Sukadi, Imam (2011) Tanggung Jawab Negara terhadap Anak Terlantar (Analisis Kritis Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI 1945 dan Implikasi Hukumnya terhadap Perlindungan Hak Anak). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan tesis ini, membahas mengenai Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar (Analisis Kritis Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI 1945 dan Implikasi Hukumnya Terhadap Perlindungan Hak Anak). Hal ini dilatarbelakangi karena anak sebagai amanah sekaligus sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, disamping itu anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dari sisi normatif, makna kata dipelihara dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mengalami kekaburan makna sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Sedangkan dari sisi sosiologis, keberadaan anak terlantar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Meningkatnya jumlah anak terlantar ini menimbulkan banyak persoalan, karena anak terlantar rentan terhadap perlakuan diskrimnasi. Pokok permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan tesis ini adalah Apakah konsep yang digunakan oleh pemerintah dalam pemeliharaan anak terlantar, Mengapa tanggung jawab negara terhadap anak terlantar kurang terealisasi dalam operasionalisasi pemerintah, dan Apa implikasi hukum tanggung jawab Negara terhadap anak terlantar. Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum primer diperoleh dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekuder diperoleh melalui buku-buku, dokumen negara, laporan-laporan hasil penelitian, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan bahan hukum tersier diperoleh dengan mengutip langsung dari kamus, glosarium dan doktrin-doktrin yang berkaitan langsung dengan masalah yang diangkat penulis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode “analisis kualitatif yuridis” yang bertitik tolak pada kerja “penalaran yuridis”. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Konsep yang mendasari pemeliharaan anak terlantar di indonesia adalah Pancasila (Sebagai landasan Filosofis bangsa), Negara kesejahteraan (sebagaimana yang ingin dicapai dalam tujuan bernegara) dan Anak adalah generasi penerus bangsa. Kurangnya terealisasinya tanggung jawab negara terhadap anak terlantar dalam operasionalisasi pemerintah antara lain disebabkan karena belum melembaganya konsep good governance dalam sistem pemerintahan, tidak ada keinginan yang kuat dari pemerintah untuk memelihara anak terlantar. Disamping itu juga ada kendala yang sering terjadi dalam perlindungan Hak-hak Anak Indonesia khususnya terhadap anak telantar, diantaranya adalah: Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana penunjangnya, Program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah, Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang Hak Anak, Kurangnya pemahaman dan instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak Internasional, Koordinasi antar organisasi sosial dan pernerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang dan Kerja sama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik. Implikasi hukum yang ditimbulkan dari tanggung jawab negara terhadap anak terlantar adalah Pemerintah tidak melaksanakan amanat konstitusi dan Pemerintah telah gagal mensejahterakan warganya. Untuk itu pemerintah harus diberi sanksi yang tegas. Dimana dalam sistem presidensiil, Presiden sebagai kepala negara juga sekaligus sebagai kepala pemeritahan harus bertanggung jawab karena dia adalah pemegang roda kendali pemerintah. Salah satu yang bisa ditempuh untuk memberikan sanksi kepada pemerintah adalah melalui pranata impeachment. Di samping tiu, gugatan citizen law suit harus dicoba mengingat anak adalah masa depan generasi penerus perjuangan bangsa.
English Abstract
The thesis discuss about the state responsibility on waif (a critical analysis above article 34 paragraph 1 1945 NRI Law and its legal implication above the protection of child`s right). The background of the research due to the existence of child as a mandate and a God`s gift that ought to keep, because of the dignity and his/her right as human that must highly regard, yet on the other way child is a nation`s future and nation aim generation, so every child has the right to live, grow, develop, participate and entitle to the protection from violence and discrimination, yet civil and freedom rights. Normatively, the meaning of “maintain” word as stipulate in art. 34 par.1 1945 NRI Law experience a word obscurity that may lead to the meaning multi interpretation. On the other hand, from the sociological perspective, the existence of waif increases from year to year, that may lead to many problems because the fragility waif above discrimination treatment. The issues that will be the subjects of this thesis are what concept is use by the government in waif care, what aspect may lead to the lack of state responsibility on waif in government operationalization, and what the legal implication of state responsibility on waif is. The type of the research is normative research, and use state approach and conceptual approach. The legal materials in this research consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The primary legal materials obtained from literature study above relevant laws and regulations, secondary legal materials obtained from books, state documents, reports, research reports, papers, scientific journals, and articles related to problems, and tertiary legal materials obtained from the dictionary, glossary and doctrines that related directly to the issues. The analysis techniques of the legal material use “juridical qualitative analysis” method that based on “juridical reasoning” work. The result obtained from this research, it found that the concept underlying waif care in Indonesia is Pancasila (as the philosophic ground of nation), welfare state (as purpose to achieve in state purpose) and child as state future generation. The lack of realization in state`s responsibility above waif in government operationalization due to the absence of good governance institutionalization in government system, absence of government strong will in waif care. Moreover, few constraints that happen in Indonesia`s child rights protection especially waif rights, such as : the implementation of law enforcement itself, related to the law enforcer capacity, facilities and its supporting infrastructure, the ineffectiveness of full government program due to the low level of Indonesian economic capacity, lack of society knowledge especially parents above child`s rights, lack of understanding and related institution and society above provisions on the International Convention on the Rights of the Child, lack of establish in inter social coordination and government yet between social organization and inter sectored and international cooperation. The legal implication arise from state responsibility on waif is government did not implement constitutional mandate and it failed to prosper its citizen. So that government should be given strict sanctions. In the presidential system, the president as the head of state yet as the head of the government must be responsible due to his/her role as head of government controller. One action that may take, by giving sanction to government through the impeachment institution, yet on the other way the existence of citizen lawsuit is an effort that worth to try in regard child as the future generation for nation`s struggle.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/342.087 72/SUK/t/041200266 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 26 Jul 2012 13:22 |
| Last Modified: | 26 Jul 2012 13:22 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156165 |
Actions (login required)
 |
View Item |