Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Yang Timbul Karena Adanya Verifikasi Lapangan Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas

Rizal, Fariz (2016) Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Yang Timbul Karena Adanya Verifikasi Lapangan Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulisan tesis ini membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Yang Timbul Karena Adanya Verifikasi Lapangan yang dilatarbelakangi dengan adanya penetapan nilai harga yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Tujuan penelitian ini secara garis besar adalah untuk mengananalisis ketentuan pengenaan BPHTB terkait dengan pelaksanaan penelitian sederhana menurut Pasal 32 ayat (4) Perda Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah tersebut sudah sesuai dengan self assessment dan memenuhi rasa keadilan wajib pajak BPHTB. Hasil pembahasan dari tesis ini yaitu adanya ketidak sesuaian dalam penerapan sistem pemungutan pajak self assessment yang menimbulkan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi wajib pajak BPHTB, karena dalam penentuan dan pengenaan BPHTB pada Pasal 32 ayat (4) Perda Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tersebut adalah ditentukan oleh Dispenda berdasarkan verifikasi lapangan yang mana dengan adanya verifikasi lapangan tersebut mengakibatkan sistem pemungutan pajak yang seharusnya self assessment system berubah menjadi official assessment system dimana Dispenda berperan aktif dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setelah mendapatkan hasil dari verifikasi lapangan tersbeut. Ini sangat bertolak belakang dengan sistem pemungutan pajak yang menganut self assessment system yang dapat diartikan sebagai suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) vii untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/343.054/RIZ/p/2016/041703595
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 10 May 2017 11:39
Last Modified: 10 May 2017 11:39
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156193
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item