DwithiaHP, ZoraFebriena (2014) Makna “Fasilitas Umum” dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Masyarakat (Analisis Pasal 10 Huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tana. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Salah satu bentuk kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah pembangunan “fasilitas umum” yang terdapat dalam Pasal 10 huruf l. Istilah ini baru muncul dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Pada akhirnya, peneliti memutuskan untuk meneliti makna “fasilitas umum” yang telah ada selama ini dan kemudian menganalisis maknanya bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Upaya menganalis makna di sini semata-mata untuk mencapai tujuan hukum, karena makna sekaligus kriteria “fasilitas umum” sendiri telah banyak dipaparkan baik dalam peraturan pelaksanaan terkait maupun dalam jurnal maupun hasil penelitian lainnya. Hanya saja masih terdapat ketidakjelasan dari apa yang disebut sebagai “fasilitas umum” itu sebenarnya. Dikatakan tidak jelas karena antar peraturan perundang-undangan mengkategorikan “fasilitas umum” secara berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga dengan penelitian ini peneliti berharap dapat membantu untuk lebih mengkonkretkan makna “fasilitas umum” baik secara definitif maupun konseptual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan analitis, dan pendekatan sejarah. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa makna fasilitas umum adalah prasarana dan sarana penunjang/pelengkap yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kualitas kehidupan yang layak . Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 10 huruf l Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 belum memenuhi asas kepastian hukum.
English Abstract
One of the form of development activity for public interest in Statute Number 2 of 2012 is “public facility” development written on article 10 letter l. This term just mentioned in Statute Number 2 of 2012. Eventually, researcher decides to study the meaning of “public facility” which already ruled during this time, and to analyze its meaning for the sake of law development in the future. The meaning of public facility has already ruled in many sources, for example, statute, implementing regulations, journal, study result, and so on. But there are still more confusions about what is the certain meaning of public facility. These confusions are caused by the different meaning of each source. Therefore, researcher hopes that this study can give a suggestion to know the certain meaning of public facility, in definition and concept. This study employs juridical normative method. Statutory, analytical, and historical approach are also applied in the study. Based on the result of the study, it is concluded that the meaning of public facility is the supporting and complement infrastructure and tools used for providing services of the community based on their needs and the quality of worthy life. The next result shows that the clause of article 10 letter l in Statute Number 2 of 2012 hasn`t reflected the principle of legal certainty.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.02/DWI/m/041407802 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 20 Jan 2015 09:25 |
| Last Modified: | 20 Jan 2015 09:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156175 |
Actions (login required)
 |
View Item |