“Relevansi Acuan Yuridis Nilai Perolehan Objek Pajak Dan Hasil Verifikasi Lapangan Pemungutan “Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan” (Bphtb) Di Kota Batu Terhadap Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 2

Niyyah, Zakiyatun (2015) “Relevansi Acuan Yuridis Nilai Perolehan Objek Pajak Dan Hasil Verifikasi Lapangan Pemungutan “Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan” (Bphtb) Di Kota Batu Terhadap Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 2. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

BPHTB adalah perbuatan hukum karena akibat diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh pribadi atau badan. Ditinjau dari dasar hukum, BPHTB bermula dari “UU Nomor 21 Tahun 1997” diubah “UU Nomor 20 Tahun 2000” tentang BPHTB (disingkat UU No. 20/2000). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997) memberikan penjelasan sistem pemungutan pajak BPHTB menggunakan asas self assessment, sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Undang-Undang PDRD Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 101 ayat (4) menjelaskan ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Aturan ini menunjuk Kepala Daerah atau Pejabat dapat melakukan penelitian/verifikasi atas bukti pembayaran BPHTB. Permasalahan yang muncul saat ini adalah tindakan verifikasi oleh fiskus dinas pendapatan (pegawai pajak) Kota Batu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan BPHTB. Verifikasi lapangan BPHTB seringkali menimbulkan konflik atau permasalahan dalam pelaksanaannya, pertama, alasan yang melatarbelakangi dinas pendapatan dalam menerapkan suatu perda berdasarkan kewenangan tanpa aturan yang jelas demi mengejar target pendapatan asli daerah (PAD). Kedua, mindset masyarakat terhadap pajak merupakan bentuk pengeluaran dana yang tidak memberikan imbalan yang jelas. Ketiga, di tinjau dari aspek sosiologis bagi pemerintah daerah akan memperhambat proses pelayanan dan realisasi pajak.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/343.054/FUA/k/2015/041603596
Subjects:	300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law
Divisions:	S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	12 May 2016 10:25
Last Modified:	12 May 2016 10:25
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156190

Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item