Banoet, CharlesGustafRudolf (2013) Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah yang Berbasis Pelayanan Publik pada Sektor Pendidikan (Studi di Kabupaten Timor Tengah Selatan – Propinsi Nusa Tenggara Timur). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan Tesis ini, membahas mengenai Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Yang Berbasis Pelayanan Publik Pada Sektor Pendidikan (Studi Di Kabupaten Timor Tengah Selatan). Hal ini dilatarbelakangi karena Kabupaten Timor Tengah Selatan yang semula berjumlah 15 Kecamatan, dalam Kurun Waktu 2000-2013, telah menghasilkan 17 Kecamatan Baru, sehingga totalnya berjumlah 32 Kecamatan. Dilihat dari segi teoritik, pemekaran wilayah berupa pembentukan kecamatan baru di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah dalam rangka mendekatkan pelayanan publik dan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat terutama di sektor pendidikan, akan tetapi hal ini belum nampak dalam pelayanannya, sehingga pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan terkesan untuk bagi-bagi jabatan. Selain problem dari segi teoritik di atas, Problema Sosiologis yang ada yakni bahwa Setiap kecamatan baru yang dibentuk, harus dibarengi dengan pembangun sarana pendidikan baru seperti SD, SMP, dan SMA guna meningkatkan kualitas pelayanan publik namun hal ini belum terlihat dimana keberadaan anak usia sekolah dengan sarana prasarana sekolah yang ada tidak memadai. Pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana implementasi kebijakan pemekaran wilayah di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Apa kendala hukum dalam pelaksanaan kebijakan pemekaran wilayah yang berbasis pelayanan publik pada sektor Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Bagaimana upaya hukum yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan - Provinsi Nusa Tengara Timur memperbaiki kebijakan pemekaran wilayah yang berbasis pelayanan publik pada sektor Pendidikan. Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah bersifat penelitian empiris dengan menggunakan empat pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, perundangan sosiologis, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan wawancara dan observasi langsung di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penulusuran kepustakaan, penulusuran informasi dan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah pemekaran wilayah. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Kebijakan pemekaran kecamatan yang berbasis pelayanan publik kususnya di sektor pendidikan di kabupaten Timor Tengah Selatan sudah tepat karena hasil yang ada berupa adanya sekolah-sekolah Negeri yang di bangun pada setiap kecamatan termasuk kecamatan hasil pemekaran, namun implementasi layanan kusus di bidang pendidikan belum maksimal dilakukan karena kurang atau terbatasnya ketersediaan tenaga pendidik serta rendahnya kualitas keilmuan yang dimiliki oleh tenaga pendidik (tenaga pengajar) yang ada di wilayah tersebut. Kendala Hukum dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemekaran Wilayah Yang Berbasis Pelayanan Publik Pada Sektor Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tengara Timur adalah Pertama, Peraturan Bupati (PERBUB) yang hanya menetapkan 15 UPT (unit pelaksana teknis) pendidikan di wilayah kecamatan sementara dari sisi kelembagaan jumlah kecamatan sudah meningkat menjadi 32 kecamatan; Kedua, adalah menyangkut masalah pertanahan (keabsahan kepemilikan tanah oleh sekolah) dimana sering terjadi sengketa kepemilikan tanah antara sekolah dan masyarakat dimana masyarakat tertentu sering mengklain tempat/tanah bangunan sekolah sebagai hak milik. Ketiga, Adanya kesenjangan kesetaraan kenaikan pangkat antara guru swasta dan guru PNS akibat kekaburan prosedur; Keempat, pembentukan UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) di kecamatan belum maksimal sehingga fungsi administratif dan pengawasan maupun evaluasi tidak terlaksana akibat belum ada payung hukum yang menaunginya. Upaya Hukum Yang Ditempuh Oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tengara Timur dalam Memperbaiki Kebijakan Pemekaran Wilayah Yang Berbasis Pelayanan Publik Pada Sektor Pendidikan adalah Pertama, regulasi mengenai pemekaran harus didasarkan dan disesuaikan pada potensi yang ada pada kecamatan (harus dilakukan secara selektif); kedua, sosialisasi hukum dengan masyarakat adat untuk mengatasi sengketa-sengketa yang timbul serta lewat penegasan dan penetapan hak atas tanah; ketiga, penerapan Peraturan Bupati nomor 45/KEP/HK/2013 tentang Pembentukan Tim Penilaian dan Tim Penyusun Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2013, maka akan dilakukan survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pelaksana layanan termasuk di dalamnya sektor pendidikan; keempat, pembentukan Tim kerja kabupaten, kecamatan dan desa melalui Peraturan Bupati untuk menginfentarisir anak-anak usia sekolah yg tidak bersekolah dan atau putus sekolah untuk bersekolah (keharusan wajib belajar 9 tahun) Sehingga pendidikan usia dini akan terlaksana karena dengan pendidikan maka gelandangan dan pengemis anak bisa ditekan seminimal mungkin; kelima, harus membuat Perda tentang keterlibatan seluruh stakeholder dalam bidang pendidikan; keenam, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan terkait sektor pendidikan adalah menyerahkan urusan-urusan teknis dari pemerintah Kabupaten/Dinas PPO kabupaten ke kecamatan, dan usulan pengadaan guru di semua jenjang pendidikan sesuai kebutuhan ke tingkat Pusat termasuk pembukaan sekolah baru .
English Abstract
The thesis discuss about the Evaluation of Policy-Based Regional Expansion of Public Services In Education Sector (Study In Timor Tengah Selatan). This is motivated because the South Central Timor which originally numbered 15 districts, in the period from 2000 to 2013, has resulted in 17 District of New, thus totaling 32 districts. In terms of theoretical, in the form of regional divisions formation of new sub-districts in Timor Tengah Selatan is in order to bring public services to the community, especially in the education sector. However, this is not visible in the public service, so that the expansion in the Timor Tengah Selatan was impressed to giving away positions. In addition to theoretical problems in terms of the above, the existing Sociological Problems namely that every new sub-districts were formed, must build new educational facilities such as elementary, junior high, and senior high schools in improving the quality of public services and provide easy access to the community, but this is yet to be seen where the presence of school-age children with school facilities are inadequate. The subject matter will be the subject of discussion in this thesis is how the implementation of regional expansion policy in the Middle East District South East Nusa Tenggara Province, What legal constraints in the implementation of the regional growth policy based on the public service education sector in Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur Province east and How remedies pursued by the Government of Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur province repair division policy-based public services in education sector. This type of research to address these issues using this type of empirical research with research sites in Timor Tengah Selatan, which uses four approaches, the approach of legislation, regulations sociological, conceptual approach and case approach. Types and sources of data in this study consisted of primary data and secondary data. Primary data collection techniques obtained through interviews and direct observation in the study area, while secondary data obtained through literature penulusuran, penulusuran information and studying books or literature relating to issues of regional expansion. Data analysis techniques in this study using descriptive analysis method. The results of this study found that the policy-based division of the sub-district public services especially be true in the education sector in the district of South Central Timor was appropriate because the existing results in the form of existence of the State schools built in each district including the sub-district of the division, but the implementation of a specially services education do not maximized because of lack or limited availability of teachers and the low quality of science held by educators (teachers) that exist in the region. Legal Obstacles in Implementing Policy-Based Regional Expansion of Public Services In Education Sector in South Central Timor East Nusa Tenggara Province is the First, the decree (Perbub) are only set 15 UPT (technical and operational units) education in the district area while on the institutional side number sub-districts had increased to 32 districts; Secondly, it is a matter of land (the validity of land ownership by school) where common land ownership dispute between the school and the community in which a particular society is often claimed a/ground school buildings as property rights. Third, the existence of a gap between teachers promotion of equality of private and civil servant teachers due to vagueness procedures; Fourth, the establishment of Unit Department of Education Youth and Sports (PPO) in the district have not been up to the administrative and supervisory functions and the evaluation did not take place due to no legal umbrella shelter. The Legal Action Taken by the Government of South Central Timor East Nusa Tenggara Province Improving Regional Expansion Policy-Based Public Services In Education Sector is the First , the regulation of the division should be based and adapted to the potential that exists in the sub-district (must be done selectively); Second , legal socialization with indigenous peoples to address disputes and disputes arising through affirmation and determination of land rights; Third , the application of the decree number 45/KEP/HK/2013 on the Establishment of the Drafting Team Team Assessment and Community Satisfaction Index in the Timor Tengah Selatan District Government in 2013, there will be a survey of peoples satisfaction index of public services provided by the implementing services including sector education; Fourth , the establishment of the working team districts, sub-districts and villages through the decree to inventariser school-age children who do not attend school or drop out of school to go to school (9-year compulsory education requirement) So early childhood education will be implemented due to the vagrants and beggars child can be minimized; Fifth , must make a regulation on the involvement of all stakeholders in the field of education; Sixth , Local Goverment Timor Tengah Selatan related education sector is handed technical affairs of the government district/sub-district to district PPO Office, and the proposed procurement of teachers at all levels of education according to the needs of the central level, including the opening of a new school.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/342.041/BAN/e/041500110 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 27 Jan 2015 09:01 |
| Last Modified: | 27 Jan 2015 09:01 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156135 |
Actions (login required)
 |
View Item |