Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Golongan Iv Oleh Walikota Balikpapan

Munabbihuddin (2015) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Golongan Iv Oleh Walikota Balikpapan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian yang berjudul “Pemecatan Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Golongan Iv Oleh Walikota Balikpapan” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah Walikota memiliki kewenangan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan kerja administrasinya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan apakah pemecatan Pegawai Negeri Sipil Gol IV oleh Walikota sudah memenuhi keadilan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif, sumber bahan hukum ada tiga yakni sumber bahan hukum primer, sekunder dan non hukum, teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara dan teknik analisa bahan hukum dengan Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Hasil penelitian diperoleh bahwa proses dalam pemecatan terhadap Misnan Sugini sebagai Pegawai negeri Gol. IV/a adalah menurut peraturan yang berlaku diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, sehingga dalam hal ini tidak terwujudnya nilai keadilan substantive dan keadilan procedural bagi yang melakukan pelanggaran hukum terhadap eksekusi yang dilakukan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Walikota tidak memiliki kewenangan dalam memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/a sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang termuat dalam Pancasila sebagai dasar negara kita, karena dalam proses pengambilan keputusan oleh Walikota dalam memberhentikan pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya tidak melihat dari keadilan substantif dan keadilan proseduraln, akan tetapi hanya melihat dari tingkat kekuasaan bukan dari kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang. Kata kunci : Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/342.068/MUN/p/2015/041505069
Subjects: 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 22 Sep 2015 10:31
Last Modified: 22 Sep 2015 10:31
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156149
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item