Herlina (2012) Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD NRI 1945, maka segala aspek kehidupan dan bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tentunya tidak terlepas dari Peraturan Perundang-Undangan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 menegaskan bahwa : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Disini ditegaskan bahwa setiap warga Negara dijamin dalam mengeluarkan pendapat dan pikiran baik secara lisan atau tulisan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah hal yang sangat diperlukan adalah keterbukaan pemerintah, dengan adanya keterbukaan pemerintah terhadap publik dimungkinkan keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi, baik dari proses perencanaan peraturan sampai dengan diberlakukannya suatu peraturan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda merupakan hak masyarakat, yang dapat dilakukan dalam pembentukan Perda. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah, sehingga haruslah jelas pengaturan mengenai kewajiban Pemerintahan Daerah untuk memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda tersebut. Sesungguhnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Perda sangat mempengaruhi suatu kebijakan, yang dimana dalam penerapannya diharapkan menjadi suatu kebijakan atau aturan yang efektif dan efisien dalam kehidupan bermasyarakat.
English Abstract
Indonesia as a country of law as mandated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (hereinafter referred to as the Constitution NRI 1945) in Article 1 paragraph (3) which reads "Indonesia is a country of law". As a consequence of Indonesia as a state law based on Pancasila and the Constitution of 1945 NRI, then all aspects of life and areas of society, including national and state governments should continue based on the law. As a rule of law, in the administration of state government must not be separated from Regulation Legislation as positive law in force in Indonesia. Law of the Republic of Indonesia Year 1945 in Article 28 states that: "freedom of association and assembly issued a written and verbal thoughts, and so on are set by law". Here affirmed that every citizen is guaranteed in issuing opinions and thoughts either orally or in writing. In the formation of local regulation that is necessary is that the openness of government, with the governments openness to the possible involvement of the public to participate, either in the planning process with the enactment of a regulation to regulation. Thus, public participation in law making is the right of the people, which can be done in the formation of legislation. In the context of human rights, any rights in society result in liability to the government, so it should be clear arrangements for Local Government obligations to fulfill the right to public participation in drafting the regulation. Real community involvement in law greatly affects the formation of a policy, which is where the application is expected to be a policy or rule that effectively and efficiently in society.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/342.09/HER/p/041202004 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 16 Oct 2012 16:00 |
| Last Modified: | 16 Oct 2012 16:00 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156168 |
Actions (login required)
 |
View Item |