Umbran, HSyahrani (2011) Efektivitas Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2011. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah serta implementasi peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain dalam penyelenggaraan pemerintah. Peranan DPRD sebagai badan legislatif daerah, tidak bisa dilepaskan dengan peranan badan eksekutif dalam sistem Pemerintahan Daerah. Karena kedua lembaga itulah yang berperan menetapkan kebijakan politik dan pemerintahan di daerah. Tentang fungsi pengawasan ini yang telah dikuatkan dalam UU 27 Tahun 2009 Pasal 344. Di situ disebutkan bahwa tugas dan wewenangan anggota DPRD salah satunya adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Dari sekian banyak tugas pengawasan oleh DPRD, hal yang paling menonjol di daerah adalah pengawasan pelaksanaan/implementasi APBD. Hal ini terkait dengan anggaran yang menjadi salah satu instrument pembangunan di daerah yang dilakukan setiap tahun anggaran. Penelitian ini berfokus pada Bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD Kalimantan Tengah tahun anggaran 2010-2011, Hambatan apa saja yang dihadapi DPRD dalam pengawasan DPRD terhadap APBD Kalimantan Tengah tahun anggaran 2010-2011, dan Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan DPRD. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, Lokasi Penelitian di Kota Palangkaraya, yakni di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dan pihak-pihak terkait lainnya yaitu Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Keuangan dan Aset Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dan Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conseptual approach). Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dengan menggunakan wawancara, penyebaran kuisioner, dan observasi langsung dilokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dengan melalui data tertulis dengan melakukan penelusuran kepustakaan, penelusuran informasi, dan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur. Teknik pengolahan data dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pengawasan APBD oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2010 masih belum efektif, hal ini disebabkan masih kurangnya perangkat hukum yang mengatur tentang fungsi pengawasan DPRD secara rinci sehingga pengawasan belum dapat dilaksanakan secara efektif, disamping itu belum adanya sistem dan prosedur baku dalam pengawasan, sehingga pengawasan bersifat sporadis dan reaktif. Kemudian luasnya wilayah Kalimantan Tengah sehingga pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sangat terbatas dimana waktu yang diperlukan dalam rangka kunjungan kerja kelapangan sangat tidak optiomal. Hambatan DPRD dalam pengawasan APBD di Kalimantan Tengah dapat dikelompokkan menjadi tiga, meliputi hambatan dari segi struktur yaitu Lemahnya koordinasi dengan pihak SKPD, Sulitnya mendapatkan informasi dari petugas di lapangan. Hambatan dari segi substansi yaitu Belum tersusunnya agenda pengawasan DPRD, Belum adanya Standar, Sistem dan Prosedur Baku Pengawasan DPRD, Hambatan Dari Segi Kultur yaitu Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Belum Optimal, Hambatan geografis dan waktu kunjungan kerja terbatas, Belum optimalnya Sumber Daya Manusia. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah hambatan itu adalah Dari Segi Struktur yaitu Peningkatan Kinerja dan Koordinasi dengan Pihak SKPD, Menyelenggarakan Dengar Pendapat (Public Hearing). Dari Segi Substansi yaitu Membuat Agenda Pengawasan dan Mengelar rapat Kerja dengan Eksekutif, Mengoptimalkan Masa Reses. Dari Segi Cultur yaitu Meningkatkat Peran Partisipasi Masyarakat, Menyelenggarakan Kunjungan Kerja, dan Meningkatkan Potensi Sumber Daya Manusia.
English Abstract
In this study will be discussed on the functions of the Regional Representatives Council (DPRD) particularly on local government oversight and implementation of local regulations and other regulations in the administration of government. The role of parliament as the legislative body, can not be released to the role of executive bodies in the system of Local Government. Since the two institutions that set policies that play a role in local politics and government. About this oversight function that has been strengthened in the Act 27 of 2009 Section 344. There is mentioned that the duties and legislators wewenangan one of which is to supervise the implementation of local regulations and the budget revenue and expenditure by district/city. Of the many duties of supervision by Parliament, the most prominent in the area is the supervision of the implementation/implementation of the budget. This is related to the budget to be one instrument of development in areas that do budget every year. This study focuses on How to Parliament on the effectiveness of supervision of Central Kalimantan budget year 2010-2011 budget, whatever obstacles encountered in the supervision of Parliament Parliament of the Middle APBDKalimantan fiscal year 2010-2011, and How to be done to improve the effectiveness of the supervision of Parliament. This study is a kind of empirical research, Research Sites in Palangkaraya, ie, in the Parliament of Central Kalimantan Province, and other related parties are Central Kalimantan Province Revenue Service, Bureau of Finance and Asset Provincial Secretary of Central Kalimantan, Central Kalimantan Provincial secretary, and Regional Secretary of the Legal Bureau of Central Kalimantan Province. The research approach used is a conceptual pendakatan (conceptual approach). The type and source of data consists of primary data and secondary data. Primary data collection techniques using interviews, distributing questionnaires, and direct observation research location, while the secondary data obtained through written data by performing literature searches, information retrieval, and study books or literature. Data processing techniques with methods of qualitative analysis. The results obtained by Parliament that the budget oversight of Central Kalimantan Province in 2010-2010 is still not effective, it is caused is still a lack of legal instruments governing the oversight function of parliament in detail so that supervision can not be carried out effectively, in addition to the lack of systems and procedures standard of supervision, so supervision is sporadic and reactive. Then the vast area of Central Kalimantan, so supervision is done by Parliament is limited in that the time required in order to visit work is not optiomal spaciousness. Barriers to parliament in monitoring budget in Central Kalimantan can be grouped into three, including structural barriers in terms of the Lack of coordination with the SKPD, Difficult to get information from officers in the field. Barriers in terms of substance that is not the DPRD oversight agenda compilation, The absence of standards, Standard Monitoring Systems and Procedures parliament, Barriers From Aspects of Community Participation Culture Supervisory Not Optimal, geographical and time constraints limited the working visit, Human Resources is not yet optimal. While efforts can be done to prevent bottlenecks in terms of structure it is that Improved Performance and Coordination with the Parties SKPD, Holds Hearings (Public Hearing). Aspects of Substance of the Agenda Making Work Supervision and Mengelar meeting with the Executive, Optimizing the recess period. From the aspect of Cultur Meningkatkat Role of Public Participation, Conduct Working Visits, and Increase the Potential of Human Resources.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.034/UMB/e/041200267 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 26 Jul 2012 12:55 |
| Last Modified: | 26 Jul 2012 12:55 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156180 |
Actions (login required)
 |
View Item |