Status Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Sistem Hukum Tata Negara di Indonesia

Michael, Tomy (2011) Status Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Sistem Hukum Tata Negara di Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Terkait perubahan system ketatanegaraan Republik Indonesia dari orde baru menuju reformasi menyebabkan munculnya lembaga-lembaga negara baru sebagai konsekuensi menjalankan check and balances secara tepat. Sehinga muncul permasalahan yaitu mengapa keputusan presiden digunakan sebagai dasar mendirikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan bagaimana kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penggunaan Keppres dalam pembentukan KPPU disebabkan masih bersumber pada TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia serta kedudukan presiden dalam masa transisi orde baru menuju era reformasi adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Kedudukan KPPU dalam sistem ketatanegaraan adalah sebagai lembaga negara di luar wewenang UUD 1945 atau lembaga mandiri belum bersifat independen dikarenakan masih bertanggung jawab kepada presiden.

English Abstract

Concerning country`s system change Republic of Indonesia of new era wends reform cause its appearance new state institutes as consequence carry on check and balances precisely. So appearance about problem which is why presidential decision to be utilized basal institute Effort Emulation Commission at Indonesian deep country`s system Republic of Indonesia and how domiciles Effort Emulation Commission in countrys system Republic of Indonesia. Keppres`s purpose in formation KPPU is caused still stem on TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia with president position in new era transitional term wend reform era is president and governance head. KPPU`s position in country`s system is that of state institute outside UUD 1945 or independent institute haven`t gotten independent`s characters because of still responsible to presidents.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/342.06/MIC/s/041103870
Subjects: 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 07 Feb 2012 14:42
Last Modified: 07 Feb 2012 14:42
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156143
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item