Masfita, Vitriana (2012) Perencanaan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Mempersiapkan Pengambil Alihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut Pemerintah Pusat mengalihkan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan kepada Pemerintah Daerah. Dalam rangka melaksanakan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan maka Pemerintah Daerah harus mempersiapkan segala keperluan agar proses pengalihan ini berjalan dengan lancar. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek yang berhubungan dengan (1) proses perencanaan persiapan pengambilalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan, (2) rencana pemerintah Kabupaten Kudus dalam persiapan pengambilalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan, (3) faktor-faktor yang mempengaruhi persiapan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan, observasi dan penelusuran dokumen. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data model Miles dan Huberman, dimana analisa data yang dilakukan terdiri dari tiga komponen, yakni: reduksi data, display data, menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa dalam proses perencanaan persiapan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengambil alih kewenangan pengelolaan PBB P2 menjadi pajak daerah, penetapan tujuan, sasaran, dan target dilakukan setelah proses pengumpulan data dan informasi dilakukan. Proses pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebelum rencana dibuat atau sebelum tujuan, sasaran, dan target ditetapkan dan juga selama proses perencanaan berlangsung. Selama proses perencanaan persiapan pengalihan PBB P2 menjadi Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Kudus tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara formal. Dalam mempersiapkan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Kudus belum melakukan Analisis Beban Kerja. Pemerintah Kabupaten Kudus tidak menyusun suatu dokumen rencana tentang persiapan pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah. Yang menjadi faktor pendukung dari proses perencanaan Pemerintah Kabupaten Kudus diantaranya adalah: tersedianya dana atau pembiayaan, partisipasi SKPD terkait, serta partisipasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Bank Jateng. Sementara yang menjadi faktor penghambat adalah tidak adanya dokumen rencana, tidak ada tim pengalihan PBB P2 dan pembagian tugas yang tidak merata, serta kurang intensifnya koordinasi dan komunikasi. Rekomendasi penelitian adalah dalam proses perencanaan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan monitoring dan evaluasi agar segera diketahui masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat segera direncanakan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kudus menyusun suatu dokumen rencana yang memuat langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mempersiapkan pengalihan PBB P2. Adapun untuk memudahkan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menyusun dokumen rencana, Pemerintah Kabupaten Kudus dapat menggunakan alat bantu manajemen yang disebut Bagan Gantt (Gantt Chart) yang berupa bagan balok sederhana mengenai rencana jadwal pelaksanaan kegiatan dengan modifikasi pencantuman rencana pembagian tugas dan tanggung jawab. Dalam merencanakan Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta untuk merencanakan jumlah kebutuhan pegawai, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan analisis beban kerja sehingga diperoleh estimasi yang tepat mengenai besaran SOTK dan jumlah pegawai yang dibutuhkan. Pemerintah Kabupaten Kudus sebaiknya membentuk Tim Pengalihan PBB P2 dan melakukan pembagian tugas dengan baik sehingga beban tugas tidak menumpuk di salah satu orang saja, tetapi dibagi diantara personel yang ada sehingga proses perencanaan dari masing-masing tahapan bisa berjalan bersama. Pemerintah Kabupaten Kudus sebaiknya menjaga koordinasi dan komunikasi baik diantara internal Pemerintah Kabupaten Kudus dan juga dengan instansi terkait diluar Pemerintah Kabupaten Kudus karena kurangnya koordinasi dan komunikasi dapat menyebabkan proses perencanaan tidak berjalan lancar.
English Abstract
The research was based on the issuance of Law No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies. According to the Law No. 28 Year 2009, The Central Government transfers the authority of managing Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan to local government. In order to implement the transfer of Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, Local Governments must prepare all necessities so that the transfer process runs smoothly. The purpose of this research was to describe, analyze and interpret those aspects related to (1) The planning of takeover preparation of Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, (2) The Kudus Local Government plans in preparation for the takeover of Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, ( 3) factors affecting the preparation planning of the Kudus Local Government in the take over of Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. The data in this research was obtained through interviews with informants, participant observation and tracking documents. Data analysis method used in this research is the data analysis model of Miles and Huberman, consists of three components, namely: data reduction, data display, conclusions drawing and verification. Reseach findings show that in taking over the management of Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan into local tax, Kudus Local Government has set goals, objectives, and targets after the process of collecting data and information. On the other side, the process of collecting data and information is done either before planning formulation or during planning implementation. During the planning process, formal monitoring and evaluation are not performed by Kudul Local Government. Workload analysis is not the basis for preparing the organizational structure and human resource needs. Kudus local government also did not arrange a planning document on the preparation of the Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan transfer into the local tax. Supporting factor of the Kudus Local Government planning process including: the availability of funds or financing, related SKPD participation, and the participation of the KPP Pratama Kudus and Bank Jateng. Meanwhile, the hindering factors are including absence of planning documents, uneven job delegation, and lack of intense coordination and communication. The researcher recommends that in the transfer planning of Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan transfer into local tax, Kudus Local Government should undertake monitoring and evaluation to detect potential problem to be solved immediately. Kudus Local Government should develop a plans document containing necessary steps in preparing the transfer of Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan include the mandatory of the duty. Gantt chart can be used to simplify the arrangement of the planning document, in the form of simple bar charts containing the activity`s timetable with with modifiable job and responsibilities sharing. Kudus Local Government should perform workload analysis to obtain the precise estimate on the size of organisation structure and the quantity of employees needed. Kudus Local Government should establish a Transfer Team and and a perform a good job sharing so that the workload does not accumulate in one person only, but is shared among existing personnel so that the planning process of each stage can be running together . Kudus Local Government should maintain coordination and communication both internally and externally during the planning process.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.04/MAS/p/041300243 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 21 Dec 2013 11:14 |
| Last Modified: | 21 Dec 2013 11:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156185 |
Actions (login required)
 |
View Item |