Ariyanto, Bendot (2015) Optimalisasi Peran Penyidik Tni Al Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kegiatan penangkapan ikan tidak sesuai ijin (illegal fishing) merupakan permasalahan yang belum bisa terselesaikan sampai sekarang. Banyak faktor yang teridentifikasi sebagai penyebab terjadinya illegal fishing antara lain luasnya potensi laut yang belum terolah, peluang bisnis ikan yang menggiurkan dan kelemahan penagakan hukum. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahn illegal fishing salah satunya membentuk Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) . Bakamla dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 dengan tugas pokoknnya adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia. Dengan dibentuknya Bakamla diharapkan dapat mensinergiskan pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh beberapa instansi terkait, sehingga tumpang tindih kewenangan dapat dihindari. Upaya pemberantasan praktek illegal fishing di wilayah perairan Indonesia yang secara konsisten telah dilakukan oleh kesatuan TNI AL merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan kekayaan negara dan kedaulatan NKRI. Salah satu dasar kewenangan TNI AL dalam melaksanakan penegakan hukum diwilayah perairan laut adalah undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI, selain itu menurut pasal 73 Undang-undang No. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diperbaharui dengan undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan , bahwa penyidik tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan, Perwira TNI AL, dan pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Dengan melihat dasar tersebut, mengenai kewenangan TNI AL dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana di laut khususnya dalam hal pencurian ikan secara illegal maka penulis mengambil judul “Optimalisasi Peran Penyidik TNI AL Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran penyidik TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum terhadap illegal fishing di ZEEI, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana koordinasi yang dilakukan antar instansi terkait setelah adanya Bakamla serta menganalisa kendala - kendala yang di hadapi dalam penegakkan hukum tindak pidana illegal fishing di ZEEI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data primer sebagai sumber data utamanya dan data sekunder v sebagai pelengkap. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis antropologis. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, artinya data disajikan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitas dan kebenaran data dan kemudian diambil kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah (1) kemampuan personil TNI AL yang berstatus sebagai penyidik yang berada di KRI atau pangkalan tidak semuanya berkualifikasi sarjana hukum sehingga kemampuannya dalam melakukan penyidikan masih terbatas, kaitannya kemampuan dalam hal hukum formil dan hukum materiil. Dengan demikian peran penyidik TNI AL dalam penegakan hukum illegal fishing di ZEEI masih belum optimal (2) Dengan dikeluarkannya peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Bakamla, diharapkan terjadinya sinkronisasi antara penegak hukum, walaupun pada saat ini masih dirasakan kurang efektif dan terkesan lemah. (3 Upaya pemerintah dalam memberantas pencurian ikan secara illegal di perairan Indonesia masih menemui berbagai macam kendala, antara lain seperti : Pertama, luasnya wilayah perairan yang tidak sebanding dengan unsur KRI yang berada dilaut merupakan factor utama selain mahalnya biaya operasional ( BBM), sarana dan prasarana hingga alat yang kalah canggih dengan pelaku pencurian ikan . Kedua, secara yuridis formal terdapat tiga instansi yang diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana diwilayah perairan laut Indonesia yakni Perwira TNI Angkatan Laut, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu. Meskipun demikian berbagai peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur secara tegas dan jelas pembagian kewenangan, serta pengaturan mekanisme kerja yang pasti, sehingga ketiga instansi tersebut dapat menyatakan berwenang dalam penegakan hukum tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya. Ketiga, di laut terdapat bukan saja kepentingan nasional, akan tetapi terdapat pula kepentingan-kepentingan internasional yang harus dihormati, selian itu hampir semua tindak pidana diwilayah perairan laut merupakan tindak pidana yang terorganisir, sehingga diperluakan ketrampilan hukum yang mumpuni dan professional dalam mengungkapnya. Keempat, dalam melakukan proses penyidikan termasuk pemberkasan, serta uang uang makan bagi para tahanan tidak dibekali dengan anggaran. Oleh karena itu semakin lama proses penyidikan dilaksanakan, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh TNI Angkatan Laut.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.076 92/ARI/o/2015/041507004 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 21 Dec 2015 11:36 |
| Last Modified: | 21 Dec 2015 11:36 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156210 |
Actions (login required)
 |
View Item |