Oktari, Erliza (2014) Administrative Reform of Batam Indonesian Free Zone Authority (BIFZA) in Implementing Free Trade Zone in Batam City. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini didasarkan pada reformasi administrasi yang dilakukan oleh Batam Otoritas Zona Bebas Indonesia (BIFZA). Reformasi administrasi terdiri dari aspek struktural / aspek kelembagaan dan sumber daya manusia. Reformasi administrasi dalam tubuh bifzimimmplemented karena ada disahkan untuk Batam sebagai zona perdagangan bebas pada tahun 2009. Sebelumnya, pengembangan Batam dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat bernama Otoritas Pembangunan Industri Batam (bida) dan ini adalah satu-satunya alasan Bida melakukan reformasi administrasi dan mengubah nama menjadi Bifza. Jadi itu sebabnya, sangat menarik untuk melihat bagaimana reformasi administrasi dilakukan oleh Bifza dalam hal aspek struktural / institusional dan aspek sumber daya manusia dan hasil reformasi administrasi itu sendiri terutama dalam hal peningkatan ekspor dan impor. Ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini seperti globalisasi, zona perdagangan bebas, desentralisasi, reformasi administrasi, dan layanan publik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, juga metode dokumentasi. Instrumen penelitian peneliti, arahan wawancara, dan catatan lapangan. Sedangkan model analisis data terdiri dari reduksi data, data tampilan dan mengambil verifikasi / mengambil ringkasan. Hasil penelitian ini didirikan bahwa Bifza memang memiliki reformasi administrasi dalam tubuh. Reformasi administrasi dalam hal struktural / kelembagaan terdiri dari struktur organisasi, wewenang dan prosedur, bahwa BIFZA telah melakukan banyak perubahan. Struktur organisasi di Bida`S adalah struktur organisasi sederhana dan reformasi administrasi setelah penambahan struktur organisasi yang membuat struktur organisasi bifzas menjadi lebih banyak dan besar. Dalam hal otoritas, setelah reformasi administrasi banyak otoritas yang didelegasikan oleh pemerintah pusat ke Bifza, sedangkan dalam hal prosedur, semua prosedur investasi dan investasi asing telah dilakukan secara online untuk mendukung implementasi jendela tunggal Batam. Dalam hal sumber daya manusia, yang dalam hal ini dapat dibagi menjadi pendidikan, pelatihan dan pengembangan karyawan menemukan bahwa BIFZA tidak melakukan pendidikan, pelatihan dan pengembangan untuk karyawan. Selanjutnya hasil reformasi administrasi yang telah dilakukan oleh BIFZA dalam hal impor dan ekspor, kedua kasus telah meningkat secara signifikan. Berdasarkan hal-hal di atas, reformasi administrasi memang telah dilakukan oleh Bifza dengan jenis reformasi administrasi yang top-down (dibentuk oleh pemerintah CDental). Ini terjadi karena reformasi administrasi tidak dilakukan secara menyeluruh, terutama dalam hal sumber daya manusia. Ini adalah masalah penting yang diberikan untuk reformasi karena biaya reformasi administrasi untuk lembaga publik membutuhkan banyak uang, dan membutuhkan proses yang panjang. Reformasi administrasi yang telah membuat tujuan akhir keberhasilan dalam mengimplementasikan zona perdagangan bebas di Batam
English Abstract
This research based on administrative reforms undertaken by Batam Indonesian Free Zone Authority (BIFZA). Administrative reform consist of structural aspects/institutional and human resource aspects. Administrative reform in the body of BIFZAimplemented because there was legalized for Batam as Free Trade Zone in 2009. Previously, the development of Batam conducted by an agency formed by the central government named Batam Industrial Development Authority (BIDA) and this was the one reason of BIDA did the administrative reform and changed the name to BIFZA. So that`s why, It`s very interesting to see how the administrative reform already done by BIFZA in terms of structural/institutional aspects and human resources aspect and the result of administrative reform itself particularly in terms of increasing export and import. There are some theories that use in this research such as globalization, free trade zone, decentralization, administrative reform, and public service. This research use qualitative research with descriptive approach, where the data are primary data and secondary data. The technique of data collection are using observation method, interview, also documentation method. The research instrumentsare the researcher, interview directive, and field note. Whereas the data analysis models consist of data reduction, the display data and take verification/take the summary. The result of this research founded that BIFZA indeed has administrative reform in the body. Administrative reform in terms of structural/institutional consist of organizational structure, authority and procedure, that BIFZA has done a lot of changes. Organizational structure in BIDA`s was a simple organizational structure and administrative reform after the addition of an organizational structure that makes BIFZAs organizational structure to be more numerous and large. In terms of authority, after the administrative reform a lot of authorities delegated by central government to BIFZA, whereas in terms of procedures, all procedures of investment and foreign investment has been made online to support the implementation of Batam Single Window. In terms of human resources, which in this case can be divided into education, training and development of employees found that BIFZA did not conductedthe education, training and development for employees. Furthermore the results of the administrative reform that have been carried out by BIFZA in terms of import and export, both cases have increased significantly. Based on the matters above, the administrative reform has indeed already done by BIFZA with the type of administrative reform was top-down (formed by the cdental government). This was happened because the administration reform was not done thoroughly, especially in terms of human resources. This was an important concern given to reform because the cost of an administrative reform for public institution need much money, and requires a long process. Administrative reforms that have made the ultimate goal of success in implementing Free Trade Zone in Batam
Item Type: | Thesis (Magister) |
---|---|
Identification Number: | TES/342.066/o/ADM/041310530 |
Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law |
Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
Depositing User: | Hasbi |
Date Deposited: | 16 Apr 2014 10:48 |
Last Modified: | 16 Apr 2014 10:48 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156147 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |