Hendrowati, AgustinaRatri (2012) The Infrastructure Management of the Peri-urban Interface within the Intergovernmental Cooperation Framework (Case Study: Northern and Northwestern Malang Municipality and Malang District). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perkotaan Sprawl di peri-urban lebih mungkin membawa konsekuensi dari ketentuan infrastruktur dasar perkotaan yang tidak efisien dan tidak efisien. Akibatnya kota-kota memerlukan pendekatan ketentuan infrastruktur dasar perkotaan mengatasi masalah-masalah kompleks urban sprawl dan keharusan untuk memenuhi tata kelola perkotaan yang efektif, terutama dengan meningkatkan kerja sama antar pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan tampilan baru pada pembentukan kerja sama antar pemerintah berdasarkan karakteristik lokal dengan menerapkan proses hierarki analitik (AHP) dalam menyelidiki elemen pentingnya setiap level, yaitu masalah, sektor, dan juga Bentuk kerja sama antar pemerintah dalam mengelola PUI untuk meningkatkan ketentuan infrastruktur dasar dalam kerangka kerja sama antar pemerintah. Penelitian ini menekankan pada sektor infrastruktur dan menerapkan studi kasus lima kecamatan yang terletak di Kotamadya Malang utara dan barat laut dan kabupaten Malang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa oleh AHP sebagai analisis alat, penilaian gabungan mengakibatkan bahwa masalah paling penting dalam penyediaan infrastruktur dasar perkotaan di PUI adalah peraturan. Selanjutnya, penilaian gabungan menunjukkan bahwa sektor paling penting yang akan diprioritaskan dalam penyediaan infrastruktur dasar perkotaan adalah transportasi jalan dan publik, sedangkan faktor yang paling berpengaruh untuk dipertimbangkan dalam skema kooperatif adalah akuntabilitas horisontal yang jelas. Temuan akhir penelitian berdasarkan penilaian keseluruhan yang dibuat oleh informan adalah `pengembangan bersama`. Dengan demikian berdasarkan temuan dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 dan Kementerian Home Affair Nomor 69 Tahun 2007, disarankan untuk memulai pengembangan bersama Prinsip-prinsip kerja sama pembangunan perkotaan, yaitu efisiensi, efektivitas, sinergi, timbal balik. Manfaat, kesepakatan bersama, itikad baik, kesetaraan, keadilan, dan supremasi hukum harus dipenuhi. Selanjutnya, pengembangan bersama dapat dimulai dengan persiapan rencana pembangunan regional khusus PUI.
English Abstract
Urban sprawl in peri-urban more likely brings the consequences of ineffective and inefficient urban basic infrastructure provision. As a result cities need an approach of urban basic infrastructure provision coping with complex issues of urban sprawl and the necessity to meet the effective urban governance, particularly by boosting intergovernmental cooperation. The purpose of this study is to provide a new look at the formation of an intergovernmental cooperation based on local characteristics by applying analytical hierarchy process (AHP) in investigating the element importance of each level, namely problems, sectors, influencing factors, as well as the form of intergovermental cooperation in managing PUI to improve the basic infrastructure provision within intergovernmental cooperation framework. The research emphasizes on infrastructure sector and applies case study of five sub-districts located in the northern and northwestern Malang Municipality and Malang District. Research findings indicate that by AHP as tool analysis, the combined judgment resulted that the most important problems in urban basic infrastructure provision in PUI is regulatory. Furthermore, the combined judgment showed that the most importat sector to be prioritized in urban basic infrastructure provision is road and public transportation, while the most influencing factor to be considered in cooperative scheme is clear horizontal accountability. The final finding of the study based on overall judgments made by informants is "Joint Development". Thus based on the findings and to be in line with Government Regulation Number 50 year 2007 and Ministry of Home Affair Number 69 year 2007, it is suggested that to initiate joint development the principles of urban development cooperation, namely efficiency, effectiveness, synergy, mutual benefit, mutual agreement, good faith, equality, justice, and rule of law should be fulfilled. Further, joint development can be initiated with the preparation of special regional development plans of PUI.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/341.2/HEN/i/041300151 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 341 Law of nations > 341.2 The world community |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 17 Sep 2013 09:04 |
| Last Modified: | 17 Sep 2013 09:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156128 |
Actions (login required)
 |
View Item |