Nugrahaeni, Nunik (2011) Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Peraturan Daerah (Studi di Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Topik utama dalam penelitian ini adalah apakah peran Bagian Hukum dalam pembuatan peraturan daerah, faktor-faktor yang menghambat dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran Bagian Hukum, serta mengapa banyak Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas yang dibatalkan dan direkomendasikan untuk dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa sampai sejauh mana peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas dalam pembuatan Peraturan Daerah, faktor-faktor apa yang menghambat dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran dalam pembuatan Peraturan Daerah, serta menemukan sebab-sebab banyak Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas yang dibatalkan dan direkomendasikan untuk dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara akademik, berguna bagi pengembangan hukum pemerintahan Daerah sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan aspiratif dan secara praktis, memberikan sumbangan pemikiran secara konsepsional kepada Lembaga Eksekutif yaitu Kepala Daerah. Metode penelitian yang dilakukan Jenis penelitian ini yaitu yuridis sosiologis (penelitian hukum empiris) yaitu meneliti peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas dan apa pengaruhnya terhadap kualitas peraturan daerah Kabupaten Kapuas apabila perannya meningkat atau lebih baik. Faktor-faktor yang menghambat peran Bagian Hukum dalam pembuatan Peraturan Daerah adalah Kewenangan Bagian Hukum disini terbatas. Bagian Hukum tidak bisa menekan SKPD untuk segera mengajukan rancangan peraturan daerah apabila dianggap perlu atau sesuai dengan prolegda. Faktor penghambat yang lainnya yaitu Sumber Daya Manusia, tingkat pendidikan pegawai pada Bagian Hukum sebenarnya sudah memiliki kualitas, akan tetapi tidak menguasai masalah pembentukkan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah pembentukkan Peraturan Daerah, serta Pembenahan produk hukum daerah belum masuk dalam priorita pembangunan kabupaten Kapuas. Upaya untuk meningkatkan kualitas pegawai pada Bagian Hukum yaitu dengan mengikutsertakan pegawai pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat terutama untuk materi ketrampilan dalam teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (legal drafting). Upaya lainnya yaitu mengadakan bintek tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah untuk SKPD. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peran Bagian Hukum dalam Pembuatan Perturan Daerah adalah dibentuk peraturan yang memberikan kewenangan kepada Bagian Hukum untuk menekan SKPD, untuk segera mengajukan rancangan peraturan daerah yang dianggap perlu, mengirimkan pegawai pada Bagian Hukum yang belum mengikuti diklat legal drafting untuk segera mengikuti diklat legal drafting, memasukkan pembenahan peraturan daerah dalam prioritas pembangunan di Kabupaten Kapuas, dengan memasukkannya dalam visi dan misi, mengusulkan kepada departemen yang menangani diklat legal drafting untuk membuat jadwal diklat dan mengirimkannya ke daerah-daerah.
English Abstract
The main topic of this research is whether the role of the law subdivision in making the local ordinance product, and factors that obstruct and what kind of effort that can do for increasing the role of law subdivision , and why are a lot of local ordinance product in Kapuas regency that cancelled and recommended to canceled by the ministry in country. The aims of the research is to describe and analyze how far the role law subdivision in secretariat Kapuas regency in making local ordinance, factors that obstruct and the kind of effort that can do to increase the role of law subdivision making local ordinance, find out the reasons a lot of local ordinance product that cancelled and recommended to cancelled by the ministry in the country. The expected benefit of this research are to give benefit academically, giving the development of local government ordinance product as an effort to create the responsive and aspired government , giving a concepts rational contribution to executive institution that is the lead of regency. The research method is used empirical law/sociological which investigate the role of law subdivision in secretariat Kapuas regency and what is the effect to quality of local ordinance product if its role is increasing or better. The factors that obstruct the role law subdivision in making local ordinance product is the authority of law subdivision is limited. Law subdivision can not emphasize SKPD to soon recommend the design of local ordinance product if its assume needed or relevance with proledga. The other factor is the level of education of servant in law subdivision that had qualified but not know the problem in construction the rules of law in this case is construction local ordinance, and reconstruction local ordinance product is not including the priority in developing the Kapuas regency. The effort for increasing the quality of servant at law subdivision is make them participated in training and education especially for material in technical arrange draft local ordinance product (legal drafting). The other effort is available workshop about procedure arrange local ordinance product for SKPD. The effort for increasing the role of law subdivision in making local ordinance product are constructed rule that given authority for law subdivision to emphasize SKPD, for soon propose the draft local ordinance that assumed need, participate the servant at law subdivision to workshop legal drafting, including reconstruction local rule in priority of the developing Kapuas regency, including it in vision and mission in development Kapuas regency, propose to department that covered about workshop legal drafting to make schedule workshop and send it to regencies.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/342.09/NUG/p/041105172 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 16 Dec 2011 13:55 |
| Last Modified: | 30 Jul 2024 07:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156169 |
![[thumbnail of 041105172.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
041105172.pdf Download (842kB) |
Actions (login required)
 |
View Item |