Zuhairi, Ahmad (2012) Perlindungan Hukum bagi Pelapor Kerugian Konsumen dari Tuntutan Pencemaran Nama Baik oleh Pelaku Usaha/Produsen. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sekarang ini tidak lepas dari status sebagai konsumen. Pelaku usaha dan konsumen merupakan partener yang saling membutuhkan, di mana konsumen membutuhkan produsen untuk memenuhi kebutuhannya dan produsen membutuhkan konsumen untuk tetap melangsungkan kegiatan usahanya. Namun dengan adanya persaingan dan keinginan untuk mendapat keuntungan yang berlimpah, pelaku usaha sering mengorbankan konsumen dengan memproduksi barang tidak sesuai dengan standar keamanan dan kebenaran informasi sehingga sering merugikan konsumen. Konsumen yang memperjuangkan hak-haknya tidak jarang menempuh jalur hukum pidana karena instrumen-instrumen penyelesaian yang lain tidak dapat menyelesaikan permasalahan, akan tetapi konsumen yang memperjuangkan hak-haknya tersebut harus berhadapan dengan tuntutan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku usaha yang digunakan sebagai tindakan pembalasan. Hal inilah yang sering menghambat penegakan dan pengungkapan kasus-kasus kejahatan konsumen. Untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pelapor kerugian konsumen dari tuntutan pencemaran nama baik, diperlukan teori dan penelitian yang mendalam dan memerlukan pengkajian berdasarkan teori dan perbandingan hukum (hukum perlindungan konsumen) negara asing. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perundang-undangan nasional memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pelapor kerugian konsumen dari tuntutan pencermaran nama baik oleh pelaku usaha/produsen. Apa implikasi yuridis belum diaturnya mekanisme perlindungan hukum bagi pelapor kerugian konsumen dan bagaimana pengaturan yang memberikan jaminan perlidungan hukum bagi pelapor kerugian konsumen dari tuntutan pencemaran nama baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perubahan perlindungan konsumen dan dapat menciptakan perlindungan hukum bagi pelapor kerugian konsumen yang menempuh jalur hukum pidana dengan mekanisme perlindungan pelapor yang lebih baik. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan pembalasan dari pelaku usaha/produsen dan mendorong terciptanya praktek bisnis yang jujur dan bertanggung jawab. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statuta approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dan pendekatan perbandingan ( comparative approach ). Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, KUHP, KUHAP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Selain itu sebagai bahan perbandingan juga dibutuhkan perndang-undangan perlindungan konsumen di berbagai negara, antara lain yaitu Finlandia, Amerika, Australia dan India. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan makalah-makalah yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan bahan hukum tersier teridiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, esiklopedia dan lain sebagainya. Bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier tersebut diproleh melalui buku-buku, media cetak dan elektronik, dan internet. Bahan hukum yang sudah diperoleh akan diklarifikasikan berdasarkan rumusan masalah ini, kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi ( content analysis ). Dalam analisis tersebut peneliti menggunakan teknik berpikir induktif, deduktif, dan komparatif. Salah satu alasan pentingnya memberikan perlindungan hukum bagi pelapor kerugian konsumen adalah karena adanya kekurang sempurnaan atau kelemahan dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen (UUPK) dalam melindungi konsumen yang menempuh jalur hukum pidana, yang berakibat pada kebebasan bagi pelaku usaha/produsen untuk melakukan tuntutan pembalasan dengan pencemaran nama baik. Akhir dari penelitian tesis ini adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil peneleitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelapor kerugian konsumen dari tuntutan pencemaran nama baik, menunjukkan bahwa belum adanya aturan yang eksplisit dalam perundang-undangan nasional yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi pelapor kerugian konsumen dari tuntutan pencemaran nama baik. Hal tersebut berimplikasi pada kebebasan pelaku usaha untuk menuntut konsumen dengan pencemaran nama baik, inkonsistensi perlindungan hukum bagi konsumen dan melahirkan kesuburan kejahatan konsumen. Oleh karena itu pengaturan yang memberikan perlindungan hukum bagi pelapor kerugian konsumen dari tuntutan pencemaran nama baik adalah dalam tataran normatif adanya aturan yang memberikan imunitas pelapor kerugian konsumen dari tuntutan pencemaran nama baik sampai adanya putusan hakim dan adanya aturan dalam tataran aplikatif yang memberikan dasar penolakan bagi kepolisian untuk menolak tuntutan pencemaran nama baik sebelum adanya putusan hakim, serta terdapat norma yang memberikan penguatan terhadap badan khusus yang memberikan perlindungan konsumen seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Saran dari penulis adalah terdapat penambahan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khsusnya dalam Bab X yang mengatur tentang penyelesaian sengketa, pada Pasal 45 ditambah satu ayat lagi yang menyatakan: “Setiap konsumen yang memperjuangkan hak atas kerugian yang diderita dari praktek bisnis yang curang dari pelaku usaha tidak d
English Abstract
Every human body to fulfill life needs is not free of status as consumers. The entrepreneurs and consumers are partners who need each other. The consumers and producers need to keep their business, but with the competition and desire to have profit of richness. The entrepreneurs often expense consumers by producing goods, which are not suitable as standard of safety and accuracy of the information so that they often damage the consumers. Consumers who struggle their rights are not uncommon to take legal because the instruments of legal can`t solve the problem, but consumers who fight their rights must deal with aspersion made by entrepreneurs as an act of retaliation. That often hampers enforcement and disclosure of consumers` criminal cases. To release the legal protection of consumers loses reporters of aspersion, is needed theory and demanded deep research and need studying, which is based on comparative low to foreign countries. The problems in this study are how does the national legislation to guarantee legal protection for consumers loses reporters of demanding the aspersion both entrepreneurs and producers; What do the legal implication of regulation mechanism, which haven`t been regulated the legal protection mechanism for consumers loses reported and how do the regulations provide legal guarantees for protection of consumers loses reported from claims of aspersion. The results of this study are expected to be beneficial to change the protection of consumers and could create legal protection for consumers losses reported of criminal legal proceedings with a mechanism that gives better protection. It aims to prevent acts of retaliation from the entrepreneurs/producers and business practices that encourage honesties and responsibility. This research is a normative legal research using the approach of legislation (statutes approach), the conceptual approach (conceptual approach) and the comparative approach (comparative approach). The primary legal materials include the 1945 Constitution, the Penal Code, Criminal Procedure Code, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 13 of 2006 on Protection of Witnesses and Victims, Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, Act No. 36 of 1999 on Telecommunications and the Law No. 1 Year 2011 on Housing and Settlement Region. Beside as a comparison, it also required consumer protection laws in various countries, among others, Finland, America, Australia and India. Secondary legal materials consist of books, scientific journals, and papers related to the issues discussed and material consisting of tertiary law legal dictionary, dictionary of Indonesian, English dictionary, an encyclopedia, and so forth. Primary legal materials, the secondary and tertiary are required through books, print and electronic media, and internet. Legal materials that have been obtained will be clarified based on the formulation of this problem, and then analyzed with content analysis techniques (content analysis). In the analysis, the researcher used a technique thought inductive, deductive, and comparative. One reason for the importance of providing legal protection for consumers loses reported are due to the lack of excellence or weakness in the consumer Protection Act (BFL) in protecting consumers of criminal legal proceedings, which resulted in freedom for entrepreneurs/producers to make claims of retaliation by defamation. The end of this research is the conclusion. Based on the results and discussion conducted on issues related to legal protection for consumers losses reporters from claims of defamation, suggesting that the absence of explicit rules in national legislation that governs the legal protection of consumers losses reporter from defamation. This has implications for the freedom of entrepreneur to consumer demand with aspersion, the inconsistency of legal protection for consumers and grows the crime fertility. Therefore, arrangements that provide legal protection for consumers losses reporter from aspersion is the normative level of immunity rules that give consumers losses reporters of the aspersion claim to the judges decision and the rules applicable at the level that provides the basis for rejection of police to reject the claim of aspersion before the judge, and there are norms that provide reinforcement to the specialized agencies that provide consumer protections such as the National Consumer Dispute Settlement Body (BPKN) and the Consumer Dispute Settlement Body (BPSK). Advices of the author are contained in the addition of Act No... 8 of 1999 on Consumer Protection in Chapter X that governs the settlement of disputes, Article 45 is added another verse that states: "Any consumer who fight for the right on damages suffered from the unfair business practices of the business can not be prosecuted criminally or sued in civil proceedings, before the verdict that was overturned after proving his innocence ". Secondly, to give greater authority to the agency which specifically provides legal protection for consumers reporting losses associated with the authority to verify the consumer report and may conduct an investigation on the entrepreneur/producer who reported as well as create a special division center where consumers complain that loss. Third, Applying the criminal law approach as premum remidium in consumer protection cases that disturb the public, as in the case of food security, fraud against ruham sales promotion, product quality transport a dangerous low. This is to prevent the evil practice of consumers who are increasingly widespread.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.071/ZUH/p/041202520 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 09 Nov 2012 10:52 |
| Last Modified: | 09 Nov 2012 10:52 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156206 |
Actions (login required)
 |
View Item |