Sidayang, Stince (2011) Perlindungan Hukum bagi Konsumen Perumahan Tipe Rumah Sederhana terhadap Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perumahan oleh Developer (Studi di Propinsi Sulawesi Utara). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya; dan sarana lingkungan yaitu fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan serta pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu dalam melakukan usaha pembangunan perumahan, developer tidak hanya membangun unit-unit rumah saja, tetapi harus membangun prasarana di lingkungan perumahan dan menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan sarana yang dibutuhkan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kendala-kendala yang dihadapi konsumen perumahan tipe rumah sederhana di Propinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan perlindungan hukum atas pemenuhan sarana dan prasarana di lingkungan perumahan oleh developer dan untuk menemukan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen perumahan tipe rumah sederhana atas pemenuhan sarana dan prasarana di lingkungan perumahan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan objek kajian mengenai perilaku masyarakat dan perilaku masyarakat. Penggunaan jenis penelitian ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen perumahan tipe rumah sederhana dapat dipahami dalam kehidupan masyarakat, sehingga dalam pandangan ilmu pengetahuan hukum empiris, kajian terhadap hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif belaka, akan tetapi hukum akan dapat dikaji dari aspek empirisnya yakni bagaimana hukum itu nyata dalam proses kehidupan masyarakat. Pemenuhan prasarana dan sarana di lingkungan perumahan akan besar kontribusinya dalam meningkatkan harkat dan martabat konsumen sebagai manusia yang berbudaya. Namun dalam memberikan perlindungan, Pemerintah daerah Sulawesi Utara menemui banyak kendala yaitu : kelemahan kebijakan perizinan gambar perencanaan lokasi perumahan, kelemahan proses ijin mendirikan bangunan, rendahnya tingkat kesadaran konsumen, proses peradilan yang rumit dan memakan waktu yang berkepanjangan, tidak adanya posisi tawar bagi konsumen, tidak dibentuknya BPSK di Sulut, dan kelemahan keterbatasan peran dari YLKI. Rekomendasi diberikan kepada Pemerintah Indonesia untuk : 1. Membentuk Peraturan Menteri tentang pedoman pembangunan Rumah sederhana 2. Meningkatkan pembinaan konsumen lewat : peran YLKI dan BPSK yang lebih besar 3. Mempermudah ijin pembangunan perumahan bagi developer
English Abstract
Housing is a group home that serves as a neighborhood or housing that comes with the completeness of basic environmental infrastructure physical environment that allows neighborhoods to function properly, and environmental facilities are facilities that serve to support the implementation and development of the economic, social and cultural rights. Therefore, in conducting the business of housing development, developers do not just build housing units, but had to build infrastructure in residential neighborhoods and provide land for building sites means that consumers need. The purpose of this study was to determine the constraints faced by consumers of housing types modest home in North Sulawesi Province to obtain legal protection for compliance infrastructure and facilities in residential neighborhoods by developers and to find a legal safeguard against the type of residential consumers a simple house on the fulfillment of facilities and infrastructure in residential neighborhoods. This research is the object of juridical sociological study of community attitudes and behavior. Use of this type of research against the background by the thought that the law relating to consumer protection type of housing can be understood in a simple home life of the community, so in view of the empirical laws of science, the study of law is not only a normative aspect, but the law will be studied from empirical aspects of how the law is manifest in the life of the community. Meeting the infrastructure and facilities in residential neighborhoods will be great contribution in enhancing the dignity of consumers as a civilized human being. However, in providing protection, the Government of North Sulawesi region encountered many constraints, namely: the image licensing policy weaknesses residential site planning, building permit process weaknesses, low levels of consumer awareness, a complex judicial process is lengthy and time consuming, lack of bargaining power for consumers, no formation of BPSK in North Sulawesi, and the weakness of the limitations of the role of YLKI. Recommendations given to the Government of Indonesia to: 1. Establish a Ministerial Decree on Houses of development guidelines for simple 2. Increasing consumer guidance through: the role YLKI and BPSK greater 3. Facilitate housing construction permits for developers
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.071/SID/p/041103875 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 29 Nov 2011 12:12 |
| Last Modified: | 29 Nov 2011 12:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156202 |
Actions (login required)
 |
View Item |