Mansyur (2012) Penerapan Pasal 62 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Juncto UU Nomor 9 Tahun 2004 Juncto UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Seperti diketahui bahwa dalam perkara tata usaha negara yang menjadi pihak penggugat adalah pihak yang lemah kedudukannya apabila dibandingkan dengan pihak tergugat yang dalam hal ini adalah penguasa. Di satu pihak yang menguasai atau penguasa dan di pihak lain yang dikuasai, keduanya menjadi tidak seimbang sehingga kemungkinan ketidakobyektifan peradilan bisa saja terjadi. Tanpa adanya keberanian peradilan tata usaha negara maka perlindungan hukum pada pihak yang lemah sulit tercipta. Disadari sepenuhnya bahwa perlindungan hukum merupakan persoalan yang universal dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, tidak terkecuali di Indonesia, walaupun dengan sistem dan budaya yang berbeda namun perlindungan terhadap yang lemah tetap diperhatikan, yang berbeda hanyalah pelaksanaannya. Pengajuan gugatan dalam Hukum Acara TUN agak berbeda dengan Hukum Acara Perdata pada peradilan umum, karena adanya pembatasan waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55, di mana disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat TUN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji mengapa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam menetapkan Gugatan tidak dapat iterima sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) diputus dalam putusan akhir dan bukan dalam penetapan dismissal, serta konsekuensi hukumnya terhadap putusan tersebut bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPTUN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum primer sebagai sumber data utamanya dan bahan hukum sekunder sebagai pelengkap. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, artinya menganalisa data berdasarkan kualitas dan kebenaran data dan kemudian diambil kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah: (1) Penetapan mengenai gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan diputus dalam putusan akhir, bukan dalam Rapat Permusyawaratan yang merupakan proses dismissal. Hal ini disebabkan Penetapan Rapat Permusyawaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) tersebut tidak bersifat mengikat , dan penetapan yang menyatakan Gugatan tidak diterima diputus pada putusan akhir pertimbangan hukumnya lebih akurat karena dilakukan oleh Majelis Hakim setelah mendengarkan keterangan pihak-pihak dalam proses jawab menjawab serta pembuktian yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. (2) Akibat hukum dari adanya penetapan yang menyatakan Gugatan tidak diterima diputus dalam putusan akhir Penggugat kehilangan haknya untuk mengajukan perlawanan, disamping itu proses pemeriksaan untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima yang diputus pada putusan akhir akan melalui proses dan memakan waktu yang panjang, tenaga fikiran serta biaya mahal. Sehingga hal tersebut akan bertentangan dengan asas pradilan cepat dan biaya ringan.
English Abstract
As it is known that in this case the state administration of the plaintiff is the weak position when compared with the defendant in this case is the master. On the one hand, the master or ruler and the ruled on the other hand, they become unbalanced so the possibility of judicial ketidakobyektifan could happen. Without the courage and administrative courts of law on the protection of the weaker party is difficult to create. Fully realized that legal protection is a universal problem that can happen anywhere and at any time, not least in Indonesia, although with different cultural systems and the protection of the weak, but still be considered, the difference is only implementation. Filing a lawsuit in the Law of TUN somewhat different to the Civil Procedure Code on public courts, because of the limitation period for claims set out in Article 55, where it is mentioned that the lawsuit can be filed only within a period of 90 days from the receipt or publication of the Agency Decision/Officials TUN. The purpose of this study is to investigate and assess why the Samarinda Administrative Court in determining the competence of the court terminated the final decision and not the determination of dismissal, as well as the legal ramifications of the verdict when associated with the provision of Article 62 paragraph (1) letter a, which establishes the competence court in the dismissal process . Research on determination of competency court terminated the final decision in the dispute resolution process in Samarinda State Administrative Court is a normative legal research is supported by empirical legal research, which is research based on primary legal materials as the primary data source and secondary legal materials to complement. The results of this study are: (1) determination of the plaintiffs claim can not be accepted and broken in the final decision, not the Consultative Meeting, which is the dismissal. This is because the judge found that the lawsuit was initially subject to the dispute is a competence of the Samarinda Administrative Court, but after a panel of judges to consider the legal considerations apparently exception that Defendant and Defendants competence intervention trial of the case is acceptable, then the assembly the judge concluded that plaintiff claim can not be accepted (niet onvankelijk verklaard), (2) The legal consequences of the establishment of competence court decided in the final decision is as a result of the law of the State Administrative Courts decision in general, that the plaintiff may file legal action against the decision if it was unable to accept the decision of the Administrative Court is concerned. This is in accordance with the provisions of Article 122 of Law State Administrative Court stated that the decision of the Administrative Court of appeal may be requested by the Plaintiff or the Defendant to the High Administrative Court.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/342.066 4/MAN/p/041300346 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 01 Mar 2013 09:14 |
| Last Modified: | 01 Mar 2013 09:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156146 |
Actions (login required)
 |
View Item |