Wulyandari, WidiPrastikaningtyasDyah (2014) Dasar Kebijakan Pengenaan Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Karena Waris Atas Tanah yang Belum Bersertipikat (Analisis Pasal 100 Ayat 8 Perda Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 T. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Setiap Ahli Waris memperoleh Hak karena Warisan apabila Pewaris meninggal dunia. Prinsipnya pada saat pewaris meninggal dunia, telah terjadi pemindahan hak dari pewaris kepada ahli waris. Pajak yang harus dibayar oleh ahli waris, yang menerima hak secara cuma-cuma tersebut adalah BPHTB Waris. Besarnya BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris, berdasarkan Pasal 100 Ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengenaan BPHTB karena Waris dan Hibah Wasiat adalah besar Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)-NPOPTKP sebesar 300.000.000 yang kemudian dikalikan 5%. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaanya sungguh sangat bertentangan dengan NPOPTKP sebesar Rp. 300.000.000,- hanya diberlakukan pada tanah dan atau bangunan yang telah bersertipikat sedangkan tanah dan bangunan yang belum didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan atau belum bersertipikat NPOPTKP adalah sebesar Rp. 60.000.000,- hal ini sangat tidak sesuai dengan Pasal 100 Ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur tentang dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak, sehingga pemungutan BPHTB Waris ini tidak ada dasar hukumnya, maka muncul permasalahan mengenai “Apa dasar kebijakan Pengenaan NPOPTKP sebesar Rp. 60.000.000,- karena waris atas tanah yang belum bersertipikat?” Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Metode Penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Kemudian terhadap sumber-sumber data yang dikumpulkan akan dideskripsikan dan dianalisis keterkaitan antara satu sama lain dari studi lapangan, sumber dan jenis data yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan Teori Kewenangan, teori perlindungan hukum, dan teori kepastian hukum maka dapat disimpulkan bahwa jika dianalisis dengan Teori Kewenangan, DISPENDA tidak memiliki kewenangan untuk memungut Pengenaan NPOPTKP atas BPHTB Waris sebesar Rp. 60.000.000,-. Oleh karenanya seharusnya DISPENDA mengikuti ketentuan pasal 100 ayat 8 PERDA Kabupaten Malang nomor 8 Tahun 2010. Dalam pelaksanaannya atas tanah yang belum bersertipikat khususnya ahli waris tidak mendapatkan Perlindungan dan Kepastian hukum terkait hak dan besar Pengenaan NPOPTKP atas BPHTB Waris.
English Abstract
Each Heirs Inheritance acquire rights as if the Heir dies. The principle at the time of testators death, there has been a transfer of the rights of the heir to the heir. Tax to be paid by the heir, who received the rights for free is inheritance BPHTB. BPHTB The amount payable on the acquisition of rights by inheritance, under Article 100 Paragraph (8) Regional Regulation No. 8 of 2010 Concerning the Imposition BPHTB because Inheritance and Probate Grant is a great Value of Tax Object Acquisition (NPOP)-NPOPTKP of 300,000,000 which is then multiplied by 5 %. But in fact in practice it is very contrary to NPOPTKP amounting to Rp 300,000,000 (three hundred million rupiah) which is then multiplied by 5%. However, NPOPTKP of RP.300.000.000,-(three hundred million rupiah) over inheritance BPHTB just imposed on land or buildings and has been certified while the land and buildings that are not yet registered on Land Agency Office has been certified or not NPOPTKP upper inheritance BPHTB is Rp. 60.000.000,-(sixty million rupiah) this is very not in accordance with article 100, paragraph (8) of the regulations of The number 8 in 2010, rates, and tax calculation, so this collection inheritance BPHTB no legal basis, then the problem arises of "What basic policy NPOPTKP Imposition of Rp. 60.000.000, - because the inheritance of land that has not been certificated?" The research method used is empirical legal researc using legal sociological approach. Then the sources of the data collected will be described and analyzed the relationship between each other from the field study, the source and type of data. Based on the results of research and analysis conducted by researchers using the Authoritys theory, the theory of legal protection, of legal certainty and the theory it can be concluded that when analyzed with the theory DISPENDA Authority does not have the authority to levy up inheritance BPHTB NPOPTKP Imposition of Rp. 60.000.000, -. DISPENDA should therefore follow the provisions of Article 100 paragraph 8 Malang Regency Government Area No. 8 Year 2010 In the implementation of the land that has not been certificated particular heirs do not get legal protection related rights to major imposition on this inheritance BPHTB NPOPTKP DISPENDA also can not provide legal certainty to heirs related major and basic imposition on inheritance BPHTB NPOPTKP.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.053/WUL/d/041406857 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 23 Oct 2014 18:52 |
| Last Modified: | 23 Oct 2014 18:52 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156189 |
Actions (login required)
 |
View Item |