal Fishing d. Faktor Regulasi dan Perundang-undangan Mulai dari Proses Pembuatan, Pelaksanaan dan Pengawasannya e. Faktor Kompetensi SDM Penegak Hukum Illegal Fishing f. Sarana dan Prasarana. Guna menghadapi perkembangan dinamika atas pembentukan Bakamla perlu dilakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dengan mempertimbangkan prisnip-prinsip kerjasama sinergis dan harmonis penegak hukum dalam mengatasi illegal fishing dan menghilangakan ego sektoral instansi penegak hukum perikanan antara PPNS Perikanan, Polisi dan TNI AL melakasanakan koordinasi intensif dalam menyelesaikan perkara illegal fishing serta mengaktifkan forum koordinasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kata Kunci : Pencurian ikan, Penegakan Hukum, Harmonisasi.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.076 92/SAM/h/2015/041507951 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 10 Nov 2015 14:20 |
| Last Modified: | 10 Nov 2015 14:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156214 |
Actions (login required)
 |
View Item |