Setiawan, Hendra (2013) Efektivitas Pengawasan Orang Asing pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penetapan Izin Masuk ini diatur bagaimana orang asing yang diizinkan masuk untuk tinggal di wilayah Hindia Belanda untuk menetap dan tidak mengatur orang asing yang masuk ke wilayah Hindia Belanda untuk berkunjung dalam waktu singkat. Dengan peraturan yang berupa Penetapan tersebut, Hindia Belanda merupakan Negara imigrasi (Immigrant country) yang digunakan oelh Pemerintah Jajahan Belanda untuk kepentingannya dengan mendatangkan orang asing untuk dipekerjakan sebagai buruh terutama dari daratan Cina atau sebagai pedagang perantara dengan rakyat pribumi. Dengan berlakunya perundang-undangan yang dibuat Pemerintah Republik Indonesia saat sekarang, maka masuk dan kelaurnya orang asing wajib mengikuti dan mentaati peraturan yang berlaku. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Keimigrasian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia berwenang memberikan izin tinggal, maupun sampai penolakan bagi orang asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia karena suatu sebab. Dalam hal ini Keimigrasian memberikan Visa bagi orang asing. Visa sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 1, angka 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa : Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Terkait dengan pelaksanaan pengawasan orang asing di wilayah Kalimantan Timur, Kantor Klas 1 Imigrasi Samarinda mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengawasan terkait keberadaan orang asing di Kaltim. Sementara itu pengawasan yang selama ini diperoleh data-data yang Penulis peroleh seperti Data Orang Asing di Kaltim selama Tahun 2010 sebanyak 610 orang dari berbagai Negara yang berstatus sebagai pengunjung biasa, sedangkan yang bekerja pada perusahaan di Kaltim sebanyak 175 orang. Bentuk tindakan keimigrasian:1. Pembatasan, perubahan dan pembatalan ijin keberadaan; 2. Larangan berada di suatu tempat atau beberapa termpat tertentu di Indonesia; 3. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia (Rumah Deteni Imigrasi atau sepadan); 4. Pengusiran atau deportasi. Bila dilihat dari pengawasan yang ada pada keimigrasian, yaitu Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda, maka sesuangguhnya kelemahan dalam sistem pengawasan bukan terletak semata-mata pada sistem aturan. Karena sistem aturan mengenai pengawasan orang asing di wilayah yuridiksi Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda, telah menjalankan aturan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PW.09.02 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing, dan Tindakan Keimigrasian, dan peraturan ini sebagai aturan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian. Sesuai ketentuan peraturan pemerintah ini, maka dalam melakukan pengawasan tersebut ada 2 pengawasan yang dilakukan, yaitu pengawasan Administrasi dan pengawasan lapangan. Penegakan hukum dalam rangka pengawasan orang asing, tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh Negara kita, melainkan perlu adanya pembangunan suatu sistem penangkalan atau penolakan masuknya dan berangkatnya ke luar negeri terhadap alat bukti izin yang berupa paspor dan visa, termasuk izin tinggal sementara, dan lainnya.
English Abstract
Entry permit regulated how foreign nationals could obtain permission to stay in the Netherlands Indies territory; yet, it did not regulate about short visit stay. As a result of this policy, the Netherlands Indie became immigrant country. The Netherlands Indie Government used it to bring in foreign labours or traders, especially from China. Currently, the entry and exit of foreign nationals must abide to the recent Indonesian law and regulation. Immigration is authorised to not only grant stay permit to foreign nationals but also refuse their entry due to particular reasons.In this regard, Immigration issues Visa for foreign nationalsAccording to article 1 (18) Law No. 6 year 2011 concerning Immigration, Visa of the Republic of Indonesia is a written certificate issued by a conpetent official at R.I. legation or other place designated by the Indonesia Government containing approval for a foreighner to conduct travel to Indonesia and the basis to issue a stay permit. Regarding the supervision of foreign nationals in East Borneo, Samarinda Immigration Office faces some difficulties.Meanwhile, there were 610 visit permit holders and 175 foreign workers in East Borneo during 2010.The forms of Immigration Administrative Penalty are: 1. Limitation, revision, and cancellation of stay permit; 2. Prohibition to stay in one or more particular places in Indonesia; 3. Obligation to stay in particular place in Indonesia Immigration Detention Centre or similar facilities; 4. Expulsion or deportation. Looking at the supervision of foreign nationals at Samarinda Immigration Office, actually, its weakness is not in the regulation or related system. It is because the system is already regulated by Minister of Justice Decree No.: M.02-PW.09.02 year 1995 concerning Procedures of Supervision, Appeal of Foreign Nationals, and Immigration Administrative Penalty. This decree is the further implementation of The Government Regulation No. 31 year 1994 concerning The Supervision of Foreign Nationals and Immigration Administrative Penalty. Based on this government regulation, there are two types of supervision, administrative and field supervisions. The law enforcement related to supervision of foreign nationals cannot stand alone. It must be supported with the development of immigration clearance system in which examines passport, visa, limited stay permit, and other required immigration documents.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/342.082/SET/e/041305543 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 03 Jan 2014 12:37 |
| Last Modified: | 03 Jan 2014 12:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156160 |
Actions (login required)
 |
View Item |