Soef, Mochamad (2011) Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan dalam Transaksi Elektronik. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perkembangan teknologi internet dewasa ini merupakan formula baru jalur perdangangan alternative atas majunya perdangan internasional, hal ini mengubah cara transaksi perdagangan secara konvensional beralih pada transaksi secara elektronik antara pelaku usaha (merchant) dan konsumen (buyer) tidak saling tatap muka melainkan menggunakan media internet dalam memakukan perdagangan atau dapat disebut pula transaksi perdangan secara electronic commerce (e-coomerce). Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik laninya. Metode pendekatan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi elektronik dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan di indonesia dalam kaitannya jual beli melalui internet, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi elektronik yaitu Pertama, Perlindungan hukum preventif diatur melalui suatu bentuk perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik diatur pasal 30 ayat 1 jo pasal 7 huruf b UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 9 jo pasal40 ayat 2 UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengenai kewajiban pemerintah atas pengawasan, perlindungan dan kewajiban pelaku usaha atas penyediaan informasi barang dan Kedua, Perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa secara litigasi di peradilan dan non-litigasi di luar peradilan, diatur pada pasal 54 (a) UUPK serta UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dan hukum yang berlaku pada penyelesaian sengketa e-commerce internasioanal dalam UUITE, dikembalikan kepada kebebasan para pihak dan bila para pihak tidak menentukan maka yang berlaku dikembalikan pada asas-asas Hukum Perdata Internasional, yaitu hukum pihak penjual memiliki prestasi yang paling khas (teori Most Characteristic Connection). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan di Indonesia dalam kaitannya jual beli melalui internet menggunakan teori tanggung jawab mutlak (strict liability), merupakan prinsip tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik pada pelaku usaha, penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada tanggung jawab resiko atas terjadinya wanprestasi karena transaksi pada dunia virtual para pihak tidak saling bertemu, transaksi elektronik tidak mengenal batas wilayah yuridiksi suatu negara/non-borderless, dan pelaku usaha menggunakan standard contract sehingga konsumen tidak memiliki daya tawar (bargaining position) yang berimbang dalam kontraktual e-commerce.
English Abstract
The development of Internet technology gives a new alternative path of trade channel in the international trade realm. It absolutely changes conventional trade transaction by shifting it into electronic transaction between merchant and buyer without face-to-face encounter. Internet is a useful medium for such trade through its widely known term electronic commerce (e-commerce). Article 1 verse 2 of Law No.11 of 2007 on Information and Electronic Transaction defines electronic transaction is a legal conduct using computer, computer network and/or other electronic media. Research method is normative juridical. It means that research analyzes the law protection for the consumer in the electronic transaction and the responsibility that bear on the business actor to the disadvantaged consumer during sell-buy process through internet, using some approaches, such as statute approach, conceptual approach, and analytical approach. Law protection for the disadvantaged consumer in the electronic transaction is various in types. First, preventive law protection is managed through the statute concerning with law protection for consumer in the electronic transaction. It is ordered in Article 30 verse 1 jo Article 7 letter b Law No.8 of 1999 on Consumer Protection, and Article 9 jo Article 40 verse 2 Law No.11 of 2008 on Information and Electronic Transaction, about the mandate given to government in the supervision, and protection, and provision of obligation to the business actor in giving necessary information. Second, repressive law protection is chosen to settle the dispute of litigation in the court and of non-litigation outside the court. It is regulated in Article 54 (a) UUPK and Law No.30 of 1999 about arbitrage and dispute resolution alternative. The law related to the dispute resolution of international e-commerce matters in UUITE must emphasize the freedom of the disputed parties to choose. If it is not settled, the law is made to accord with the principles of International Civic Law that is a law about the seller with the distinguished achievement (Most Characteristic Connection Theory). The responsibility of the business actor to the disadvantaged consumer in Indonesia during sell-buy process through Internet is subjected through strict liability theory, which is representing the litigated-liability principle based on the reverse-proving against the business actor. Absolute responsibility is given based on the responsibility of the risk for misinterpretation due to the virtual nature of transaction without physical encounter. The electronic transaction is borderless, or disregarding the border of a jurisdiction. Therefore, the business actors who use standard contract may put consumer without balanced bargaining position in the e-commerce.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.071/SOE/p/041104619 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 23 Nov 2011 10:43 |
| Last Modified: | 23 Nov 2011 10:43 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156203 |
Actions (login required)
 |
View Item |