Lumbantoruan, Parulian (2011) Efektifitas Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata di Pengadilan (Studi pada Pengadilan Negeri Samarinda Periode Tahun 2004-2009). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penumpukan perkara di Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi maka pemberdayaan pasal 130 HIR/ 154 Rbg wajib diintensifkan, oleh Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No.2 Tahun 2003 sebagaimana telah diperbaharui dengan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang mewajibkan proses mediasi sebelum pemeriksaan perkara. Dari data yang tersedia pada PN Samarinda, persentase keberhasilan perdamaian antara sebelum dan setelah pemberlakuan Perma tentang mediasi tidak signifikan. Keadaan perkara di Pengadilan Negeri Samarinda dapat mewakili gambaran keadaan perkara di seluruh pengadilan negeri di Indonesia hal tersebut dapat terlihat dari data perkara pada Mahkamah Agung dalam kurun waktu tahun 2005-2009 sehingga tujuan pemberlakuan Perma belum tercapai. Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana efektifitas pelaksanaan mediasi sebagai upaya penyelesaian hukum perdata, apa akibat hukum jika pelaksanaan mediasi tidak dapat menyelesaikan sengketa perdata dan solusi apa yang harus dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan mediasi. Pemecahan masalah tersebut dilakukan penelitian secara yuridis, sosiologis untuk menganalisis efektifitas Perma tentang mediasi, persentase keberhasilan mediasi, faktor-faktor penyebab efektifitasnya di Pengadilan Negeri Samarinda dengan melakukan penelitian terhadap hakim/mediator, advokat dan pencari keadilan. Pada pembahasan masalah dalam melakukan analisis dipergunakan teori efektifitas dari Soerjono Soekamto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum, yaitu faktor substansi, hukum, struktur (aparat penegak hukum), sarana (fasilitas), dan cultural (masyarakat/budaya), teori kesadaran hukum Berl Kutschinky yang berisi komponen legal awereness(pengetahuan hukum), legal acuaintances (pemahaman hukum), legal attitude (sikap hukum) dan legal behavior (perilaku hukum) dan teori keadilan dari Gustav Radbruch Dari hasil penelitian diketahui bahwa persentase keberhasilan perdamaian sebuah pemberlakuan mediasi relatif kecil, hal ini disebabkan diantaranya peran hakim sebagai mediator belum optimal dalam memotivasi para pihak untuk menyelesaikan perkara secara mediasi dan kurang profesional disebabkan yang bersangkutan tidak mendapat pelatihan yang cukup sebagai mediator, advokat sebagai kuasa hukum pencari keadilan masih mengejar kemenangan daripada keadilan belum mencerminkan sikap dan perilaku hukum. Akibat hukum yang terjadi apabila pelaksanaan mediasi tidak efektif adalah tidak tercapainya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Untuk mengatasi ketidakpastian pelaksanaan mediasi diperlukan pembaharuan terhadap peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, pelatihan terhadap hakim mediator dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat pencari keadilan.
English Abstract
Piling the case in the Supreme Court as the highest court, the empowerment of article 130 HIR / 154 RBG shall be intensified so by the Supreme Court issued a the Supreme Court rules No.2 of 2003 as amended by the Supreme Court rules No. 1 / 2008 on mediation procedures in court, which requires the mediation process before the case investigation. From the data available on District Court Of Samarinda , the percentage of success of peace between before and after the application of the Supreme Court rules about mediation was not significant. Court cases in the state of Samarinda can represent the whole picture of a state lawsuit in state court in Indonesia. It can be seen from the data on the Supreme Court case over a period of years 2005-2009 so the aim of the Supreme Court rules enforcement objectives is achieved. The problem that occurs is how the effectiveness of mediation as a settlement of civil law, what the effect of the legal if the implementation of mediation can not resolve a civil dispute and what solution must be done to streamline the implementation of mediation. The solution of the problem was done by juridical, sociological to identify the Supreme Court rules effectiveness of mediation, the percentage of successful mediation, the factors that cause their effectiveness in the District Court Samarinda by doing researching on the judge / mediator, advocate and justice seekers. The discussion is to identify the effectiveness is used by Soerjono Soekamto theory about the factors that influence effectiveness of law enforcement, is substance, legal structure , facilities, and society culture, the theory of legal consciousness Berl Kutschinky contain components of legal awareness, legal acquaintances, legal attitude and legal behavior and the theory of justice from Gustav Radbruch The survey results reveal that the percentage of successful application of mediation for peace a relatively small, judge as a mediator is not optimal to motivation the parties to dispute resolution by mediation and less relevant because professionals do not receive adequate training as a mediator, advocate as attorney seeking justice rather than justice is still chasing the victory. Than the justice which has not given the attitudes and behavior of law. The legal consequences that occur if the effective implementation of the mediation does not achieve the principle of quick, simple and low cost justice. To overcome the uncertainty of the implementation of mediation is needed renewal of the Supreme Court rules on mediation, training of mediators and judges the law of increasing public awareness of seeking justice.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/340.56/LUM/e/041100257 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law > 340.5 Legal systems |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 10 Mar 2011 11:19 |
| Last Modified: | 10 Mar 2011 11:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156121 |
Actions (login required)
 |
View Item |