Riza, Rahmat (2015) Pendayagunaan Sistem Kearifan Lokal Dalam Penangkapan Sumberdaya Ikan (Studi Di Wilayah Laut Masyarakat Adat Desa Pulau Miang, Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kondisi geografis Kabupaten Kutai Timur memiliki wilayah laut yang sangat potensi sebagai sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan bagi keperluan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut khusunya terhadap pemanfaatan sumber daya ikan dalam bentuk pengelola sumber daya ikan pada masyarakat dikenal adanya muatan kearifan lokal, muatan kearifan lokal yang telah lama tumbuh dan berkembang hingaga sekarang dalam mengatur pola penangkapan ikan dengan cara penggunaan alat penangkap ikan tertentu. Studi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai kearifan lokal yang telah ada hidup dalam masyarakat pada Desa Pulau Miang Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. Permasalahan pokok yang diajukan dalam studi ini adalah Bagaimana keberadaansistem kearifan lokal di wilayah laut masyarakat adat Pulau Miang dalam mengatur penangkapan sumberdaya ikan ?, Bagaimana formulasi produk hukum daerah Kabupaten Kutai Timur terkait penangkapan sumberdaya ikan yang berbasis pada sistem kearifan lokal di wilayah laut Desa Pulau Miang ? Metode penelitian yang dilaksanakan adalah yuridis normatif (hukum normatif), yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif (hukum normatif) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau bahan skunder. Dalam penelitian ilmu hukum normatif melakukan pengkajian hukum berupa bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif, menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut. Kearifan lokal yang dimiliki oleh Desa Pulau Miang di Kecamatan Sangkulirang Kabuapten Kutai Timur merupakan ketentuan masyarakat adat setempat yang relevan dengan model pengelolaanperikanan khususnya terhadap penangkapan ikan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat dalam memanfaatkan sumber daya ikan yang tersedia. Kearifan lokal tersebut mengatur pola penangkapan ikan pada wilayah bagian timur dari desa tersebut dan penggunakan alat penangkap ikan jenis tertentu berupa pancing yang hanya boleh digunakan dalam memanfaatkan sumber daya ikan. Nelayan yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku diberikan Sanksi berupa : sanksi adat dan/atau sanksi denda yang dikenakan akan atau dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa, Sanksi adat yang dimaksud adalah : a. Terhadap kapal purse seine atau kapal pukat cicin dan kapal bagan atau kapal bagang yang melakukan penangkapa ikan di wilayah timur maka diusir secara paksa untuk pindah kearah barat, b. Nelayan yang melakukan penangkapan ikan pada wilayah timur Desa Pulau Miang tidak menggunakan alat penangkap ikan berupa pancing maka alat penangkap ikan yang digunakan akan dirampas untuk disita atau dirampas guna tidak dipergunakan kembali atau dirusak. Sanksi denda : dikenakan atau dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa disesuaikan berdasarkan kerusakan dan kerugian yang dilakukan oleh pelaku. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Peraturan Bupati Nomor. 33 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Kutai Timur, dalam Peraturan Bupati tersebut memberikan perhatian dan menguatkan keberadaan kepada kearifan lokal yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
English Abstract
Geographically, East Kutai has potential marine zones which can be exploited after the communities to improve the welfare. With regard to the resource management, focusing to the fishery, it can be seen the existence of local knowledge, which has long grown and developed hitherto. It provide a description how to oversee and regulate the fishing activities by using any particular fishing gears. This study is intended to lift up the local knowledge which has been adopted by the people of Pulau Miang, Sangkulirang district, East Kutai. This research posed two main research questions; (i) how and what are the current practice of local knowledge of Miang people in managing the fishing activities, and (ii) to what extent is the law, which based on local knowledge in practice perceived as such? Particularly with regards to fishing activities. To answer the questions, this research applied the method of normative juridical (legal normative), which was collected from literature review or other secondary supporting data. The normative jurisprudence is used to unfold the assessing legal form of which containing the normative legal entity, elucidating the law or explaining the meaning, and also appraising the law. The local knowledge of Pulau Miang village is a local provision that corresponding to a model of sustainable fisheries management, and preserving a considerable attention to the increase of community welfare. The local knowledge of Pulau Miang, Sangkulirang, East Kutai has set forth the fishing activities in the eastern fishing areas of the village. In addition, it also ascertains the the use of particular gears which are allowable for fishing. The fishermen committing violations shall be given sanctions, either traditional/customary penalties or fines, which will be imposed through the deliberations/community meeting forum. The customary sanctions can be described in the following: (a) To the seine fishing or a fishing trawler and any boat lift nets which engaging in fishing activities at eastern part, they will be forcibly driven out to westward, (b) To the fishermen who fishing in eastern part without any allowed fishing gears such as fishing pole, their fishing gear property will be confiscated or destroyed to prevent it use. With regard to the fine, it will be subject to and imposed based on the result of community deliberation, by considering the damage and the harm done by the offenders. Based on the decree of East Kutai Mayor (Peraturan Bupati) number 33, year 2013 stating the coastal management, marine and small islands of East Kutai regency, it has proven that the East Kutai governments show their concerns and supports the existence of local knowledge which is in a place in East Kutai.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.076 92/RIZ/p/2015/041503976 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 05 Aug 2015 09:51 |
| Last Modified: | 05 Aug 2015 09:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156213 |
Actions (login required)
 |
View Item |