Kiswantoro, Agung (2013) Pencabutan dan Pembatalan Hibah dalam Pasal 1688 dan Pasal 1690 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Perlindungan Hukum bagi Penerima Hibah. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh penghibah kepada penerima hibah secara cuma-cuma dan pelaksanaannya dilakukan pada saat penghibah masih hidup. Hibah pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, kecuali dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dalam Ketentuan pasal 1688 KUHPerdata point 3 disebutkan bahwa hibah dapat dibatalkan jika pemberi hibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Dalam ketentuan ini terdapat kekaburan makna dalam kata "jatuh miskin". Ukuran miskin dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara terperinci, hal yang dikhawatirkan adalah pemberi hibah dapat mencabut hibahnya sewaktu-waktu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ) dan pendekatan konseptual ( Conceptual Approach ). Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa keadaan "jatuh miskin" adalah keadaan dimana seseorang baik ia sebagai keluarga atau diri sendiri tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan), selain itu ia juga mempunyai penghasilan dibawah upah minimum dalam suatu daerah.
English Abstract
Grant is gift made by the grante giver freely and the implementation is done at the time gift still alive. Essentially grants an irrevovable, except in cases specified by the law. Under the provisions of article 1688 Civil Code point 3 states that the grand may be rovoked if the grantor being given destitute refused to grant him a living member. In this provision there is vagueness in the meaning of the word "improvished". Poor measure of the article is not described in detail, it is feared may its grant grantor at any time. Types of research used in this research is the normative approach legislation and conceptual approach. Based on the study results, the authors concluded that the improvished state is a state where a person either as a family or he himself can no longer meet basic needs (clothing, home, and food), but that also has income below the minimum wage in an area.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/340/KIS/p/041309080 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 12 Mar 2014 10:25 |
| Last Modified: | 12 Mar 2014 10:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156126 |
Actions (login required)
 |
View Item |